Kabupaten Ogan Komering Ulu | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta, bank perkreditan rakyat yang berlokasi di Sumatra Selatan. Keputusan tersebut ditetapkan pada 3 November 2026 melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-79/D.03/2026. Dengan pencabutan izin ini, BPR Agritrans Batumarta tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai bank berdasarkan izin yang sebelumnya dimiliki. Langkah tersebut merupakan keputusan resmi otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan.
Alamat BPR Agritrans Batumarta sebagaimana tercantum dalam informasi OJK adalah Jalan A. Yani No. 101A Air Karang, Desa Tj. Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan. Penyebutan alamat ini menunjukkan lokasi bank yang menjadi objek keputusan pencabutan izin. Informasi mengenai nama badan usaha, tanggal penetapan, nomor keputusan, serta alamatnya penting untuk membedakan keputusan ini dari tindakan pengawasan yang mungkin melibatkan lembaga lain.
OJK menyampaikan bahwa pencabutan izin tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk memperkuat industri perbankan. Dalam menjalankan pengawasan, otoritas memiliki tanggung jawab menjaga agar kegiatan lembaga keuangan berlangsung sesuai ketentuan serta mendukung stabilitas sektor. Pencabutan izin juga dikaitkan dengan upaya melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya berkaitan dengan status operasional satu bank, tetapi juga dengan tujuan pengawasan yang lebih luas.
Bagi masyarakat, pengumuman resmi OJK menjadi rujukan utama untuk memahami status BPR Agritrans Batumarta dan dasar tindakan yang ditetapkan. Nasabah atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap bank dapat mengikuti informasi lanjutan melalui kanal resmi otoritas dan pihak berwenang. Penjelasan tersebut membantu menghindari kesimpulan yang tidak didukung informasi, terutama terkait proses setelah izin dicabut. OJK menetapkan keputusan ini dalam kerangka pengawasan perbankan, dengan perlindungan masyarakat dan pemeliharaan kepercayaan publik sebagai pertimbangan yang dinyatakan.
Sebelum izin usaha BPR Agritrans Batumarta dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank tersebut telah lebih dahulu berada dalam status pengawasan BPR dalam penyehatan (BDP). Status ini menunjukkan bahwa kondisi permodalan menjadi perhatian pengawas dan memerlukan langkah perbaikan. Menurut keterangan OJK, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR itu berada di bawah 12%. Rasio tersebut menjadi dasar penting dalam pengawasan dan penilaian atas upaya penyehatan yang dijalankan bank. Karena itu, selama masa BDP, perkembangan permodalan dan pelaksanaan langkah perbaikan menjadi hal yang terus diperhatikan.
Dalam status BDP, BPR Agritrans Batumarta disebut telah menyusun rencana tindak penyehatan sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi permodalannya. Rencana itu menjadi kerangka langkah yang diharapkan dapat dijalankan selama pengawasan, dengan perhatian pada persoalan KPMM yang kurang dari 12%. Namun, OJK menyatakan bank tidak sepenuhnya mampu melaksanakan rencana tindak yang telah disusun. Dengan demikian, tersusunnya rencana tidak serta-merta berarti seluruh langkah penyehatan dapat terlaksana. Pelaksanaan rencana dan hasil yang dicapai selama periode pengawasan tetap menjadi bagian penting dalam penilaian OJK terhadap perkembangan bank.
OJK juga menilai bahwa berbagai upaya yang dilakukan selama BPR Agritrans Batumarta berada dalam status BDP belum menghasilkan kemajuan signifikan untuk mengatasi masalah permodalan. Artinya, persoalan yang menjadi perhatian sejak awal pengawasan belum menunjukkan perbaikan berarti melalui langkah-langkah yang ditempuh pada masa tersebut. Keterbatasan dalam menjalankan rencana tindak, disertai belum adanya kemajuan signifikan pada aspek permodalan, menjadi latar belakang penting sebelum keputusan pencabutan izin diumumkan. Uraian OJK menempatkan perkembangan KPMM dan efektivitas upaya penyehatan sebagai pokok pertimbangan dalam proses pengawasan. Informasi tersebut menjelaskan bahwa pencabutan izin didahului masa pengawasan dan kesempatan menjalankan langkah perbaikan, bukan keputusan yang terpisah dari penilaian atas kondisi permodalan bank.
