Jakarta | Pinjaman daring atau pindar semakin berperan dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal. Kehadiran layanan berbasis teknologi memungkinkan pengajuan pinjaman dilakukan secara lebih praktis, tanpa keharusan mendatangi kantor cabang atau menyediakan dokumen yang kompleks. Bagi masyarakat menengah bawah, kemudahan tersebut dapat membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan produktif, menjaga keberlangsungan usaha, atau mengatasi kebutuhan mendesak secara terukur.
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah, menegaskan bahwa penyaluran kredit oleh perusahaan pindar tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap pengajuan tetap melalui proses penilaian berdasarkan informasi dan data yang tersedia, termasuk kemampuan calon penerima dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Prosedur tersebut diperlukan agar pembiayaan diberikan secara bertanggung jawab, sekaligus membantu perusahaan mengelola risiko dan melindungi kepentingan pemberi maupun penerima dana.
Menurut pandangan tersebut, perluasan akses tidak berarti mengabaikan prinsip kehati-hatian. Perusahaan pindar tetap perlu memastikan bahwa produk, nilai pinjaman, biaya, serta jangka waktu pembayaran dapat dipahami oleh calon peminjam. Transparansi informasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi keuangan yang sebenarnya, bukan semata-mata karena proses pengajuan yang cepat. Edukasi mengenai penggunaan pinjaman secara produktif juga diperlukan untuk mencegah pembiayaan berubah menjadi beban berlebihan.
Kuseryansyah juga menyampaikan filosofi bahwa akses terhadap pinjaman bukan hanya diperuntukkan bagi kelompok menengah dan atas. Masyarakat bawah memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan pembiayaan, sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu mengelola kewajibannya. Prinsip ini menempatkan inklusi keuangan sebagai upaya memperkecil kesenjangan, bukan sekadar memperluas jumlah transaksi. Dengan pengawasan, penilaian kredit, dan perlindungan konsumen yang memadai, pindar dapat menjadi salah satu jalur pembiayaan yang menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
Perusahaan pembiayaan konvensional dan perusahaan pinjaman daring (pindar) dapat menggunakan pendekatan yang berbeda ketika menilai calon penerima pembiayaan. Lembaga konvensional umumnya mengandalkan skor kredit, riwayat pinjaman, pendapatan, pekerjaan, serta kemampuan membayar yang dibuktikan melalui dokumen resmi. Pendekatan ini membantu menjaga ketepatan penilaian, tetapi dapat menyulitkan masyarakat yang belum memiliki riwayat kredit atau tidak mempunyai dokumen pendapatan yang lengkap.
Pindar memiliki peluang untuk melengkapi penilaian tersebut dengan data alternatif. Informasi telekomunikasi, pola penggunaan perangkat, dan aktivitas digital, termasuk media sosial, dapat memberikan gambaran mengenai stabilitas serta konsistensi calon peminjam. Data tersebut bukan pengganti otomatis bagi seluruh proses verifikasi, melainkan salah satu bahan pertimbangan ketika informasi keuangan formal masih terbatas.
Kuseryansyah memberikan contoh bahwa nomor ponsel yang tetap aktif selama 10 tahun dapat menjadi dasar scoring minimum. Masa aktif yang panjang dipandang sebagai indikator hubungan yang relatif konsisten dengan layanan telekomunikasi. Menurut penjelasannya, indikator semacam itu dapat digunakan tanpa harus terlebih dahulu melihat data tabungan dan gaji. Artinya, seseorang yang belum mempunyai rekening dengan saldo memadai atau tidak menerima gaji melalui sistem formal tetap berpeluang dinilai berdasarkan jejak data lain yang relevan.
Sebaliknya, nomor yang baru aktif selama lima hari dapat menimbulkan pertanyaan dalam proses penilaian. Masa penggunaan yang sangat singkat belum cukup menunjukkan kestabilan identitas, pola aktivitas, atau keterikatan pemilik dengan nomor tersebut. Kondisi itu tidak serta-merta berarti calon peminjam tidak layak menerima pembiayaan, tetapi dapat mendorong penyedia melakukan pemeriksaan tambahan. Dengan pengelolaan yang transparan, proporsional, dan memperhatikan perlindungan data pribadi, informasi telekomunikasi dapat membantu memperluas akses pembiayaan tanpa hanya bergantung pada indikator keuangan tradisional.
