Jakarta | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau nasabah bank perekonomian rakyat (BPR) untuk mencermati tingkat bunga penjaminan sebelum menempatkan dana. Besaran bunga yang ditawarkan bank bukan sekadar pertimbangan untuk memperoleh imbal hasil lebih tinggi. Nasabah juga perlu memastikan tingkat bunga simpanannya tidak melampaui batas penjaminan yang berlaku, agar dana tetap memenuhi ketentuan ketika kelak harus mengajukan klaim. Informasi mengenai batas tersebut dapat menjadi acuan saat membandingkan penawaran antarbank.
Doddy Zulverdi, anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan simpanan dan resolusi bank, menyebut bunga di atas tingkat penjaminan sebagai salah satu penyebab utama simpanan dinyatakan tidak layak bayar ketika bank dilikuidasi. Ia menyampaikan bahwa sekitar dua per tiga simpanan yang dinyatakan tidak layak bayar pada bank-bank yang dilikuidasi disebabkan oleh bunga yang melampaui tingkat penjaminan. Angka itu menunjukkan bahwa keputusan menerima bunga tinggi dapat membawa konsekuensi terhadap kelayakan klaim, bukan hanya memberikan keuntungan tambahan selama dana disimpan.
Dalam persaingan menghimpun dana masyarakat, sebagian bank menawarkan bunga tinggi untuk menarik simpanan dengan cepat. Namun, penawaran tersebut perlu dinilai secara cermat, termasuk dibandingkan dengan tingkat bunga penjaminan LPS. Jika bunga simpanan melampaui batas, nasabah berisiko tidak memenuhi syarat untuk menerima pembayaran klaim atas simpanannya ketika bank ditutup dan dilikuidasi. Karena itu, besarnya imbal hasil sebaiknya tidak menjadi satu-satunya dasar dalam memilih BPR. Nasabah dapat menanyakan secara jelas tingkat bunga yang akan diterapkan, membaca ketentuan produk, serta memeriksa informasi resmi mengenai batas penjaminan. Langkah sederhana ini membantu nasabah memahami risiko sejak awal dan menjaga agar keputusan menempatkan dana selaras dengan ketentuan perlindungan simpanan. Kehati-hatian juga penting ketika tingkat bunga promosi tampak jauh lebih menarik daripada penawaran bank lain. Dengan memahami batas yang ditetapkan LPS, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mengurangi kemungkinan simpanan tidak layak dibayar saat proses likuidasi berlangsung.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027. Ketentuan ini menjadi acuan bagi nasabah yang ingin memastikan simpanannya tetap memenuhi salah satu syarat agar dapat dijamin LPS. Untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), tingkat bunga penjaminan ditetapkan sebesar 6,25 persen.
Sementara itu, tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah di bank umum berada pada 3,75 persen. Untuk simpanan valuta asing di bank umum, batasnya ditetapkan sebesar 2,00 persen. Perbedaan angka tersebut mencerminkan kebijakan berdasarkan jenis bank dan mata uang simpanan. Nasabah perlu memperhatikan tingkat yang berlaku pada lembaga tempat mereka menyimpan dana, serta memastikan bunga yang diterima tidak melampaui batas penjaminan untuk kategori tersebut.
Menurut Doddy, penetapan tingkat bunga untuk BPR turut mempertimbangkan daya saing lembaga tersebut dalam menghimpun dana masyarakat. BPR berkompetisi dengan bank umum dalam menarik simpanan, sehingga tingkat penjaminannya perlu memperhitungkan kondisi persaingan tersebut. Pertimbangan ini berjalan seiring dengan mandat LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan melindungi simpanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Doddy juga menyampaikan bahwa tingkat bunga penjaminan tersebut masih mendukung pelaksanaan mandat LPS. Lebih dari 99 persen rekening nasabah BPR tercatat berada dalam cakupan penjaminan. Angka ini menunjukkan luasnya perlindungan bagi rekening nasabah, tetapi cakupan tersebut tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan penjaminan. Karena itu, nasabah sebaiknya tidak hanya melihat besaran bunga yang ditawarkan, tetapi juga memeriksa ketentuan yang berlaku dan memahami batas bunga penjaminan untuk BPR maupun bank umum.