Pada 16 Oktober 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan BPR Agritrans Batumarta dalam status pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dalam Resolusi (BDR). Penetapan ini menandai bahwa upaya untuk mempertahankan keberlangsungan bank telah memasuki tahap penanganan resolusi. Sebelumnya, pengurus dan pemegang saham telah memperoleh kesempatan untuk melakukan penyehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Kesempatan tersebut diberikan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat mengambil langkah perbaikan, khususnya untuk menyelesaikan persoalan permodalan yang dihadapi bank. Status BDR ditetapkan setelah langkah penyehatan tersebut tidak menghasilkan perbaikan yang diperlukan.
Kerangka yang menjadi dasar pemberian kesempatan penyehatan adalah Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023, yang ditetapkan pada 29 Desember 2023. Aturan tersebut mengatur penetapan status dan tindak lanjut pengawasan terhadap BPR, termasuk langkah ketika kondisi bank tidak dapat dipulihkan. Dalam perkara BPR Agritrans Batumarta, pengurus dan pemegang saham telah diberi waktu untuk memperbaiki kondisi bank, terutama dengan mengatasi kekurangan atau persoalan modal. Namun, sampai batas waktu dan kesempatan yang diberikan, mereka tidak berhasil menyehatkan bank. Dengan demikian, upaya perbaikan tidak dapat menjadi dasar untuk mempertahankan kegiatan usaha bank secara berkelanjutan.
Setelah status BDR ditetapkan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan penanganan BPR Agritrans Batumarta melalui likuidasi. LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. Permintaan itu menjadi tahapan penting dalam proses penyelesaian, karena penanganan melalui likuidasi memerlukan pencabutan izin usaha oleh otoritas pengawas. OJK menindaklanjuti permintaan LPS dengan memperhatikan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023. Rangkaian keputusan tersebut menunjukkan hubungan proses pengawasan, penetapan resolusi, dan pelaksanaan likuidasi: kesempatan penyehatan lebih dahulu diberikan, kemudian penanganan beralih kepada LPS setelah bank tidak berhasil dipulihkan. Pencabutan izin usaha menjadi tindak lanjut dari proses tersebut, bukan keputusan yang terpisah dari penanganan resolusi yang telah ditetapkan.Setelah izin usaha BPR Agritrans Batumarta dicabut, penanganan terhadap simpanan nasabah dan aset bank memasuki tahapan berikutnya. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan serta proses likuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam proses tersebut, LPS melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Penjaminan simpanan dan likuidasi merupakan tahapan yang berbeda, tetapi keduanya menjadi bagian dari penanganan bank yang izinnya telah dicabut. LPS menjalankan penjaminan dengan mengacu pada persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Sementara itu, proses likuidasi dilakukan sesuai kewenangan LPS dan aturan perundang-undangan terkait. Nasabah dapat mengikuti informasi resmi dari LPS mengenai perkembangan penanganan, tata cara, dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Informasi yang disampaikan melalui kanal resmi membantu nasabah memahami proses secara akurat serta menghindari kesimpulan berdasarkan kabar yang belum terverifikasi.
OJK mengimbau nasabah agar tetap tenang dan tidak khawatir secara berlebihan atas pencabutan izin BPR Agritrans Batumarta. Dana masyarakat yang ditempatkan di perbankan, termasuk pada BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Nasabah diharapkan mencermati pengumuman resmi mengenai pelaksanaan penjaminan dan proses berikutnya, serta memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber berwenang. OJK juga menyatakan bahwa kebijakan pengawasan dijalankan dengan berlandaskan integritas, profesionalisme, independensi, akuntabilitas, tata kelola yang baik, dan kepatuhan terhadap peraturan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar pelaksanaan pengawasan dan penanganan sesuai mandat serta ketentuan yang berlaku, termasuk dalam koordinasi dengan lembaga terkait setelah izin bank dicabut.
Baca juga: Sebanyak 63 Korban Kapal Virgo Transport 8 Berhasil Diidentifikasi, Terbanyak dari Jawa Timur | Kebakaran TPA Jatibarang Memasuki Hari Kelima, Api Belum Berhasil Dipadamkan 301 kunjungan