Kuseryansyah menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan target pasar pindar terbesar apabila ukurannya dilihat dari jumlah penduduk. Besarnya populasi membuat kebutuhan terhadap layanan pembiayaan memiliki cakupan yang luas. Pernyataan tersebut tidak semata-mata menempatkan Indonesia sebagai pasar potensial, tetapi juga menggambarkan adanya kebutuhan masyarakat yang beragam terhadap akses dana untuk berbagai keperluan.
Ukuran populasi menjadi penting karena akses pembiayaan tidak hanya dibutuhkan oleh kelompok yang telah terbiasa berhubungan dengan lembaga keuangan. Banyak masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah, dapat menghadapi keterbatasan ketika mengajukan kredit melalui jalur konvensional. Dalam kondisi demikian, layanan pindar dapat menjadi salah satu pilihan yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan sumber pembiayaan secara lebih mudah dijangkau.
Menurut Kuseryansyah, keyakinan yang mendasari perhatian terhadap sektor ini adalah bahwa setiap orang berhak memperoleh akses kredit. Hak tersebut tidak seharusnya hanya tersedia bagi masyarakat yang telah memiliki kondisi ekonomi mapan atau riwayat perbankan yang kuat. Masyarakat dengan pendapatan terbatas tetap memiliki kebutuhan dan kemampuan yang perlu dipertimbangkan secara adil dalam proses pembiayaan.
Perspektif ini menjelaskan mengapa jumlah penduduk menjadi dasar penting dalam melihat besarnya target pasar pindar di Indonesia. Semakin besar jumlah masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan, semakin besar pula tanggung jawab penyedia layanan untuk menghadirkan proses yang sesuai, transparan, dan dapat dipahami. Perluasan akses tidak berarti mengabaikan kehati-hatian, melainkan memastikan bahwa kesempatan memperoleh kredit dapat terbuka bagi lebih banyak orang tanpa mengesampingkan perlindungan konsumen.
Dengan demikian, posisi Indonesia sebagai target pindar terbesar dalam konteks jumlah penduduk berkaitan langsung dengan gagasan pemerataan akses kredit. Fokusnya adalah memastikan masyarakat yang selama ini sulit menjangkau pembiayaan tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan dana sesuai kebutuhannya. Dasar pemikirannya sederhana: akses terhadap pinjaman merupakan hak masyarakat, bukan fasilitas yang hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu.
Per November 2025, outstanding pembiayaan pinjaman daring (pindar) tercatat sebesar Rp94,85 triliun. Nilai tersebut tumbuh 25,45 persen secara tahunan, menunjukkan peningkatan penyaluran pembiayaan melalui platform digital. Dengan skala itu, pindar menjadi salah satu pilar penting dalam pembiayaan non-bank di Indonesia, terutama dalam memperluas pilihan akses dana di luar lembaga jasa keuangan konvensional.
Meski terus bertumbuh, nilai pembiayaan pindar masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan pembiayaan nasional. Berdasarkan berbagai kajian dalam sumber, kebutuhan pembiayaan nasional mencapai sekitar Rp2.650 triliun. Pada saat yang sama, lembaga jasa keuangan konvensional menopang sekitar Rp1.000 triliun. Perbedaan kebutuhan dan pembiayaan yang tersedia tersebut menunjukkan masih adanya celah pembiayaan yang besar.
Hingga akhir 2025, celah pembiayaan nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp1.650 triliun. Angka ini menggambarkan bagian kebutuhan pembiayaan yang belum terpenuhi setelah kontribusi lembaga jasa keuangan konvensional diperhitungkan. Dalam konteks tersebut, pembiayaan pindar hadir sebagai salah satu sumber pembiayaan non-bank, dengan outstanding Rp94,85 triliun per November 2025 dan pertumbuhan tahunan sebesar 25,45 persen.
Kebutuhan pembiayaan juga diproyeksikan meningkat pada periode berikutnya. EY MSME Market Study and Policy Advocacy memperkirakan kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026 dapat mencapai Rp4.300 triliun. Studi tersebut juga memperkirakan adanya credit gap sekitar Rp2.400 triliun. Proyeksi ini menegaskan besarnya kebutuhan pembiayaan UMKM sekaligus ruang pembiayaan yang masih belum terpenuhi.
