Pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2023, ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Jukir Resmi (PJS) mengadakan aksi demonstrasi di Balai Kota Surabaya. Aksi ini dimulai sekitar pukul 10:23 WIB dan dihadiri oleh banyak anggota dari berbagai wilayah di kota tersebut. Tujuan utama dari demonstrasi ini adalah untuk bertemu dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, guna menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka terkait kebijakan parkir yang ada.
Para juru parkir ini membawa berbagai spanduk dan poster yang mencerminkan tuntutan mereka. Dalam aksi tersebut, mereka berharap untuk mendapatkan perhatian yang layak terhadap kondisi dan hak-hak mereka sebagai juru parkir. Kelompok ini mengungkapkan bahwa kebijakan parkir saat ini dirasakan tidak adil dan merugikan banyak pihak, termasuk mereka sebagai juru parkir yang menggantungkan hidup dari sektor ini.
Di dalam aksi tersebut, terpantau juga adanya dialog yang berlangsung perwakilan juru parkir dengan pihak pemkot. Dalam pertemuan ini, mereka berusaha untuk menyampaikan pandangan dan saran mengenai pengelolaan parkir yang lebih baik di Surabaya. Harapan mereka adalah agar adanya regulasi yang menguntungkan semua stakeholder, termasuk pengunjung yang menggunakan jasa parkir dan tentunya bagi mereka yang bekerja sebagai juru parkir.
Aksi demonstrasi ini menjadi sorotan banyak pihak, tidak hanya dari warga setempat melainkan juga media yang meliput. Hal ini menunjukkan pentingnya peran juru parkir dalam ekosistem kota serta perlunya sebuah kebijakan yang lebih inklusif dalam menangani masalah parkir. Peristiwa ini menjadi ilustrasi nyata dari suara masyarakat yang menginginkan perubahan dalam kebijakan publik, terutama di sektor jasa seperti parkir.
Dalam menghadapi kebijakan parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah kota, Ketua Paguyuban Jukir, Izul Fiqri, menekankan adanya empat tuntutan utama yang perlu diperhatikan oleh pihak berwenang. Tuntutan pertama yang disampaikan adalah terkait kebijakan pembayaran parkir, yang dianggap kurang jelas dan membingungkan. Sistem parkir yang ada saat ini menciptakan ketidakpastian bagi pengendara, dengan adanya dua metode pembayaran yang berbeda, yakni sistem non-tunai untuk masyarakat dan tunai untuk jukir. Hal ini dinilai dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pengguna layanan parkir.
Tuntutan kedua dari paguyuban tersebut berfokus pada perlunya penetapan tarif yang lebih adil. Jukir menyatakan bahwa tarif parkir yang berlaku saat ini tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, terutama di tengah situasi yang penuh tantangan akibat pandemi. Mereka meminta agar tarif parkir ditinjau kembali agar lebih sejalan dengan kemampuan para pengguna layanan.
Selanjutnya, tuntutan ketiga mengangkat isu perlindungan bagi para jukir. Izul Fiqri mengemukakan, banyak jukir yang merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pemerintah, baik dalam hal hukum maupun perlindungan ekonomi. Hasilnya, banyak jukir yang terpaksa menerima perlakuan yang tidak adil akibat kebijakan yang dianggap sepihak.
Terakhir, tuntutan keempat adalah peningkatan kualitas pelayanan. Jukir meminta agar pemerintah menyediakan pelatihan bagi anggotanya untuk meningkatkan kualitas layanan parkir di kota Surabaya. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan meminimalisir miskomunikasi yang sering terjadi jukir dan pelanggan.
Di sejumlah lokasi, keluhan yang muncul dari para juru parkir (jukir) mengenai pembagian hasil parkir menjadi perhatian penting. Di Balai Kota Surabaya, jukir telah menyampaikan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap proporsi pembagian hasil dari sistem yang ada saat ini. Sebagaimana diketahui, dalam skema yang berlaku, porsi hasil parkir dibagi menjadi 60 persen untuk pemerintah dan 40 persen untuk jukir. Namun, jukir merasa bahwa pembagian ini tidak adil, sehingga mereka meminta penyesuaian.
Usulan yang diajukan oleh jukir adalah agar proporsi bagi hasil diubah menjadi 70 persen untuk jukir dan 30 persen untuk pemerintah. Permohonan ini mengacu pada model yang diterapkan di Kota Malang, di mana pembagian hasil dianggap lebih menguntungkan bagi para jukir. Dengan penerapan kebijakan yang serupa di Surabaya, para jukir yakin bahwa kesejahteraan mereka akan meningkat. Mereka berpendapat bahwa dengan proporsi yang lebih besar, jukir dapat lebih baik mendukung kebutuhan sehari-hari serta memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa parkir.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan usulan ini secara hati-hati. Penting untuk mencari keseimbangan pendapatan yang didapat oleh pemerintah untuk menjalankan berbagai program dan layanan publik, serta upah yang layak bagi jukir yang beroperasi di lapangan. Menyusun kebijakan yang memberikan manfaat bagi semua pihak adalah tantangan yang harus dihadapi. Harapan tukar informasi dan kolaborasi jukir dan pemerintah demi menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan dalam pembagian hasil parkir perlu dilakukan.
Ketidakpuasan terhadap sistem pembagian hasil yang ada saat ini merupakan sinyal bagi pemerintah untuk merefleksikan kebijakan yang telah ada. Upaya mendengar suara jukir serta melibatkan mereka dalam diskusi kebijakan ini menjadi salah satu langkah yang diperlukan untuk menciptakan perubahan yang konstruktif.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh juru parkir (jukir) di Balai Kota Surabaya tidak hanya sekadar ungkapan ketidakpuasan, tetapi juga mencerminkan kebutuhan mendalam akan perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Beberapa protes yang diangkat dalam demonstrasi ini kembali menyoroti pentingnya pelimpahan hasil secara tepat waktu. Hal ini sangat esensial bagi jukir yang mengandalkan pendapatan dari pekerjaan mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tanpa kepastian dalam mendapatkan hasil kerja, mereka dapat menghadapi kesulitan finansial yang signifikan.
Lebih jauh lagi, para jukir juga menyerukan perhatian yang lebih besar dari pihak berwenang terkait asuransi dan jaminan kesehatan. Pekerjaan sebagai jukir mengandung risiko tinggi, mulai dari potensi kecelakaan saat mengatur lalu lintas hingga ancaman keselamatan dari pengguna jalan. Dengan risiko yang dihadapi setiap hari, adalah wajar jika jukir meminta perlindungan yang memadai untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas, mengingat tanggung jawab yang mereka emban dalam menjaga kelancaran lalu lintas dan memberi pelayanan kepada publik.
Pengakuan terhadap tantangan yang dihadapi oleh jukir harus menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas dalam pengelolaan parkir di kota Surabaya. Upaya untuk memberikan jaminan kesehatan dan asuransi tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat yang menggunakan jasa mereka. Dengan memberikan dukungan yang cukup, diharapkan jukir dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
