Jakarta | Kenaikan harga minyak mentah dunia dinilai dapat membuka peluang tambahan penerimaan negara dari sektor hulu minyak dan gas bumi. Di tengah upaya mempertahankan produksi serta mengejar target lifting nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan, pergerakan harga yang lebih tinggi berpotensi menjadi penopang bagi penerimaan dari kegiatan usaha hulu migas. Peluang tersebut menjadi perhatian karena pencapaian lifting belum sepenuhnya optimal, sementara kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara dipengaruhi oleh kondisi harga dan volume produksi.
Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Desti Melanti, menyampaikan pandangan tersebut di sela konferensi pers Forum Ekonomi Hulu Migas (Forek Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Menurutnya, harga minyak yang meningkat dapat membantu mengompensasi volume lifting yang belum mencapai tingkat yang diharapkan. Dengan demikian, meskipun jumlah minyak dan gas yang diangkat belum optimal, nilai penerimaan yang terkait dengan produksi dapat memperoleh dukungan dari harga jual komoditas yang lebih baik.
Hubungan harga dan lifting penting dalam melihat prospek penerimaan negara. Lifting menggambarkan volume minyak dan gas yang berhasil diproduksi dan diangkat, sedangkan harga menentukan nilai ekonomi dari volume tersebut. Keduanya berpengaruh terhadap perhitungan bagi hasil yang menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah dari sektor hulu migas. Karena itu, kenaikan harga dapat memberikan ruang tambahan, tetapi tidak menghilangkan pentingnya peningkatan produksi dan pencapaian target lifting.
SKK Migas memandang perkembangan harga sebagai peluang di tengah tantangan operasional dan produksi yang masih perlu diatasi. Dampak positifnya terhadap penerimaan tetap bergantung pada dinamika harga, realisasi lifting, serta perhitungan bagi hasil yang berlaku. Upaya menjaga kinerja produksi tetap diperlukan agar potensi penerimaan tidak hanya ditopang oleh perubahan harga minyak dunia. Bagi pemerintah, kombinasi harga yang mendukung dan lifting yang meningkat dapat memperkuat kontribusi hulu migas terhadap penerimaan negara. Dengan demikian, kenaikan harga memberi peluang tambahan, sementara pencapaian target produksi tetap menjadi faktor penting bagi keberlanjutan penerimaan sektor ini.
Perbedaan harga minyak yang menjadi acuan anggaran dan harga pasar saat ini membuka peluang bagi penerimaan sektor hulu migas. Desti memaparkan bahwa asumsi harga minyak dalam APBN yang disebut dalam konteks tersebut adalah US$ 75 per barel, sedangkan harga minyak telah berada di atas US$ 95 per barel. Selisih ini menunjukkan bahwa realisasi harga dapat jauh lebih tinggi daripada patokan yang digunakan dalam perhitungan anggaran. Namun, angka US$ 75 per barel itu perlu dibaca sesuai konteks penyampaiannya dan tidak disamakan dengan asumsi ICP dalam APBN 2026.
Untuk APBN 2026, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) tercatat sebesar US$ 70 per barel. Pemerintah menetapkan sasaran pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp 113,06 triliun. Target produksi atau lifting yang menyertai perhitungan tersebut adalah 610 ribu barel per hari untuk minyak bumi dan 5.508 MMSCFD untuk gas. Dengan demikian, terdapat dua angka asumsi harga yang disebut dalam konteks berbeda: US$ 75 per barel dalam paparan Desti dan US$ 70 per barel sebagai asumsi ICP APBN 2026. Keduanya tidak menunjukkan satu angka acuan yang sama.
Apabila harga minyak bertahan di atas tingkat yang diasumsikan, nilai produksi yang dijual dapat meningkat dan berpotensi menambah penerimaan negara dari kegiatan hulu migas. Dampak tersebut dinilai dapat mendorong pendapatan melampaui target, sekalipun kenaikan lifting diperkirakan tidak signifikan. Artinya, peluang tambahan penerimaan terutama bersumber dari faktor harga, bukan dari lonjakan volume produksi. Besarnya realisasi tetap bergantung pada perkembangan harga sepanjang tahun, volume yang benar-benar diproduksi, serta faktor lain yang memengaruhi penerimaan migas. Karena itu, selisih harga pasar dan asumsi anggaran memberi ruang optimisme, tetapi belum dengan sendirinya memastikan capaian akhir di atas sasaran. Pemantauan atas harga dan realisasi produksi tetap diperlukan untuk menilai seberapa besar peluang tersebut dapat terwujud dalam penerimaan negara 2026.
