KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 15 September 2026, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 menjadi salah satu instrumen penting dalam pengaturan operasional pasar di Kota Surabaya. Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat telah mengungkapkan berbagai keluhan terkait pembatasan operasional pasar yang dinilai tidak konsisten. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pedagang dan pembeli, yang merasakan dampak langsung dari penerapan peraturan tersebut.
Agoeng Prasodjo, anggota DPRD Surabaya, mengungkapkan pendapatnya mengenai pentingnya penerapan Perda secara adil di seluruh wilayah kota. Dalam konteks ini, keadilan dalam penerapan peraturan sangat diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat, baik pedagang maupun konsumen. Tanpa penerapan yang konsisten, tujuan dari peraturan ini bisa jadi tidak akan tercapai.
Penerapan Perda yang konsisten diharapkan dapat menjaga kestabilan ekonomi lokal. Dengan adanya pengaturan operasional pasar yang jelas, semua pedagang diharapkan dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini tidak hanya akan membantu pedagang dalam mengelola usaha mereka, namun juga melindungi hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa dengan mudah dan terjangkau. Selanjutnya, ketidakpastian dalam operasional usaha dapat diminimalisir, sehingga pendapatan pedagang dan kenyamanan konsumen dapat terjaga.
Selain itu, komunikasi yang efektif pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggapi keluhan dan aspirasi masyarakat. Pihak DPRD Surabaya, sebagai representatif rakyat, perlu berperan aktif dalam menyuarakan harapan masyarakat terkait penerapan Perda ini. Dengan demikian, harapannya adalah penerapan Perda akan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat di Kota Surabaya.
Dalam pembahasan mengenai pembatasan operasional pasar, Agoeng mencermati adanya ketidakselarasan dalam penerapan kebijakan. Ia menyampaikan keprihatinannya terkait dengan bagaimana pembatasan tersebut tampaknya hanya difokuskan pada Pasar Tanjungsari. Situasi ini menimbulkan anggapan bahwa aktivitas perdagangan di lokasi lain berjalan tanpa adanya pengawasan atau pembatasan yang setara. Hal ini berpotensi menciptakan kesan ketidakadilan di kalangan pelaku usaha terutama yang beroperasi di Pasar Tanjungsari.
Keberlanjutan usaha di Pasar Tanjungsari seharusnya tidak diabaikan, sebab banyak pedagang kecil yang bergantung pada pendapatan dari hasil penjualan di tempat tersebut. Ketika pembatasan diterapkan hanya pada satu kawasan, maka ini bisa menjadikan pedagang di Pasar Tanjungsari merasa dirugikan dibandingkan dengan pedagang di daerah lain yang tidak mengalami pembatasan serupa. Sering kali, apabila satu kawasan pasar menjadi fokus pembelajaran dalam hal pembatasan, hal tersebut akan berujung pada dinamika pasar yang tidak seimbang dan memicu konflik pelaku usaha yang merasa diuntungkan atau dirugikan.
Adalah penting bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali kebijakan pembatasan ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Hal ini perlu dilakukan agar terciptanya keadilan dalam penerapan aturan serta perlakuan yang setara bagi semua pelaku usaha, tanpa memandang lokasi. Oleh karena itu, diperlukan dialog pemerintah, pedagang, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang adil dan efisien. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, diharapkan dapat menciptakan iklim perdagangan yang lebih kondusif dan berkeadilan di Kota Surabaya.
Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Surabaya menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mengungkapkan bahwa konsistensi dalam penegakan Perda sangatlah krusial. Ketidakseragaman dalam penerapan Perda dapat memunculkan persepsi di kalangan pedagang dan pelaku usaha bahwa ada perlakuan berbeda satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Menurut anggota dewan, perlakuan yang tidak konsisten dapat berpotensi menciptakan ketidakadilan. Hal ini terutama berlaku bagi para pedagang yang berada pada lokasi berbeda di Surabaya. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk menegakkan Perda dengan cara yang sama di seluruh kawasan kota. Ketika para pelaku usaha merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil, maka kepercayaan mereka terhadap pemerintah juga akan meningkat, sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih baik.
Selain itu, konsistensi juga mencerminkan integritas pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur dan pengawas. Jika pemerintah mampu menerapkan Perda tanpa pilih kasih, maka hal ini akan memperkuat legitimasi peraturan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap Perda yang berlaku, serta berkontribusi terhadap pembangunan kota yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Disamping itu, sosialisasi mengenai Perda kepada masyarakat dan pelaku usaha juga perlu diperkuat. Tanpa pengertian yang jelas tentang isi dan tujuan peraturan tersebut, masyarakat tidak akan bisa mematuhi dan mendukung penerapan Perda. Dengan upaya kombinasi konsistensi penegakan, komunikasi yang efektif, dan pemberian pemahaman yang lebih baik, diharapkan akan tercipta sebuah lingkungan usaha yang adil dan seimbang bagi setiap pedagang.
Agoeng telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah (Perda) yang ada. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya pengecekan secara berkala terhadap keberadaan pasar-pasar yang belum memiliki izin. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas perdagangan di kota ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah Kota diharapkan dapat melakukan audit terhadap semua pasar, baik yang besar maupun kecil, untuk menilai kepatuhan mereka terhadap Perda. Dengan melakukan pengecekan ini, Pemkot tidak hanya memastikan legalitas pasar, tetapi juga mengoptimalkan pengelolaan ruang publik. Ketidakpastian hukum dari keberadaan pasar tanpa izin dapat berpotensi merugikan tidak hanya bagi pedagang yang beroperasi secara sah, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan akses ke layanan yang aman dan terpercaya.
Lebih lanjut, rekomendasi juga menyerukan agar Pemkot Surabaya melakukan penertiban yang menyeluruh di seluruh titik keramaian dan bukan hanya berfokus pada lokasi tertentu seperti Pasar Tanjungsari. Penertiban yang komprehensif akan sangat membantu dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta memperbaiki citra kota di mata masyarakat dan wisatawan. Pasar yang tertib dan sesuai dengan ketentuan Perda akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, sehingga mampu memperkuat sektor usaha kecil dan menengah.
Dalam melaksanakan hal ini, perlunya kolaborasi masyarakat, pedagang, dan pemerintah sangatlah vital. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan setiap lini dari kebijakan yang diterapkan bisa lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Melalui usaha bersama, Pemerintah Kota Surabaya dapat lebih mudah mencapai tujuan untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan dalam penerapan Perda di seluruh wilayah kota.
