Jakarta | Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengingatkan pejabat publik agar menunjukkan empati ketika berbicara mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Peringatan tersebut disampaikan setelah perkataan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran ramai menjadi sorotan di media sosial. Perhatian terhadap pernyataan itu muncul dalam pembahasan mengenai karhutla, sehingga Ahmad menekankan pentingnya sikap empatik dari pejabat saat menyampaikan komentar terkait penanganannya.
Agustiar sebelumnya memplesetkan peribahasa “bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi” ketika membahas penanganan karhutla. Ungkapan tersebut kemudian ramai dibicarakan di media sosial. Dalam merespons perkataan itu, Ahmad menyampaikan pengingat kepada pejabat publik agar mempertimbangkan empati dalam berbicara mengenai persoalan karhutla. Pernyataan Ahmad berfokus pada cara pejabat menyampaikan pandangan, khususnya ketika topik yang dibicarakan adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Peristiwa ini menempatkan dua pernyataan tersebut dalam satu rangkaian: ucapan Agustiar tentang karhutla yang menjadi sorotan, serta pengingat Ahmad mengenai empati. Ahmad tidak sekadar menyoroti bahwa sebuah perkataan ramai dibicarakan, tetapi menyampaikan pesan agar pejabat publik menunjukkan kepekaan ketika membicarakan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pesan tersebut berkaitan dengan cara berkomunikasi mengenai karhutla, sementara pernyataan Agustiar yang disebut dalam sorotan adalah plesetan dari peribahasa tentang persatuan.
Dengan demikian, perhatian dalam peristiwa ini tertuju pada komentar Gubernur Kalimantan Tengah tersebut dan tanggapan anggota Komisi II DPR. Agustiar memplesetkan peribahasa itu saat membahas penanganan karhutla, lalu ucapannya ramai disorot di media sosial. Ahmad kemudian mengingatkan pejabat publik agar berempati ketika berbicara mengenai persoalan tersebut. Pengingat itu menegaskan bahwa empati perlu ditunjukkan dalam komunikasi pejabat terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Penekanan Irawan terhadap pentingnya empati berangkat dari kenyataan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan yang dibicarakan dalam ruang kebijakan. Peristiwa tersebut, menurut penilaiannya, membawa dampak negatif bagi masyarakat dan perekonomian. Karena itu, cara pejabat menyampaikan pandangan mengenai bencana perlu mempertimbangkan keadaan warga yang terdampak. Pernyataan yang disampaikan tanpa kepekaan berisiko mengabaikan beratnya konsekuensi yang mereka hadapi. Bagi Irawan, empati bukan sekadar pilihan gaya komunikasi, melainkan sikap yang menunjukkan pemahaman terhadap beban sosial dan ekonomi akibat karhutla. Dengan mengakui adanya dampak tersebut, pejabat dapat berbicara secara lebih bertanggung jawab dan menghormati pengalaman masyarakat lokal.
Irawan juga menilai bahwa dampak karhutla sangat parah bagi kehidupan sosial masyarakat setempat. Penilaian ini menempatkan pengalaman warga sebagai pertimbangan penting ketika pejabat membahas bencana tersebut. Kehidupan sosial, kesehatan, dan perekonomian, menurutnya, sama-sama menerima konsekuensi yang berat. Karena ketiga aspek itu menyangkut kehidupan masyarakat, pembicaraan tentang karhutla tidak semestinya disampaikan seolah-olah dampaknya ringan atau hanya berkaitan dengan satu bidang. Ia menekankan bahwa perhatian terhadap kondisi warga perlu hadir dalam cara pejabat memilih kata dan menyampaikan sikap. Empati berarti mengakui bahwa bencana membawa beban nyata bagi masyarakat lokal, tanpa meremehkan pengalaman mereka. Dengan demikian, penilaian Irawan menggarisbawahi perlunya kesadaran terhadap luasnya dampak yang dirasakan warga.
Aspek kesehatan juga menjadi bagian dari alasan Irawan meminta pejabat menunjukkan kepekaan. Ia menilai karhutla berdampak sangat parah terhadap kesehatan masyarakat lokal, sebagaimana bencana itu juga memengaruhi kehidupan sosial dan perekonomian mereka. Penilaian tersebut tidak perlu disertai rincian yang tidak tersedia untuk menjelaskan mengapa empati diperlukan. Cukup dengan memahami bahwa dampak kesehatan termasuk dalam konsekuensi yang dinilai berat, pejabat dapat menyadari pentingnya berbicara secara hati-hati. Permintaan Irawan pada dasarnya mengajak para pejabat untuk menempatkan masyarakat terdampak sebagai perhatian utama saat menyampaikan komentar. Pengakuan terhadap beban sosial, kesehatan, dan ekonomi menjadi landasan bagi komunikasi yang lebih berempati. Sikap demikian menghormati keadaan warga dan menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak diabaikan.
