Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat mengamankan dan mengumpulkan seluruh bukti apabila menemukan dugaan penipuan terkait pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang juga dikenal sebagai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Imbauan ini disampaikan menyusul adanya pihak yang diduga menawarkan atau mengurus pembukaan SPPG dengan mengatasnamakan BGN. Masyarakat diminta tidak menghapus percakapan maupun mengabaikan dokumen yang telah diterima selama proses komunikasi berlangsung.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyebutkan bahwa bukti yang perlu dikumpulkan lain pesan komunikasi, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang digunakan untuk meyakinkan calon korban. Pesan tersebut dapat berupa percakapan melalui aplikasi perpesanan, surat elektronik, atau saluran komunikasi lain yang memuat penawaran, permintaan data, maupun instruksi pembayaran. Identitas penghubung dan dokumen pendukung juga perlu disimpan secara utuh agar informasi yang disampaikan dapat ditelusuri.
Menurut Khairul, kelengkapan bukti penting untuk mendukung proses pelaporan kepada pihak berwenang. Dokumen dan rekaman komunikasi dapat membantu memperjelas kronologi, mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat, serta menunjukkan bentuk penggunaan nama BGN dalam penawaran tersebut. Langkah itu diperlukan agar dugaan penyalahgunaan nama BGN dapat ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterangan tersebut disampaikan Khairul saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026. Masyarakat juga diharapkan berhati-hati sebelum memberikan data, menandatangani dokumen, atau memenuhi permintaan apa pun terkait pembukaan SPPG.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika menerima tawaran yang berkaitan dengan pembukaan dapur MBG dan mengatasnamakan lembaga tersebut. Pengakuan seseorang atau suatu pihak sebagai perwakilan BGN tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyetujui tawaran. Masyarakat perlu mempertimbangkan informasi secara cermat dan memastikan bahwa setiap keterangan yang diterima benar-benar berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelum menyetujui kerja sama, mengikuti arahan, atau memenuhi permintaan tertentu, masyarakat disarankan memeriksa informasi melalui kanal resmi BGN. Langkah ini penting untuk memastikan status tawaran, kebenaran informasi, serta pihak yang menyampaikannya. Verifikasi perlu dilakukan terlebih dahulu, terutama apabila proses tersebut disertai permintaan penyerahan dokumen atau uang. Masyarakat sebaiknya tidak menyerahkan dokumen apa pun dan tidak melakukan pembayaran sebelum memperoleh kepastian dari saluran resmi.
Kewaspadaan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga agar proses pembukaan dapur MBG berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang belum diperiksa dapat menimbulkan persoalan, terutama apabila masyarakat langsung memberikan persetujuan, data, atau dana. Karena itu, setiap tawaran perlu ditanggapi dengan tenang, tanpa tekanan untuk segera mengambil keputusan.
BGN juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang kebenarannya belum dipastikan. Informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan kebingungan dan membuat pihak lain mengambil keputusan berdasarkan keterangan yang keliru. Dengan memeriksa informasi melalui kanal resmi, menunda persetujuan sampai memperoleh kepastian, serta menjaga dokumen dan uang, masyarakat dapat berperan dalam mencegah penyalahgunaan nama BGN.
Masyarakat yang menemukan dugaan penipuan, pungutan, atau penyalahgunaan nama Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menyampaikannya melalui kanal pengaduan yang disebutkan BGN. Saluran resmi ini penting digunakan agar laporan mengenai pihak yang mengaku dapat membantu pembukaan dapur MBG dapat diterima dan ditindaklanjuti melalui jalur yang tepat.
Pengaduan dapat disampaikan melalui Sentra Aduan Gizi Indonesia (SAGI) dengan menghubungi layanan 127. Kanal ini menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun keluhan terkait program dan dugaan penyalahgunaan yang mengatasnamakan BGN.
Selain SAGI, masyarakat dapat menggunakan SP4N-LAPOR! BGN sebagai kanal pengaduan lainnya. Laporan melalui saluran tersebut dapat menjadi pilihan bagi warga yang ingin menyampaikan dugaan pelanggaran atau penipuan secara resmi kepada instansi terkait.
BGN juga menyebut PO Box 45000 sebagai salah satu saluran penyampaian pengaduan. Masyarakat dapat memilih kanal ini apabila hendak melaporkan informasi yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan nama BGN atau persoalan lain yang berhubungan dengan layanan dan program BGN.
Saluran berikutnya adalah Lapor Mas Dar!, yang turut disebut sebagai sarana pengaduan bagi masyarakat. Warga dapat memanfaatkannya untuk menyampaikan laporan apabila menjumpai pihak yang menawarkan pembukaan dapur MBG dengan cara yang mencurigakan atau mengatasnamakan BGN.
Pengaduan juga dapat disampaikan secara langsung melalui Pusat Pelayanan Terpadu di kantor BGN. Penyampaian melalui jalur ini dilakukan dengan mekanisme janji temu. Masyarakat sebaiknya memilih kanal pengaduan yang tersedia sesuai kebutuhannya dan menyampaikan informasi secara jelas agar laporan mengenai dugaan penipuan atau penyalahgunaan nama BGN dapat tercatat melalui sarana yang tepat.
Laporan sebelumnya mengungkap dugaan penipuan dalam pengajuan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam modus yang dilaporkan, pihak tertentu menawarkan bantuan kepada calon mitra untuk memperoleh lokasi dapur. Tawaran tersebut disertai permintaan uang dan dikaitkan dengan nama pejabat atau orang dekat pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga menimbulkan kesan bahwa proses dapat dipercepat melalui akses khusus.
Perkara serupa mencuat di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dugaan penipuan itu berkaitan dengan pembangunan dapur MBG dan pada 29 Mei 2026 mendapat dukungan BGN untuk diproses melalui jalur hukum. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa lembaga terkait memandang serius laporan yang berpotensi merugikan masyarakat serta mencoreng penyelenggaraan program pemenuhan gizi nasional.
Rangkaian janji yang dilaporkan diduga mencakup penyediaan lokasi SPPG, pembangunan gedung, hingga kesiapan dapur untuk mulai beroperasi. Korban disebut menyerahkan uang berdasarkan tawaran tersebut. Kepolisian melaporkan nilai kerugian mencapai Rp950 juta. Pada tanggal yang sama, polisi menetapkan seorang terduga berinisial S sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat mengungkap aliran dana, peran pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk komunikasi yang digunakan untuk meyakinkan korban.
BGN menegaskan bahwa pengajuan dan verifikasi SPPG yang sah tidak dipungut biaya. Calon mitra perlu berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan persetujuan, lokasi, pembangunan, atau operasional dapur dengan imbalan tertentu. Permintaan pembayaran, penggunaan nama pejabat, dan klaim mengenai jalur khusus merupakan tanda yang patut diverifikasi sebelum calon mitra mengambil keputusan atau menyerahkan dokumen dan dana.
Pendaftaran mitra dilakukan melalui portal resmi mitra.bgn.go.id, bukan melalui perantara yang menjanjikan kepastian persetujuan. Masyarakat dapat memeriksa informasi hanya melalui kanal resmi BGN dan melaporkan dugaan pungutan atau penipuan kepada aparat penegak hukum. Langkah verifikasi ini penting agar calon mitra tidak menjadi korban, sekaligus membantu menjaga transparansi proses pembukaan dapur MBG.
Baca juga: Pesan Berantai Hoaks Kuesioner: Kenali dan Waspadai | Rekayasa Lalu Lintas Jelang Pembukaan MTQ Nasional di Semarang
