Jakarta | Denny Indrayana menyatakan tidak terkejut menghadapi gugatan praperadilan yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi proyek payment gateway di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Gugatan itu diajukan relawan Garuda 08 bersama Tim Hukum Merah Putih terhadap penanganan perkara yang pernah menetapkan Denny sebagai tersangka pada 2015. Kemunculan kembali perkara tersebut, menurut Denny, bukan sesuatu yang sama sekali tidak ia perkirakan.
Ia mengaitkan langkah hukum itu dengan polemik ijazah Gibran yang belakangan terus ia dorong ke ruang publik. Dalam pandangannya, upaya mengangkat kembali perkara payment gateway dapat diperkirakan muncul ketika dirinya aktif menyuarakan persoalan tersebut. Pernyataan itu menggambarkan bagaimana dua isu berbeda—perkara hukum yang telah berlangsung bertahun-tahun dan polemik mengenai ijazah—bertemu dalam perdebatan politik saat ini.
Denny menyampaikan tanggapan tersebut pada Kamis, 29 Oktober, seusai mengunjungi kantor pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kunjungan itu dilakukan untuk membahas polemik ijazah Gibran, bukan untuk mengulas proses hukum payment gateway secara terpisah. Namun, pertanyaan mengenai gugatan praperadilan membuat perkara lama tersebut kembali menjadi sorotan dan memunculkan respons dari Denny.
Gugatan praperadilan merupakan jalur hukum yang dapat digunakan untuk meminta pengadilan menilai aspek tertentu dalam proses penegakan hukum. Pengajuan oleh Garuda 08 dan Tim Hukum Merah Putih dengan demikian membawa kembali perhatian pada status serta penanganan perkara yang pernah menempatkan Denny sebagai tersangka. Informasi mengenai langkah tersebut perlu dibedakan dari penilaian atas pokok dugaan korupsi; adanya gugatan tidak dengan sendirinya membuktikan tuduhan maupun menentukan hasil perkara.
Respons Denny yang menyebut dirinya tidak terkejut menegaskan bahwa ia melihat kemunculan gugatan dalam konteks polemik yang sedang berlangsung. Meski begitu, proses praperadilan tetap menjadi ranah pengadilan, sementara pernyataan para pihak mencerminkan pandangan masing-masing. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada agenda persidangan dan pertimbangan hakim atas permohonan yang diajukan. Untuk saat ini, perhatian publik tertuju pada bagaimana gugatan tersebut diproses serta apakah perkara payment gateway kembali bergerak setelah lama menjadi bagian dari catatan hukum Denny.
Denny Indrayana menggambarkan adanya tiga bentuk perlawanan balik yang, menurut penilaiannya, dapat dihadapi seseorang ketika menyuarakan kritik: dibeli, dikriminalisasi, atau dihabisi. Pernyataan tersebut ia gunakan untuk menjelaskan pola yang menurutnya kerap muncul terhadap pihak yang bersikap kritis. Dalam konteks perkara payment gateway dan gugatan praperadilan yang sedang dihadapi, pandangan itu perlu dipahami sebagai penilaian Denny, bukan sebagai keterangan bahwa ketiga tindakan tersebut telah terjadi atau terbukti dalam perkara ini.
Bentuk pertama, yakni “dibeli”, ia uraikan sebagai upaya membayar atau menawarkan sesuatu kepada pihak yang menyampaikan kritik agar sikapnya berubah, melemah, atau berhenti. Pemberian itu, menurut gambaran Denny, tidak selalu berupa uang. Ia juga menyebut kemungkinan adanya bingkisan atau bentuk pemberian lain. Dengan demikian, istilah tersebut merujuk pada dugaan upaya membujuk melalui imbalan, sebagaimana ia memaknai pola itu. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan dari pernyataan tersebut saja bahwa seseorang telah menawarkan atau memberikan sesuatu kepada Denny dalam perkara yang dibahas.
Dua bentuk lain yang ia sebut adalah kriminalisasi dan tindakan yang ia istilahkan sebagai “dihabisi”. Istilah kriminalisasi dalam uraian itu menggambarkan kekhawatiran bahwa kritik dibalas dengan proses hukum, sedangkan istilah “dihabisi” menunjukkan bentuk tekanan yang lebih keras dalam retorika Denny. Keduanya merupakan bagian dari kerangka penilaian yang ia sampaikan mengenai risiko bagi pengkritik, bukan temuan hukum tentang kasus payment gateway. Penentuan apakah terdapat tindakan melawan hukum, tekanan, atau pelanggaran hak dalam suatu perkara tetap memerlukan bukti dan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Karena itu, pernyataan Denny sebaiknya dibaca sebagai pandangannya tentang pola yang ia anggap biasa terjadi, dengan membedakan secara jelas klaim, kekhawatiran, dan fakta yang telah teruji.