Dengan mencermati informasi tersebut, nasabah dapat membandingkan penawaran simpanan secara lebih terukur. Jika bunga yang dijanjikan melebihi tingkat penjaminan sesuai kategori bank dan mata uang, nasabah perlu memahami bahwa simpanan mungkin tidak memenuhi syarat penjaminan. Memastikan bunga berada dalam batas yang ditetapkan membantu menjaga kelayakan simpanan untuk memperoleh perlindungan LPS selama periode kebijakan tersebut.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Agustus 2026 menunjukkan, sebanyak 15,59 juta rekening nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS), atau 99,97 persen dari total rekening, memiliki saldo hingga Rp2 miliar. Dengan demikian, seluruh saldo pada rekening-rekening tersebut berada dalam batas nilai penjaminan LPS.
Namun, saldo yang tidak melebihi Rp2 miliar tidak dengan sendirinya menjamin simpanan akan dibayar apabila bank gagal. Penjaminan berlaku maksimal Rp2 miliar untuk setiap nasabah pada setiap bank, dan pembayaran tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Karena itu, nasabah perlu memahami prinsip 3T sebelum menempatkan dana atau memperpanjang simpanan.
Prinsip pertama, simpanan harus tercatat dalam pembukuan bank. Nasabah sebaiknya memastikan data dan bukti transaksi sesuai dengan informasi yang dimiliki bank, serta menyimpan dokumen terkait sebagai bahan pencocokan bila diperlukan. Kedua, bunga yang diterima tidak boleh melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang ditetapkan LPS. Jika tingkat bunga simpanan melampaui batas tersebut, simpanan dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat penjaminan.
Ketiga, nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Ketentuan ini melengkapi dua persyaratan lainnya dan menjadi bagian dari penilaian kelayakan pembayaran klaim. Memenuhi batas saldo saja, dengan demikian, belum cukup: seluruh unsur 3T harus dipenuhi agar simpanan berpeluang memperoleh pembayaran penjaminan sesuai ketentuan.
Doddy juga mengingatkan pentingnya menjaga data nasabah tetap akurat dan mutakhir. Nasabah perlu memastikan nama, alamat, identitas, serta informasi rekening yang tercatat di bank sesuai dengan keadaan terkini. Perubahan data sebaiknya segera disampaikan melalui kanal resmi bank. Informasi yang lengkap dan konsisten dapat membantu proses verifikasi ketika simpanan perlu diperiksa, sekaligus mengurangi potensi kendala dalam pencocokan kepemilikan rekening.
Dengan memahami batas Rp2 miliar, memantau bunga yang ditawarkan, dan memastikan data tercatat dengan benar, nasabah BPR dan BPRS dapat mengambil keputusan secara lebih cermat. Pemeriksaan berkala terhadap informasi simpanan juga membantu memastikan bahwa persyaratan penjaminan tetap terpenuhi, bukan sekadar mengandalkan jumlah saldo yang berada di bawah batas.
Dalam penanganan bank bermasalah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih menemukan dana nasabah yang tidak tercatat dalam pembukuan bank serta data nasabah yang tidak akurat. Ketidaksesuaian tersebut dapat menyulitkan proses pencocokan informasi ketika bank ditangani atau dilikuidasi. Akibatnya, verifikasi simpanan dan pembayaran klaim penjaminan berpotensi memerlukan waktu lebih lama. Dalam kondisi tertentu, simpanan yang tidak tercatat secara resmi atau tidak memenuhi ketentuan penjaminan juga dapat tidak dibayarkan. Karena itu, nasabah perlu memastikan saldo dan identitasnya tercatat dengan benar, serta menyimpan bukti transaksi dan dokumen rekening yang relevan.
Nasabah BPR juga diimbau mencermati tingkat bunga yang diterima dan memastikan simpanannya memenuhi persyaratan penjaminan LPS. Pengelola BPR, pada saat yang sama, perlu menjaga ketepatan pencatatan setiap simpanan dan memperbarui data nasabah secara tertib. Keterbukaan mengenai status penjaminan, termasuk syarat dan batas yang berlaku, membantu nasabah memahami perlindungan atas dananya. Ketentuan tingkat bunga penjaminan yang dimaksud tidak diterapkan pada simpanan berdasarkan prinsip syariah. Penjaminan simpanan BPRS mengikuti ketentuan tersendiri yang disesuaikan dengan prinsip syariah, sehingga informasi yang disampaikan kepada nasabah perlu menjelaskan perbedaan tersebut secara akurat.
LPS meminta perbankan menyampaikan informasi penjaminan secara aktif dan transparan, bukan hanya ketika nasabah bertanya. Penjelasan dapat diberikan melalui kantor layanan, dokumen rekening, materi edukasi, maupun kanal digital resmi agar mudah diakses dan dipahami.
Baca juga: Ketersediaan Pertalite di Makassar Terjamin Hingga Dua Minggu
