MANADO, SULAWESI UTARA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Pemerintah menempatkan sektor perkebunan kelapa sebagai salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian serius dalam agenda pengembangan komoditas nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa kelapa memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik sebagai hasil perkebunan maupun sebagai sumber berbagai produk bernilai tambah. Pernyataan tersebut disampaikan di Manado, yang dikenal sebagai salah satu wilayah penting dalam pengembangan kelapa di Indonesia.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kelapa termasuk komoditas strategis yang diprioritaskan oleh pimpinan negara. Penetapan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap posisi kelapa dalam perekonomian, terutama karena tanaman ini telah dibudidayakan secara luas dan memiliki beragam kegunaan. Selain menghasilkan bahan baku untuk kebutuhan pangan, kelapa juga dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Perhatian Presiden tidak hanya diarahkan pada keberadaan perkebunan kelapa, tetapi juga pada pengembangan hilirisasi produk yang dihasilkan. Hilirisasi dipandang penting untuk mendorong pemanfaatan kelapa secara lebih optimal, sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada penjualan hasil perkebunan dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan lebih lanjut dapat memperluas jenis produk yang dihasilkan sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut.
Pernyataan pemerintah ini menegaskan bahwa kelapa mulai ditempatkan dalam kerangka pengembangan komoditas strategis baru Indonesia. Fokus terhadap perkebunan dan hilirisasi mencerminkan upaya untuk melihat kelapa tidak sekadar sebagai tanaman perkebunan tradisional, melainkan sebagai sumber daya dengan peluang pengembangan yang luas. Dengan perhatian khusus dari pemerintah dan pimpinan negara, sektor kelapa diharapkan memperoleh posisi yang lebih kuat dalam pembahasan mengenai penguatan komoditas nasional.
Isu hilirisasi kelapa kembali mendapat perhatian dalam agenda pemerintah. Pembahasannya tidak hanya berlangsung pada tingkat kementerian, tetapi juga beberapa kali disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat terbatas. Dalam forum tersebut, pengembangan kelapa dipandang perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah, sehingga Indonesia tidak berhenti pada penjualan hasil perkebunan dalam bentuk bahan mentah. Hilirisasi diharapkan membuka ruang bagi pengolahan produk turunan, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha serta petani.
Untuk mendukung arah kebijakan itu, pemerintah membahas perubahan kelembagaan pengelola dana yang berkaitan dengan sektor perkebunan. Lembaga yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS disebut akan dialihkan dari bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Pengalihan tersebut dipandang berkaitan dengan upaya menempatkan pengembangan komoditas pangan dan perkebunan dalam koordinasi yang lebih sesuai dengan agenda hilirisasi.
Namun, proses perubahan kelembagaan itu masih menunggu harmonisasi. Karena itu, informasi yang tersedia belum dapat menjadi dasar untuk menetapkan bentuk akhir lembaga, cakupan kewenangannya, maupun pola pengelolaan dana yang nantinya digunakan. Demikian pula, belum terdapat kepastian mengenai jadwal pelaksanaan pengalihan tersebut. Tahapan harmonisasi diperlukan agar kebijakan dan pembagian peran antarinstansi memiliki dasar yang jelas serta dapat berjalan sesuai ketentuan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa kelapa akan menjadi salah satu komoditas utama yang dikembangkan. Pernyataan itu menunjukkan adanya dorongan untuk memperluas perhatian pemerintah dari sawit ke komoditas perkebunan lain yang memiliki potensi ekonomi. Meski demikian, pengembangan kelapa masih berada dalam proses pembahasan kebijakan dan penataan kelembagaan. Rincian mengenai skema dukungan, sumber pendanaan, serta pelaksanaan program belum dapat dipastikan sebelum proses harmonisasi selesai.
Perhatian pemerintah terhadap kelapa tidak semata-mata berkaitan dengan perannya sebagai komoditas perkebunan tradisional. Kelapa dinilai memiliki ruang pengembangan ekonomi yang luas, mulai dari bahan pangan, minuman, minyak, santan, hingga berbagai produk olahan bernilai tambah. Potensi tersebut membuat kelapa dipandang sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru yang dapat memperkuat pendapatan petani, mendorong kegiatan industri, dan memperluas peluang ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa nilai jual kelapa saat ini telah melampaui hasil dari komoditas perkebunan lainnya. Pernyataan itu menjadi salah satu alasan mengapa pengembangan kelapa memperoleh perhatian lebih besar dalam agenda pemerintah. Namun, informasi tersebut perlu dipahami sebagai pandangan yang disampaikan oleh narasumber, bukan sebagai hasil perbandingan statistik yang berdiri sendiri.
Sumber yang menyampaikan pernyataan tersebut tidak mencantumkan angka nilai jual, jenis komoditas perkebunan yang dijadikan pembanding, maupun kajian khusus yang menjelaskan metode penilaiannya. Karena itu, klaim mengenai keunggulan ekonomi kelapa belum dapat digunakan untuk menyimpulkan peringkat pasti antarkomoditas. Meski demikian, pernyataan tersebut menunjukkan adanya keyakinan bahwa kelapa memiliki prospek komersial yang semakin kuat.
Menurut Zulkifli Hasan, pelaku industri sawit juga disebut mengakui bahwa potensi keuntungan sektor kelapa kini lebih menjanjikan. Pengakuan tersebut menggambarkan meningkatnya minat terhadap pengembangan kelapa dan produk turunannya, sekaligus menegaskan perlunya investasi pada pengolahan, teknologi, pembiayaan, serta akses pasar. Agar peluang itu menghasilkan manfaat nyata, pemerintah tetap perlu memperkuat data, meningkatkan produktivitas kebun, dan memastikan petani memperoleh posisi yang adil dalam rantai nilai.
Pernyataan mengenai peluang kelapa sebagai komoditas strategis disampaikan Zulkifli Hasan saat membuka World Coconut Day 2026 di Manado. Kegiatan tersebut berlangsung pada 7–10 Oktober 2026 dan diselenggarakan melalui kerja sama International Coconut Community (ICC) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Forum ini mempertemukan delegasi dari negara-negara anggota ICC untuk membahas penguatan sektor kelapa dalam menghadapi perubahan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terus berkembang.
Pemerintah Indonesia menyambut para delegasi negara anggota ICC dengan penghargaan dan keramahan. Kehadiran mereka dipandang penting untuk memperkuat kerja sama internasional, terutama karena kelapa tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perkebunan, tetapi juga menyentuh ketahanan pangan, energi, perdagangan, serta penghidupan masyarakat. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk bertukar pandangan mengenai kebijakan, inovasi, dan strategi pengembangan kelapa yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Zulkifli Hasan juga menyampaikan apresiasi terhadap tema World Coconut Day 2026, yaitu “Coconut in Times of Uncertainty: Securing Food, Energy, and Livelihoods”. Tema itu bermakna kelapa di masa ketidakpastian untuk mengamankan pangan, energi, dan penghidupan. Menurutnya, pesan tersebut relevan dengan tantangan global yang ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, tekanan terhadap rantai pasok, serta kebutuhan untuk menjaga ketersediaan sumber daya bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pertanian dan pangan ditetapkan sebagai prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Penegasan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan negara sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka itu, kelapa memiliki peluang untuk dikembangkan secara lebih terpadu, mulai dari peningkatan produktivitas dan nilai tambah hingga perluasan manfaat bagi petani serta masyarakat di wilayah penghasil.