Dalam menjelaskan kekhawatirannya terhadap perlawanan balik yang dapat dialami pihak-pihak kritis, Denny Indrayana menyinggung sejumlah peristiwa yang pernah menjadi perhatian publik. Ia menyebut nama Munir, Novel Baswedan, dan Andrie Yunus sebagai contoh untuk menggambarkan risiko pembungkaman terhadap suara kritis. Penyebutan itu disampaikan dalam konteks pemaparannya mengenai tiga modus perlawanan balik, bukan sebagai bagian langsung dari perkara praperadilan yang sedang dihadapinya.
Munir, aktivis hak asasi manusia, meninggal dunia pada 2004 setelah diracun arsenik dalam perjalanan udara menuju Belanda. Kasus tersebut menjadi salah satu peristiwa penting dalam ingatan publik tentang ancaman terhadap pembela hak asasi manusia. Dengan mengangkat kisah Munir, Denny mengingatkan bahwa tekanan terhadap suara kritis tidak selalu hadir dalam bentuk proses hukum atau serangan verbal; sejarah Indonesia juga mencatat kekerasan yang berakibat fatal.
Denny juga merujuk pada penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Serangan terhadap Novel terjadi ketika ia dikenal menangani perkara-perkara korupsi, dan peristiwa itu memunculkan perhatian luas mengenai keselamatan aparat penegak hukum serta perlindungan bagi mereka yang mengungkap dugaan kejahatan. Contoh lain yang ia sebut ialah serangan air keras terhadap Andrie Yunus. Peristiwa tersebut turut menjadi pengingat bahwa tindakan kekerasan dapat digunakan untuk menimbulkan rasa takut dan menghalangi seseorang menyampaikan kritik atau menjalankan aktivitasnya.
Ketiga nama itu dihadirkan Denny sebagai ilustrasi dalam pembahasan mengenai tiga modus perlawanan balik, khususnya ketika ia menerangkan bagaimana tekanan terhadap suara kritis dapat mengambil beragam bentuk. Rujukan tersebut tidak berarti bahwa ia menyamakan keadaan para korban dengan posisinya dalam perkara payment gateway, ataupun menyatakan adanya hubungan langsung peristiwa-peristiwa itu dan gugatan praperadilan yang kini dihadapinya. Konteksnya adalah penjelasan umum mengenai bahaya pembungkaman, sementara proses praperadilan tetap merupakan perkara tersendiri yang harus dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Denny Indrayana menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang berkaitan dengan perkara payment gateway. Untuk menghadapinya, ia membentuk tim pendamping bernama INSIGHT, singkatan dari Indrayana’s Fight. Menurut Denny, tim tersebut terdiri atas sejumlah tokoh dengan latar belakang beragam, termasuk pakar hukum dan pegiat antikorupsi. Pembentukan tim itu, ujarnya, dimaksudkan untuk mendukung langkah hukum sekaligus mengawal persoalan yang ia perjuangkan.
Nama-nama yang disebut terlibat lain mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, praktisi hukum Bivitri Susanti, serta akademisi hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar dan Ferry Amsari. Kehadiran mereka mencerminkan keterlibatan berbagai kalangan dalam tim, meskipun peran masing-masing dapat berbeda. Denny menggambarkan langkah tersebut sebagai bagian dari perjuangan yang memiliki risiko. Ia mengatakan siap menanggung risiko itu dalam mendorong tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Gibran.
Denny juga mengaku belum pernah menerima tawaran bingkisan dengan maksud agar ia menghentikan upaya tersebut. Pernyataan itu disampaikan sebagai penegasan bahwa ia tetap akan mendorong tindak lanjut putusan MK, bukan sebagai keterangan mengenai hasil pemeriksaan dalam perkara payment gateway. Dengan demikian, pembentukan INSIGHT dan pernyataan kesiapannya menghadapi proses hukum berada dalam konteks langkah-langkah yang ia tempuh saat itu.
Latar perkara payment gateway bermula ketika Denny ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2015 dalam dugaan korupsi proyek layanan daring untuk pembuatan paspor. Ia dilaporkan oleh Andi Syamsul Bahri pada 10 Januari, melalui laporan bernomor LP/166/2015/Bareskrim. Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, sementara pihak Denny membantah adanya kerugian negara.
Baca juga: Pakar Hukum Bahas Gugatan Ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi | Analisis Terkait Gugatan Ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi
