Jakarta | Bank Indonesia melonggarkan kebijakan makroprudensial untuk memperkuat dorongan terhadap pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan. Langkah ini dirancang agar likuiditas yang tersedia di sektor keuangan dapat lebih efektif disalurkan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Dengan demikian, perbankan diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk mendukung kebutuhan pendanaan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menilai risiko debitur.
Pelonggaran tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga momentum ekonomi melalui penyaluran kredit yang lebih kuat. Kebijakan makroprudensial BI berperan melengkapi instrumen moneter dan langkah lain yang ditempuh pemerintah, karena secara langsung mendorong kemampuan bank dalam menyediakan pembiayaan. Sasaran utamanya bukan sekadar meningkatkan angka kredit, melainkan memastikan intermediasi berjalan lebih optimal dan mampu menjangkau kegiatan produktif. Dukungan bagi sektor usaha diharapkan turut menopang investasi, produksi, dan aktivitas ekonomi secara lebih luas.
Meski memberi ruang bagi ekspansi pembiayaan, Bank Indonesia tetap menempatkan stabilitas sistem keuangan sebagai pertimbangan utama. Pelonggaran tidak berarti mengurangi kewaspadaan terhadap kualitas aset, kemampuan bayar debitur, maupun potensi risiko yang dapat muncul ketika kredit tumbuh cepat. BI akan terus memantau kondisi likuiditas, perkembangan penyaluran dana, dan ketahanan perbankan agar dukungan terhadap ekonomi berlangsung secara seimbang. Pendekatan ini penting untuk menjaga manfaat kebijakan tetap berkelanjutan.
Arah kebijakan tersebut menjadi inti pesan yang disampaikan Gubernur BI Destry Damayanti dalam konferensi pers pada Rabu, 21 Oktober 2026. Penjelasan itu menegaskan bahwa dorongan terhadap kredit dan pembiayaan berjalan berdampingan dengan komitmen menjaga stabilitas. Pelaksanaan kebijakan akan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan kondisi sektor keuangan, sehingga penyesuaian dapat tetap relevan terhadap kebutuhan perekonomian. Bagi perbankan, pelonggaran memberi sinyal untuk memperkuat intermediasi secara bertanggung jawab. Bagi pelaku usaha dan masyarakat, ketersediaan pembiayaan yang lebih baik berpotensi membantu aktivitas ekonomi, selama prinsip kehati-hatian tetap dijaga di setiap tahap penyaluran kredit.
Bank Indonesia menetapkan penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan besaran insentif hingga 5 persen. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat dorongan kepada perbankan agar menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor-sektor yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui insentif likuiditas tersebut, bank yang memenuhi kriteria penyaluran dapat memperoleh pelonggaran kewajiban giro tertentu di Bank Indonesia. Dengan ruang likuiditas yang lebih memadai, diharapkan kapasitas perbankan dalam memberikan pembiayaan kepada dunia usaha turut meningkat. Penetapan batas insentif hingga 5 persen memberikan kerangka dukungan yang lebih kuat, sekaligus mengarahkan manfaat kebijakan kepada kegiatan ekonomi yang menjadi prioritas. Penguatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga aliran pembiayaan tetap tersedia, khususnya bagi sektor yang membutuhkan dukungan untuk berkembang dan menyerap tenaga kerja.
Dalam skema tersebut, insentif melalui financing channel diberikan paling tinggi sebesar 3 persen dari dana pihak ketiga (DPK). Besaran yang diterima masing-masing bank bergantung pada pemenuhan ketentuan dan penyaluran kredit atau pembiayaan sesuai sasaran kebijakan. Perluasan dukungan mencakup kredit maupun pembiayaan perbankan kepada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, cakupan insentif tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume pembiayaan, tetapi juga memperhatikan kontribusi sektor penerima terhadap kegiatan produktif dan kesempatan kerja. Perbankan memiliki peran penting dalam menyalurkan dana kepada pelaku usaha, sementara insentif KLM memberikan dorongan agar penyaluran tersebut semakin sejalan dengan prioritas ekonomi. Rancangan ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan pembiayaan usaha dengan kapasitas intermediasi bank, tanpa mengabaikan pemenuhan ketentuan yang berlaku.
Penguatan KLM dengan besaran insentif hingga 5 persen tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2026. Tanggal pemberlakuan ini menjadi acuan bagi perbankan dalam menyesuaikan proses penyaluran pembiayaan dan memastikan kesesuaian dengan kriteria insentif. Bank perlu mencermati ketentuan pelaksanaan, termasuk ruang insentif financing channel yang dibatasi paling tinggi 3 persen dari DPK serta perluasan sektor usaha yang didukung. Kejelasan waktu penerapan juga memberi kesempatan bagi bank untuk menyiapkan strategi intermediasi dan mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan pada sektor-sektor yang berpotensi menciptakan pekerjaan. Dengan pelaksanaan yang terarah, insentif likuiditas diharapkan memperkuat penyaluran kredit dan pembiayaan secara berkelanjutan serta membantu menjaga dukungan perbankan bagi aktivitas ekonomi produktif.
