Kabupaten Majalengka | Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, Maruarar melaporkan peningkatan target program bedah rumah menjadi 400.000 rumah pada 2026. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan target 45.000 rumah pada tahun sebelumnya, sehingga menandai perubahan skala program yang disampaikan kepada Presiden.
Angka yang dilaporkan memperlihatkan kenaikan sebesar 355.000 rumah dari tahun sebelumnya. Dengan target 400.000 rumah, program pada 2026 direncanakan menjangkau jumlah yang hampir sembilan kali lipat dibandingkan angka 45.000 rumah pada 2025. Perbandingan ini menjadi inti laporan Maruarar dalam pertemuan dengan Prabowo dan menggambarkan besarnya sasaran yang ditetapkan untuk tahun berjalan.
Informasi mengenai target tersebut disampaikan sebagai bagian dari laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Presiden. Fokus utamanya adalah perubahan jumlah rumah yang ditargetkan untuk dibedah, bukan rincian mengenai penerima, besaran anggaran, ataupun tahapan pelaksanaan. Karena itu, angka 400.000 rumah pada 2026 dan pembanding 45.000 rumah pada tahun sebelumnya menjadi informasi utama yang dapat dicatat dari pertemuan di Istana Kepresidenan.
Peningkatan target ini menempatkan program bedah rumah sebagai salah satu agenda perumahan yang mendapat perhatian dalam laporan tersebut. Namun, angka sasaran itu perlu dipahami sesuai keterangan yang disampaikan: Maruarar melaporkan target untuk 2026, sementara capaian pelaksanaan tidak dijelaskan dalam informasi yang tersedia. Dengan demikian, target tersebut merupakan angka perencanaan yang diumumkan, bukan keterangan bahwa seluruh rumah telah selesai dibedah.
Pertemuan pada 26 Oktober itu juga menjadi kesempatan bagi Maruarar untuk menyampaikan perkembangan agenda kementeriannya kepada Prabowo. Laporan mengenai kenaikan target bedah rumah menonjol karena perbedaannya yang besar dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk saat ini, pokok berita yang dapat ditegaskan adalah target 400.000 rumah pada 2026, setelah sebelumnya tercatat 45.000 rumah pada tahun lalu, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Dalam laporan Maruarar kepada Prabowo, perluasan akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah menjadi salah satu hal yang turut disampaikan. Upaya ini berjalan melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema tersebut merupakan bagian dari dorongan pemerintah agar masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan perumahan dengan biaya yang terjangkau. Dengan demikian, pembahasan mengenai perumahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik rumah, tetapi juga dengan upaya membuka jalan bagi lebih banyak orang untuk dapat memilikinya.
Pemerintah mendorong pelaksanaan program FLPP agar manfaat rumah subsidi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Fokusnya adalah membantu memperluas kesempatan kepemilikan rumah melalui pembiayaan yang lebih terjangkau. Dalam konteks laporan tersebut, dorongan ini menegaskan bahwa penyediaan perumahan perlu disertai mekanisme pembiayaan yang mendukung akses masyarakat. Kehadiran skema FLPP menjadi salah satu instrumen dalam upaya itu, sehingga rumah subsidi dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan jalan pembiayaan untuk memiliki hunian.
Penguatan pelaksanaan program ini juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat atas tempat tinggal. Melalui FLPP, pemerintah berupaya mendorong akses kepemilikan rumah, sembari memastikan bahwa pembiayaan menjadi bagian dari pembahasan kebijakan perumahan. Laporan Maruarar kepada Prabowo, karena itu, memuat aspek perluasan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan pembiayaan terjangkau. Informasi mengenai skema ini dapat dipahami sebagai bagian dari agenda perumahan yang lebih luas, tanpa mengabaikan pentingnya upaya berkelanjutan untuk memperluas jangkauan program. Dorongan tersebut ditujukan agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan untuk memiliki rumah subsidi, dengan pembiayaan yang lebih mudah dijangkau dalam kerangka program pemerintah.