Irawan menekankan bahwa komunikasi pejabat publik mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu disampaikan dengan kepekaan terhadap keadaan warga. Pernyataan pejabat tidak hanya menyangkut informasi atau penjelasan tentang situasi, tetapi juga berhadapan dengan masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Karena itu, cara berbicara dan pilihan kata semestinya mempertimbangkan pengalaman serta perasaan orang-orang yang terdampak.
Menurut Irawan, karhutla membawa dampak negatif bagi masyarakat, termasuk terhadap perekonomian. Ia menyebut bahwa konsekuensi tersebut perlu menjadi perhatian ketika pejabat menyampaikan pandangan di ruang publik. “memang adanya karhutla memberikan dampak negatif ke masyarakat, ke perekonomian, dan sebagainya. harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati. bisa memahami dan merasakan emosi dan perasaan orang lain, apalagi bagi yang terdampak langsung dengan karhutla.”
Penekanan pada empati berarti pejabat perlu berupaya memahami kondisi warga, bukan semata-mata menyampaikan pesan dari sudut pandang lembaga. Kemampuan mengenali dan merasakan emosi orang lain menjadi bagian penting dari komunikasi, terutama saat masyarakat sedang menghadapi situasi yang menimbulkan tekanan. Dalam konteks karhutla, warga yang berada di tengah kepungan asap mungkin mengalami kekhawatiran dan ketidaknyamanan, sehingga keadaan psikologis mereka patut dipertimbangkan sebelum pejabat menyampaikan sesuatu.
Dengan memperhatikan kondisi tersebut, komunikasi publik dapat disampaikan secara lebih peka dan manusiawi. Irawan menggarisbawahi bahwa mereka yang terdampak langsung perlu menjadi pertimbangan utama dalam penyampaian pesan. Sikap empatik bukan berarti mengabaikan fakta atau mengurangi pentingnya informasi, melainkan menyampaikan informasi dengan kesadaran bahwa kata-kata pejabat dapat diterima oleh masyarakat yang sedang menghadapi dampak karhutla. Kepekaan semacam ini membantu menjaga agar komunikasi tidak terasa mengabaikan pengalaman warga, sekaligus menunjukkan bahwa keadaan emosional dan keseharian mereka diperhitungkan.Dalam situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pernyataan pejabat publik dapat memengaruhi cara masyarakat memahami keadaan serta merespons risiko yang dihadapi. Karena itu, komunikasi dari pimpinan daerah semestinya disampaikan dengan empati, kehati-hatian, dan perhatian terhadap warga yang terdampak. Ungkapan yang dianggap ringan atau disampaikan sebagai candaan berpotensi terasa tidak pantas ketika masyarakat tengah menghadapi persoalan serius. Sikap tersebut juga dapat mengalihkan perhatian dari kebutuhan utama, yakni informasi yang jelas dan dukungan bagi warga.
Empati dalam komunikasi tidak berarti mengabaikan tantangan penanganan karhutla. Sebaliknya, pejabat dapat menyampaikan kondisi secara terbuka, menjelaskan langkah yang dilakukan, dan mengakui kesulitan yang dirasakan masyarakat tanpa mengecilkan dampaknya. Nada bicara yang tenang membantu publik memperoleh informasi dengan lebih baik, sementara pesan yang menunjukkan kepedulian dapat menjaga kepercayaan. Dalam keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, pilihan kata dan waktu penyampaian sama pentingnya dengan isi pesan. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai upaya penanganan serta perhatian terhadap keselamatan dan kebutuhan sehari-hari, bukan pernyataan yang berisiko menimbulkan kesan bahwa kesulitan mereka tidak dipahami. Oleh sebab itu, pejabat perlu mempertimbangkan bagaimana ucapan mereka diterima oleh warga, terutama oleh mereka yang mengalami langsung dampak kebakaran.
Irawan, legislator dari Fraksi Partai Golkar, menekankan pentingnya sikap yang bijak dari para pemimpin daerah ketika berbicara mengenai karhutla di Kalimantan Tengah. Ia dikutip pada Jumat (16/10/2026). Menurut penegasan Irawan, pimpinan daerah sepatutnya menghadirkan ketenangan dan membangun optimisme di tengah masyarakat. Ucapan seorang pemimpin, dalam pandangannya, perlu mencerminkan kepedulian terhadap keadaan warga dan mendorong keyakinan bahwa persoalan sedang ditangani. Dengan demikian, komunikasi publik dapat menjadi bagian dari upaya merawat kepercayaan masyarakat, bukan sumber kegelisahan tambahan. Irawan menilai bahwa candaan yang tidak sensitif tidak selayaknya dilontarkan ketika warga menghadapi persoalan karhutla. Pimpinan daerah sepatutnya menenangkan warga dan membangun optimisme, bukan melontarkan candaan yang tidak sensitif.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Siang Hingga Dini Hari, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Terus Bergerak, Terjang Padamkan Api di Lahan Gambut