SKK Migas menilai pergerakan harga minyak global yang sempat menyentuh US$ 106 per barel membuka peluang untuk menambah penerimaan dari kegiatan hulu migas. Ketika harga berada di atas asumsi dalam APBN, nilai penerimaan berpotensi meningkat. Namun, perubahan harga di pasar internasional bukan faktor yang dapat dikendalikan oleh pelaku industri. Karena itu, kenaikan harga perlu dipandang sebagai kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan, bukan sebagai sesuatu yang dapat dipastikan bertahan. Dalam menghadapi dinamika tersebut, perhatian diarahkan pada langkah operasional yang masih dapat diupayakan agar hasil produksi hulu migas memberikan manfaat secara lebih optimal pada sisa periode tahun berjalan.
Salah satu ruang yang dinilai dapat dioptimalkan adalah percepatan lifting melalui skema komersialisasi. SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mendorong agar pemindahan dan penyaluran hasil produksi berlangsung lebih optimal. Dengan demikian, upaya peningkatan penerimaan tidak hanya bertumpu pada pergerakan harga minyak, tetapi juga pada bagaimana produksi dapat dikomersialkan secara tepat waktu. Pendekatan ini menempatkan koordinasi SKK Migas dan KKKS sebagai bagian penting dari upaya merespons peluang yang tersedia. Fokusnya adalah mempercepat realisasi lifting melalui komersialisasi, tanpa menganggap bahwa harga pasar dapat diatur atau bahwa kenaikan harga akan berlangsung sepanjang tahun.
Dorongan untuk mengoptimalkan penyaluran produksi berlaku khususnya bagi sisa periode tahun berjalan. Waktu yang tersisa menjadi alasan untuk memperhatikan proses pemindahan dan penyaluran hasil produksi agar dapat mendukung realisasi lifting. SKK Migas dan KKKS dapat memusatkan upaya pada ruang yang berada dalam jangkauan kerja mereka, yakni memperlancar komersialisasi produksi. Strategi ini memberi respons terhadap harga minyak global yang sempat tinggi sekaligus mempertimbangkan keterbatasan dalam mengendalikan harga. Dengan memanfaatkan peluang tersebut melalui percepatan lifting, penerimaan hulu migas berpeluang memperoleh tambahan dukungan. Hasil akhirnya tetap dipengaruhi perkembangan harga dan realisasi kegiatan, sehingga komersialisasi menjadi upaya yang dapat dioptimalkan, bukan jaminan penerimaan tertentu.
Penerimaan negara dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi diproyeksikan berpeluang melampaui sasaran yang telah ditetapkan dalam APBN. Dengan kondisi harga pasar yang berada di atas asumsi anggaran, realisasi penerimaan sektor ini diperkirakan dapat mencapai 109% dari target APBN pada akhir 2026. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa dinamika pasar dapat memberikan tambahan ruang bagi penerimaan negara, meskipun capaian akhirnya tetap bergantung pada perkembangan harga, produksi, dan pelaksanaan kegiatan usaha di lapangan.
Peluang tambahan itu perlu diimbangi dengan strategi komersialisasi yang responsif terhadap perubahan pasar. SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat menerapkan skema komersialisasi yang adaptif agar potensi nilai dari produksi migas dapat dimanfaatkan secara optimal. Penyesuaian strategi perlu mempertimbangkan kondisi pasar dan karakteristik masing-masing proyek, sekaligus menjaga keberlanjutan operasi. Dengan pendekatan tersebut, penerimaan dari bagi hasil hulu migas berpotensi memberi kontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara dan membantu mendukung pencapaian target fiskal.
Namun, harga minyak yang tinggi juga membawa konsekuensi bagi keuangan negara. Kenaikan harga energi dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi nasional, sehingga tambahan penerimaan tidak serta-merta menghilangkan tekanan pada anggaran. Karena itu, perkembangan penerimaan dan belanja energi perlu dicermati secara bersamaan. Tambahan pendapatan melalui bagi hasil hulu migas dinilai dapat menjadi penopang penerimaan negara di tengah risiko tersebut, tetapi besarnya manfaat akan ditentukan oleh kemampuan para pelaku menjaga produksi dan mengelola komersialisasi secara tepat.
Desti menegaskan.
Baca juga: Peluang Karir di Jakarta Pusat: Job Fair 2026 Menawarkan 44 Perusahaan | Peluang Xiaomi Luncurkan Mobil Listrik di Indonesia | Industri Florikultura: Peluang Ekonomi Hijau Indonesia
