JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memadankan data jemaah haji. Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pengelolaan informasi calon jemaah sekaligus memastikan proses keberangkatan berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Data yang sebelumnya dikelola oleh berbagai pihak akan diselaraskan agar identitas, status, serta posisi jemaah dalam daftar tunggu dapat diperiksa secara lebih akurat.
Pemadanan tersebut ditujukan untuk mencegah kecurangan dalam antrean keberangkatan haji. Dengan data yang terpadu, pemerintah dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya data ganda, ketidaksesuaian identitas, atau perubahan informasi yang berpotensi memengaruhi urutan keberangkatan. Sistem ini juga diharapkan membantu memastikan bahwa setiap calon jemaah memperoleh hak secara adil berdasarkan ketentuan dan masa tunggu yang berlaku.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di kantor Kemendagri, Jakarta, pada Jumat. Ia menyatakan keyakinannya bahwa pemadanan data secara terpadu dapat menutup peluang permainan atau rekayasa yang memungkinkan seseorang berangkat lebih cepat daripada jemaah lain yang seharusnya berada di posisi lebih awal.
Menurut pemerintah, integrasi data bukan hanya berkaitan dengan pembaruan administrasi, melainkan juga bagian dari upaya membangun tata kelola penyelenggaraan haji yang dapat diawasi. Ketersediaan informasi yang konsisten akan memudahkan proses verifikasi, memperkuat pengawasan antarlembaga, serta mengurangi ruang bagi praktik manipulasi. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme antrean dan memberikan kepastian bahwa proses pemberangkatan dilaksanakan berdasarkan data yang sah.
Salah satu bentuk kecurangan yang disampaikan Menteri Haji dan Umrah berkaitan dengan manipulasi data jemaah adalah perubahan usia dalam data keberangkatan. Data yang seharusnya menggambarkan kondisi sebenarnya diubah sehingga usia jemaah tampak lebih tua daripada usia yang sesungguhnya. Sebagai gambaran, seseorang yang sebenarnya berusia 50 tahun dapat dicatat dengan usia hampir 70 tahun. Perubahan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan dilakukan untuk memengaruhi posisi dan perlakuan dalam proses keberangkatan haji.
Manipulasi usia itu dimaksudkan untuk memperoleh dua keuntungan. Pertama, jemaah yang datanya diubah berpeluang mendapatkan prioritas percepatan karena tercatat sebagai jemaah lanjut usia. Status tersebut dapat memengaruhi penentuan prioritas dalam antrean keberangkatan, meskipun usia yang tercantum tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan demikian, perubahan data berpotensi membuka celah bagi seseorang untuk memperoleh kesempatan berangkat lebih cepat dibandingkan jika menggunakan informasi yang benar.
Kedua, pencatatan usia yang lebih tua juga dapat memberikan peluang untuk memperoleh pendampingan haji. Ketika data menunjukkan bahwa seorang jemaah termasuk lanjut usia, kebutuhan pendampingan dapat dipertimbangkan berdasarkan informasi tersebut. Jika usia itu diperoleh melalui perubahan yang disengaja, fasilitas atau pertimbangan yang semestinya diberikan kepada jemaah yang benar-benar memenuhi kriteria dapat dimanfaatkan secara tidak semestinya. Contoh ini menunjukkan bahwa akurasi data jemaah sangat penting dalam menjaga keadilan antrean dan memastikan prioritas diberikan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Data yang terpadu dan sesuai fakta diperlukan agar proses keberangkatan tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan informasi yang bertujuan menguntungkan pihak tertentu.
Persoalan dalam pengelolaan antrean haji tidak hanya berkaitan dengan pencatatan calon jemaah atau kemungkinan adanya data ganda. Pemerintah juga menaruh perhatian pada penggantian calon jemaah yang telah meninggal dunia. Dalam ketentuan yang berlaku, kesempatan tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris tertentu, termasuk anak dari calon jemaah yang wafat. Kebijakan ini diperlukan agar hak keberangkatan yang telah diperoleh keluarga tidak serta-merta hilang, sekaligus memberikan kepastian bagi proses administrasi jemaah.
Menteri Haji dan Umrah menjelaskan bahwa penggantian oleh anak memang dimungkinkan. Namun, mekanisme tersebut berpotensi disalahgunakan apabila seseorang yang bukan anak almarhum dicatat sebagai anaknya. Pencatatan hubungan keluarga yang tidak sesuai dapat memengaruhi urutan antrean, membuka peluang manipulasi administrasi, dan menyulitkan pemerintah memastikan bahwa pengganti benar-benar memiliki hubungan hukum dengan jemaah yang telah meninggal. Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan dokumen yang diajukan secara terpisah oleh pemohon.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mengintegrasikan data haji dengan data kependudukan. Melalui pencocokan antarsistem, identitas calon pengganti dapat diperiksa berdasarkan nomor identitas, status keluarga, serta hubungan kekerabatan yang tercatat dalam administrasi kependudukan. Informasi itu membantu memastikan kesesuaian nama jemaah yang wafat, pihak yang mengajukan penggantian, dan hubungan ahli warisnya. Jika terdapat perbedaan, data dapat ditelusuri dan diverifikasi sebelum proses penggantian dilanjutkan. Integrasi ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak ahli waris yang sah, melainkan untuk melindungi hak tersebut dari klaim pihak yang tidak berwenang. Dengan pemeriksaan berbasis data yang lebih terpadu, proses penggantian diharapkan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan, sementara celah manipulasi identitas maupun hubungan keluarga dapat dipersempit.
Kerja sama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dilakukan untuk memperkuat ketepatan serta keandalan administrasi jemaah haji. Mekanismenya berupa pemadanan data pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan basis data kependudukan milik Dukcapil. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa identitas setiap jemaah tercatat secara konsisten, valid, dan sesuai dengan kondisi administratif terbaru.
Data yang diselaraskan meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), domisili terkini, status kependudukan, serta informasi ahli waris. Pemeriksaan ini membantu menemukan perbedaan, data ganda, atau perubahan informasi yang perlu diperbarui tanpa mengganggu hak jemaah dalam daftar tunggu. Informasi ahli waris juga penting untuk mendukung penanganan administrasi apabila jemaah meninggal dunia atau menghadapi keadaan lain yang memerlukan proses pengalihan sesuai ketentuan.
Pemadanan data tersebut tidak mengubah, menggeser, maupun menghapus nomor antrean dan nomor porsi jemaah. Estimasi tahun keberangkatan tetap mengacu pada ketentuan dan posisi pendaftaran yang telah tercatat dalam Siskohat. Dengan demikian, integrasi antarsistem berfungsi sebagai langkah verifikasi dan pemutakhiran administratif, bukan sebagai mekanisme untuk menentukan ulang urutan keberangkatan. Jemaah tidak perlu membayar biaya tambahan atau mengurus pemadanan itu secara langsung karena sebagian besar proses berlangsung otomatis melalui sistem backend pemerintah.
Apabila diperlukan pembaruan atau klarifikasi, jemaah akan memperoleh informasi melalui saluran layanan resmi. Pemerintah juga dapat menggunakan hasil pemadanan untuk mempersempit celah manipulasi identitas, pendaftaran ganda, dan penyalahgunaan data dalam antrean haji. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan surat edaran bersama sebagai landasan koordinasi, tata kelola pertukaran data, serta jaminan administratif bagi seluruh jemaah.
