Jakarta | Bank Indonesia mencatat kredit perbankan tumbuh sebesar 13,26% pada September 2026. Capaian tersebut menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir, sekaligus menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan tetap berkembang di tengah dinamika yang tidak mudah. Angka ini menempatkan kinerja kredit sebagai salah satu perkembangan penting dalam kondisi ekonomi saat ini. Namun, capaian tersebut perlu dibaca bersama situasi global yang masih bergejolak dan berpotensi meningkatkan risiko bagi perekonomian domestik. Dengan demikian, pertumbuhan kredit yang tinggi bukan berarti tantangan eksternal telah hilang, melainkan mencerminkan bahwa aktivitas pembiayaan dalam negeri sejauh ini tetap mampu bertumbuh.
Gejolak ekonomi global dapat memengaruhi kondisi domestik dan menambah risiko yang perlu dicermati. Dalam konteks tersebut, pertumbuhan kredit sebesar 13,26% menunjukkan adanya ekspansi penyaluran dana oleh perbankan, meskipun ketidakpastian dari luar negeri tetap menjadi latar yang relevan. Bank Indonesia menyoroti capaian ini sebagai hasil yang menonjol dalam rentang satu dekade. Pernyataan tersebut memberi konteks mengenai daya tahan aktivitas kredit, tanpa menghapus perlunya kewaspadaan terhadap perkembangan global. Risiko domestik yang meningkat akibat gejolak itu tetap menjadi pertimbangan dalam membaca prospek ekonomi dan arah kebijakan makroprudensial.
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Mal Isnaini Sri Meyyanti, menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi domestik yang solid mendukung ekspansi kredit. Penjelasan ini mengaitkan pertumbuhan pinjaman dengan kemampuan perekonomian dalam negeri untuk menopang kegiatan pembiayaan, sekalipun lingkungan global menghadirkan risiko. Catatan Bank Indonesia tersebut menegaskan dua hal yang berjalan bersamaan: kredit perbankan mencapai pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir, sementara gejolak global tetap dapat meningkatkan risiko bagi ekonomi domestik. Karena itu, angka September 2026 menjadi penanda penting bagi perkembangan kredit dan sekaligus konteks bagi perhatian terhadap ketahanan ekonomi. Kinerja ini menjadi dasar untuk mencermati kesinambungan ekspansi kredit di tengah perubahan kondisi global, tanpa mengabaikan risiko yang telah disoroti oleh Bank Indonesia.
Meyyanti menilai pelaku usaha semakin mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang muncul dari berbagai sumber pertumbuhan ekonomi. Salah satu peluang tersebut berasal dari kegiatan ekspor nonminyak dan gas bumi, yang kinerjanya menunjukkan peningkatan. Perbaikan ini memberi sinyal bahwa permintaan terhadap produk Indonesia di pasar luar negeri tetap dapat menjadi penggerak aktivitas usaha. Ketika peluang tersebut direspons melalui peningkatan produksi, perluasan kapasitas, dan kebutuhan modal kerja, permintaan pembiayaan perbankan berpotensi ikut terjaga. Dengan demikian, perkembangan ekspor nonmigas menjadi salah satu konteks penting dalam membaca prospek kredit, di samping kondisi ekonomi dan kegiatan usaha di dalam negeri.
Dalam taklimat media di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026, Meyyanti menyampaikan bahwa prospek pertumbuhan masih tersedia dan didukung peningkatan kinerja ekspor nonmigas. Pernyataan itu menekankan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada satu sektor. Pelaku usaha yang dapat menangkap peluang ekspor berpeluang mengembangkan kegiatan produksi serta memperkuat kebutuhan pendanaannya. Kinerja ekspor nonmigas yang membaik juga memberi landasan bagi perbankan untuk menilai kebutuhan kredit secara lebih terarah, dengan tetap mempertimbangkan kelayakan usaha, risiko, dan kemampuan debitur memenuhi kewajibannya.
Penguatan ekspor tersebut menjadi salah satu dasar untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit yang berkelanjutan. Penyaluran pembiayaan dapat mendukung perusahaan dalam memenuhi pesanan, membeli bahan baku, meningkatkan kapasitas, maupun memperluas akses pasar. Pada saat yang sama, ketersediaan peluang pertumbuhan membantu menjaga keyakinan dunia usaha terhadap prospek kegiatan ekonomi. Namun, momentum kredit perlu ditopang oleh permintaan yang sehat dan kualitas pembiayaan yang terpelihara, sehingga kenaikan penyaluran tidak hanya mencerminkan pertumbuhan volume, tetapi juga sejalan dengan kemampuan usaha menghasilkan pendapatan. Dalam kerangka itu, perkembangan ekspor nonmigas menjadi sinyal pendukung bagi pembiayaan, sementara kebijakan dan penilaian risiko tetap berperan menjaga pertumbuhan kredit agar berlangsung secara seimbang.
Bank Indonesia menilai pertumbuhan kredit yang kuat memberi sinyal positif bagi kebangkitan sektor swasta. Penilaian ini penting karena ekspansi pembiayaan tidak hanya mencerminkan aktivitas yang terkait program pemerintah, tetapi juga menunjukkan peran pelaku usaha dan rumah tangga di luar program tersebut. Dengan demikian, perkembangan kredit dapat dibaca sebagai petunjuk bahwa permintaan pembiayaan dari sektor swasta mulai menguat. BI menempatkan dinamika ini sebagai salah satu perkembangan yang mendukung optimisme terhadap aktivitas ekonomi, tanpa mengabaikan perbedaan sumber pertumbuhannya.
Dalam kontribusi terhadap pertumbuhan kredit, sektor swasta menyumbang 11 persen poin. Angka tersebut merujuk pada sumbangan sektor swasta terhadap laju pertumbuhan kredit, bukan persentase dari keseluruhan kredit perbankan. Sektor swasta yang dimaksud adalah kegiatan yang tidak terkait program pemerintah, sehingga kontribusinya dapat dibedakan dari pembiayaan yang muncul melalui pelaksanaan program-program tersebut. Pembedaan ini membantu menjelaskan sumber penggerak pertumbuhan secara lebih jelas, serta menjaga agar peran masing-masing kelompok tidak tercampur ketika membaca data kredit.
Sementara itu, program pemerintah memberikan kontribusi sekitar 2 persen poin terhadap total pertumbuhan kredit. Besaran ini juga merupakan kontribusi dalam satuan poin persentase terhadap pertumbuhan, bukan bagian atau persentase dari total kredit yang tersalurkan. Karena itu, kontribusi sektor swasta sebesar 11 persen poin dan kontribusi program pemerintah sekitar 2 persen poin perlu dipahami sebagai dua sumbangan berbeda terhadap pertumbuhan kredit. BI melihat besarnya sumbangan sektor swasta sebagai sinyal positif bagi kebangkitannya, sedangkan angka program pemerintah tetap dicatat secara terpisah. Penyajian yang membedakan keduanya menjaga makna data dan memperlihatkan sumber pertumbuhan tanpa menambahkan tafsir di luar penilaian tersebut.
Untuk menjaga momentum penyaluran kredit dan memastikan likuiditas mendukung kegiatan ekonomi, Bank Indonesia menyiapkan penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap. Bagi bank umum konvensional, rasio GWM diturunkan dari 9% menjadi 8% mulai 1 November 2026, kemudian menjadi 7% mulai 1 Desember 2026. Sementara itu, bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, GWM berkurang dari 7,5% menjadi 6,5% pada 1 November, lalu menjadi 5,5% pada 1 Desember 2026. Tahapan tersebut memberi ruang penyesuaian bagi perbankan sekaligus menambah dana yang dapat dikelola untuk mendukung pembiayaan.
Penurunan GWM ditempuh melalui penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Besaran KLM berubah dari 6% menjadi 5% dan mulai berlaku pada 1 Desember 2026. Pada tanggal yang sama, bagian tertentu dari pemenuhan GWM rupiah secara rata-rata yang memperoleh remunerasi ditetapkan paling banyak sebesar 5% dari GWM rupiah rata-rata. Pengaturan ini mengaitkan ketersediaan likuiditas dengan insentif, sambil mempertahankan kerangka kebijakan yang mendorong bank menyalurkan dana kepada sektor-sektor produktif.
BI juga menetapkan insentif financing channel paling tinggi 3% dari dana pihak ketiga, turun dari batas sebelumnya sebesar 4%. Meski batasnya lebih rendah, cakupan insentif diperluas agar mencakup kredit atau pembiayaan bagi sektor usaha pendukung penciptaan lapangan kerja. Sektor prioritas meliputi pertanian, industri dan hilirisasi; jasa, termasuk sektor kreatif; konstruksi, real estate dan perumahan; serta UMKM, koperasi, inklusi dan kegiatan berkelanjutan. Perluasan ini diarahkan agar dukungan likuiditas menjangkau kegiatan usaha yang berkontribusi pada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, insentif pendalaman pasar uang ditetapkan paling tinggi 2%. Penguatan insentif ini dimaksudkan untuk mendorong redistribusi likuiditas di pelaku pasar dan memperkuat intermediasi perbankan. Dengan kombinasi penyesuaian GWM dan insentif yang terarah, kebijakan BI berupaya menjaga kemampuan bank membiayai usaha, memperluas penyaluran kredit, serta mendukung momentum pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Perubahan Kebijakan Harga Saham di Bursa Efek Indonesia | Kembalinya Makan Konate ke Kasta Tertinggi Sepak Bola Indonesia | Tragedi Kebakaran di Malang: Satu Tewas dan Satu Terluka
