Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut sebanyak 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), telah ditetapkan memenuhi kriteria operasional. Jumlah tersebut setara dengan 97,6 persen dari total 27.022 dapur MBG yang tercatat pada awal Oktober. Keterangan itu disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada Senin, 19 Oktober. Angka tersebut menggambarkan jumlah dapur yang memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam rapat, berdasarkan keseluruhan dapur yang menjadi rujukan pada periode tersebut.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa penetapan kriteria operasional mencakup beberapa persyaratan. Pertama, dapur harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut menjadi salah satu unsur yang diperiksa dalam menentukan apakah SPPG memenuhi ketentuan. Selain itu, dapur tidak sedang dikenai penghentian operasional sementara. Dengan demikian, status penghentian sementara menjadi bagian dari kriteria yang membedakan dapur yang dapat ditetapkan memenuhi persyaratan operasional dengan yang belum memenuhi persyaratan itu.
Kriteria lain yang disebutkan adalah dapur tidak memiliki catatan kejadian fatal atau luar biasa. SPPG juga harus melayani lebih dari seribu penerima manfaat. Kedua ketentuan tersebut melengkapi syarat kepemilikan SLHS dan status operasional dapur. Dalam pemaparan itu, angka 26.385 merujuk pada SPPG yang telah ditetapkan memenuhi kriteria tersebut, sedangkan angka 27.022 merupakan total dapur MBG pada awal Oktober. Persentase 97,6 persen menunjukkan perbandingan jumlah yang memenuhi kriteria terhadap total tersebut. Rincian kriteria disampaikan oleh Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta pada 19 Oktober. Keterangan itu menegaskan persyaratan yang digunakan untuk menyebut suatu dapur MBG memenuhi kriteria operasional, tanpa mengubah cakupan angka yang disampaikan dalam rapat.
Pengawasan terhadap dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menghitung jumlah unit yang beroperasi atau menilai kelengkapan fasilitas. Pemeriksaan ditujukan untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar kualitas dan tersedia dalam kuantitas yang sesuai. Dengan demikian, proses penyediaan makanan dapat berjalan konsisten, sementara kebutuhan penerima di berbagai wilayah tetap menjadi perhatian. Penilaian juga mencakup tata kelola keuangan dan akuntabilitas, termasuk bagaimana sumber daya dapur dikelola serta dipertanggungjawabkan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyampaikan bahwa pemeriksaan turut mencakup kebersihan dapur, sanitasi, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Aspek-aspek tersebut dinilai penting karena berhubungan langsung dengan keamanan pangan dan dampak operasional dapur terhadap lingkungan sekitar. Kondisi tempat pengolahan makanan, kebersihan peralatan, serta tata cara penanganan limbah menjadi bagian dari evaluasi, bukan sekadar urusan administratif. Pengawasan yang menyeluruh diharapkan membantu mengidentifikasi risiko sebelum berdampak pada makanan maupun masyarakat.
BGN juga menindaklanjuti rekomendasi pemerintah daerah terkait dapur yang dinilai belum memenuhi standar. Masukan dari daerah dapat menjadi dasar bagi pemeriksaan dan tindakan korektif, sehingga temuan di lapangan tidak berhenti sebagai catatan. Dapur yang bermasalah dapat diminta memperbaiki pengelolaan dan memenuhi persyaratan operasional. Pendekatan ini memberi ruang untuk pembenahan, sekaligus menegaskan bahwa kelangsungan layanan bergantung pada kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Jika ditemukan pengelolaan limbah yang buruk atau tempat pengolahan makanan yang tidak bersih, operasional dapur dapat dihentikan. Penghentian tersebut menjadi langkah perlindungan ketika kondisi yang ditemukan berisiko terhadap keamanan dan mutu makanan. Dalam keadaan tertentu, penghentian dapat bersifat permanen berdasarkan rekomendasi satuan tugas pemerintah daerah. Keputusan semacam ini menunjukkan pentingnya koordinasi BGN dan pemerintah daerah dalam menjaga standar. Secara keseluruhan, pemeriksaan mutu, kebersihan, sanitasi, limbah, dan keuangan membentuk rangkaian pengawasan agar layanan kepada penerima manfaat berlangsung secara layak dan dapat dipertanggungjawabkan.
Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menguji sistem pemantauan dapur melalui kamera pengawas yang terhubung dengan pusat pemantauan. Uji coba ini melibatkan sekitar 70 dapur, sehingga petugas dapat menilai bagaimana proses operasional berlangsung tanpa hanya mengandalkan laporan berkala. Rekaman dan pemantauan langsung diharapkan membantu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mengenali bagian yang perlu diperbaiki. Tahap ini masih berupa pengujian, sehingga belum dapat dianggap sebagai penerapan serentak di seluruh dapur MBG. Hasil uji coba akan menjadi bahan untuk menilai kelayakan sistem dan menentukan langkah berikutnya.
BGN juga merencanakan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu menilai kepatuhan dapur terhadap prosedur operasional standar. Teknologi tersebut dapat mendukung peninjauan aktivitas yang terekam, misalnya dengan membantu mengenali tahapan kerja yang perlu diperiksa lebih lanjut. AI diposisikan sebagai alat bantu pemantauan, bukan pengganti tanggung jawab petugas maupun penilaian manusia. Dengan demikian, temuan sistem tetap perlu ditelaah agar konteks kegiatan dapur dipahami secara tepat. Pengembangan ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan mutu dan konsistensi proses, termasuk memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan benar-benar menjadi acuan dalam kegiatan sehari-hari.
Rancangan pemantauan mencakup rangkaian pengelolaan makanan, mulai dari persiapan bahan dan proses memasak hingga penyajian serta pencucian wadah makan atau ompreng setelah digunakan. Cakupan menyeluruh ini dapat membantu menunjukkan apakah kebersihan dan tata kerja dijaga pada setiap tahap, bukan hanya saat makanan siap dibagikan. BGN turut mempertimbangkan kemungkinan akses pemantauan terbatas bagi pihak tertentu, seperti kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa. Namun, akses tersebut masih dalam pertimbangan dan perlu disusun dengan memperhatikan keamanan, privasi, serta kewenangan pengguna. Pembatasan hak akses dan pengelolaan rekaman menjadi hal penting agar transparansi dapat ditingkatkan tanpa membuka informasi secara sembarangan. Keputusan mengenai penerapan lebih luas dan mekanisme akses akan bergantung pada hasil evaluasi uji coba serta kesiapan perlindungan data dan operasional.
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah memperbaiki sistem pengaduan untuk mendukung penanganan laporan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perbaikan ini diarahkan agar setiap laporan dapat diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat serta sistematis. Saluran pengaduan menjadi bagian penting karena informasi dari lapangan dapat membantu pihak terkait memahami persoalan yang muncul selama program berjalan.
Laporan dapat disampaikan oleh berbagai pihak yang terlibat atau terdampak, termasuk penerima manfaat, orang tua, pihak sekolah, dan mitra pelaksana. Setiap kelompok dapat memiliki pengalaman serta informasi yang berbeda mengenai layanan, distribusi, maupun pelaksanaan MBG. Dengan membuka ruang bagi beragam pelapor, BGN berupaya memperoleh masukan yang lebih menyeluruh, sekaligus menyediakan jalur komunikasi yang dapat digunakan ketika terdapat keluhan atau hal yang perlu diperiksa.
Saluran yang telah disediakan mencakup kotak pos dan alamat email khusus bagi berbagai pihak dalam pelaksanaan MBG. Keberadaan dua kanal tersebut memungkinkan laporan disampaikan melalui cara yang sesuai bagi pelapor. Informasi yang diterima melalui kanal resmi diharapkan dapat dihimpun secara teratur sehingga keluhan tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dapat menjadi bahan untuk proses tindak lanjut. Penguatan sistem ini mencakup pengelolaan laporan secara lebih tertata, mulai dari penerimaan hingga koordinasi penanganannya.
Dalam pelaksanaannya, keterbukaan saluran pengaduan perlu berjalan bersama pengawasan program. Laporan dari penerima manfaat, keluarga, sekolah, maupun mitra dapat menjadi masukan untuk mengenali persoalan dan memperhatikan kebutuhan di lapangan. Penanganan yang sistematis juga membantu memperjelas alur komunikasi pelapor dan pihak yang bertanggung jawab, tanpa mengabaikan pentingnya memeriksa informasi yang disampaikan sebelum menentukan tindak lanjut. Dengan demikian, pengawasan dan pengelolaan keluhan merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola MBG.
Baca juga: Kesiapan Kapal Induk Garibaldi untuk Operasional Jangka Panjang | Kriteria Utama Pemain Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026