Selain memperkuat insentif likuiditas untuk mendukung penyaluran kredit, Bank Indonesia juga memberikan insentif pendalaman pasar uang (PPU) paling tinggi sebesar 2 persen. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya kebijakan untuk memperkuat peran pasar uang dalam sistem keuangan. Dalam konteks tersebut, penguatan insentif diarahkan agar likuiditas yang tersedia dapat terdistribusi lebih merata dan mendukung fungsi intermediasi perbankan.
Redistribusi likuiditas penting karena keberadaan dana dalam sistem belum dengan sendirinya memastikan bahwa pembiayaan dapat mengalir secara efektif. Pasar uang yang lebih dalam diharapkan membantu memperkuat pergerakan likuiditas, sehingga kebutuhan pendanaan dan ketersediaan dana dapat terhubung dengan lebih baik. Karena itu, insentif PPU paling tinggi 2 persen tidak hanya mencerminkan dukungan terhadap pendalaman pasar, tetapi juga terkait dengan tujuan mendorong aliran likuiditas agar dapat menopang kegiatan perbankan.
Penguatan ini juga memiliki kaitan dengan intermediasi, yakni fungsi perbankan dalam menyalurkan dana kepada perekonomian. Dengan redistribusi likuiditas yang lebih baik, bank diharapkan memiliki dukungan yang lebih memadai untuk menjalankan fungsi tersebut. Kebijakan ini menempatkan pendalaman pasar uang dan penyaluran kredit dalam satu arah tujuan: memperkuat aliran dana dalam sistem keuangan dan menjaga agar likuiditas dapat mendukung pembiayaan. Besaran insentif yang disebutkan mencapai paling tinggi 2 persen, sementara penjelasan mengenai dukungan ini menekankan sasaran kebijakannya, bukan rincian operasional tertentu.
Secara umum, langkah BI tersebut menunjukkan bahwa dukungan likuiditas tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit, tetapi juga pada penguatan pasar uang sebagai bagian dari ekosistem pendanaan. Pasar yang lebih dalam dapat berperan dalam memperlancar redistribusi dana, sedangkan intermediasi yang kuat membantu menghubungkan likuiditas dengan kebutuhan pembiayaan. Dengan demikian, insentif PPU hingga 2 persen memperkuat arah kebijakan untuk mendorong kedua hal tersebut secara bersamaan. Dampak yang diharapkan adalah aliran likuiditas yang lebih mendukung aktivitas perbankan dan penyaluran pembiayaan kepada perekonomian, sesuai dengan tujuan penguatan insentif yang disampaikan BI.
Bank Indonesia mempertahankan sejumlah rasio makroprudensial sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan sistem keuangan sekaligus mendukung fungsi intermediasi perbankan. Ketentuan ini mencakup rasio intermediasi makroprudensial (RIM) pada kisaran 84–94 persen. Rentang tersebut menjadi acuan bagi bank dalam mengelola intermediasi, dengan tetap memperhatikan keseimbangan penghimpunan pendanaan dan penyaluran kredit atau pembiayaan. Selain itu, rasio pendanaan luar negeri (RPLN) bank dipertahankan paling tinggi sebesar 40 persen terhadap modal bank. Batas tersebut menjadi bagian dari kerangka pengelolaan pendanaan perbankan yang ditetapkan BI, tanpa mengubah rincian rasio yang berlaku.
BI juga mempertahankan countercyclical capital buffer (CCyB) sebesar 0 persen. Sementara itu, penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) tetap sebesar 4 persen, disertai fleksibilitas repo sebesar 4 persen. Kebijakan PLM tersebut memberi ruang pengelolaan likuiditas sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan fleksibilitas repo menjadi unsur penting dalam pelaksanaan penyangga tersebut. Untuk perbankan syariah, BI menetapkan PLM syariah sebesar 2,5 persen dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5 persen. Besaran untuk bank konvensional dan bank syariah tersebut perlu dibedakan secara jelas agar pembacaan atas kerangka likuiditas makroprudensial tidak mencampuradukkan ketentuan masing-masing.
Di samping mempertahankan rasio-rasio tersebut, BI mengimplementasikan penguatan kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM).
Baca juga: Jelang HUT ke-81 TNI, Puspom TNI Perkuat Kesiapan Pengamanan Wallakir | Mendorong Investasi melalui Penguatan Perdagangan