Dalam laporan kepada Presiden Prabowo mengenai program Bedah Rumah 2026 dan penguatan produk lokal, Maruarar menyoroti pengembangan industri genteng tanah liat berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pengembangan ini menunjukkan bagaimana potensi daerah dapat menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan program pemerintah sekaligus mendorong kegiatan ekonomi setempat. Produk yang dihasilkan para pelaku usaha Majalengka dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan genteng, dengan perhatian pada kesiapan produksi dan mutu. Informasi yang disampaikan mencakup jumlah UMKM yang telah lolos kriteria keandalan serta sertifikasi, berikut jumlah genteng yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program.
Maruarar menyebut sebanyak 34 UMKM di Majalengka telah lolos kriteria keandalan dan sertifikasi yang disampaikan dalam laporan. Para pelaku usaha tersebut menyiapkan 2,4 juta genteng tanah liat. Angka ini menggambarkan skala persiapan yang dilakukan, tanpa mengubah status bahwa 34 UMKM tersebut telah memenuhi kriteria yang disebutkan. Kesiapan produksi dalam jumlah besar juga menegaskan pentingnya memastikan proses pengadaan selaras dengan kemampuan produsen lokal. Dengan memanfaatkan produk yang dibuat di daerah, pemerintah dapat menghubungkan kebutuhan program dengan kapasitas usaha yang tersedia, sekaligus memberi ruang bagi UMKM untuk berkontribusi dalam penyediaan material bangunan.
Pendampingan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) diarahkan untuk membantu meningkatkan kapasitas produksi serta menjaga kualitas produk genteng. Pendampingan dapat mendukung pelaku usaha dalam memperkuat proses produksi, sedangkan sertifikasi memberi acuan mutu yang perlu dipenuhi. Keduanya menjadi bagian dari upaya agar produk lokal mampu memenuhi kebutuhan secara konsisten, tanpa mengabaikan standar yang ditetapkan. Dorongan pemerintah untuk menggunakan produk lokal juga menempatkan potensi daerah sebagai pertimbangan penting dalam pelaksanaan program. Dalam konteks Majalengka, pengembangan genteng tanah liat berbasis UMKM memperlihatkan keterkaitan kemampuan produksi setempat, penguatan kualitas, dan kebutuhan program Bedah Rumah 2026. Langkah tersebut menjadi upaya mendorong pemanfaatan hasil usaha daerah sesuai potensi yang dimiliki, sembari menjaga keandalan pasokan dan mutu produk.
Maruarar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap persiapan program ASRI. Perhatian tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal. Program ini tengah disiapkan, sehingga fokus yang disampaikan saat ini adalah tujuan dan arah pengembangannya, bukan jadwal pelaksanaan atau rincian kegiatan yang belum diumumkan.
ASRI diarahkan untuk mendorong terciptanya lingkungan Indonesia yang nyaman, indah, dan sehat. Tujuan itu menempatkan mutu kawasan permukiman sebagai salah satu perhatian penting, dengan melihat lingkungan tempat tinggal sebagai ruang yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Persiapan program diharapkan mendukung peningkatan kualitas lingkungan tersebut, sekaligus membuka ruang bagi partisipasi berbagai pihak di tingkat lokal.
Maruarar juga menyebut pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari tujuan program. Pelaku usaha lokal dapat berperan melalui produk daerah yang dimanfaatkan di wilayahnya sendiri. Pendekatan ini menghubungkan upaya memperbaiki lingkungan dengan peluang bagi usaha setempat untuk terlibat, tanpa memisahkan kebutuhan permukiman dari potensi ekonomi yang sudah tumbuh di sekitarnya. Dengan demikian, perhatian pada lingkungan berjalan beriringan dengan dorongan agar manfaat kegiatan dapat turut dirasakan oleh UMKM lokal.
Penguatan UMKM daerah dipandang sebagai bagian dari program perumahan nasional, bukan sebagai agenda yang berdiri sendiri. Pemanfaatan produk lokal di daerah asalnya menjadi salah satu penekanan yang disampaikan Maruarar, sejalan dengan upaya melibatkan pelaku usaha setempat dalam peningkatan kualitas permukiman. Keterlibatan tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan perumahan dapat memberi ruang bagi produk dan kapasitas ekonomi lokal.
Dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo, Maruarar menempatkan persiapan ASRI sebagai upaya yang menggabungkan lingkungan permukiman yang lebih baik dengan pemberdayaan usaha lokal. 26 kunjungan
