Jakarta | Pemerintah menyiapkan langkah terpadu untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menjadi perhatian dalam pengelolaan lingkungan dan perlindungan masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman ketika api muncul, tetapi juga pada pencegahan, pemantauan wilayah rawan, serta penguatan koordinasi antarlembaga. Pendekatan terpadu diperlukan karena karhutla dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan akibat asap, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo menyampaikan informasi mengenai persiapan tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Minggu, 11 Oktober 2026. Pemerintah tengah merancang sejumlah penyesuaian agar penanganan karhutla dapat berlangsung lebih cepat, terarah, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Rencana itu mencakup penguatan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, serta penyelarasan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan unsur masyarakat.
Salah satu perhatian utama adalah rencana memberikan fleksibilitas lebih besar kepada badan yang menangani restorasi gambut dalam menjalankan tugasnya. Fleksibilitas tersebut diharapkan memungkinkan lembaga terkait merespons persoalan ekosistem gambut secara lebih efektif, termasuk menjaga kelembapan lahan, memulihkan area yang rusak, dan mengantisipasi potensi titik api. Pengelolaan gambut yang konsisten dinilai penting karena lahan yang mengering dapat menjadi sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
Selain aspek kelembagaan, strategi pemerintah juga perlu didukung oleh deteksi dini dan tindakan lapangan yang terukur. Pemantauan titik panas, penyediaan sumber daya pemadam, serta penyampaian informasi kepada warga di wilayah rentan menjadi bagian penting dalam mengurangi kemungkinan meluasnya api. Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha turut diperlukan melalui kepatuhan terhadap larangan pembakaran lahan serta pelaporan cepat apabila ditemukan indikasi kebakaran.
Dengan menempatkan pencegahan, restorasi, dan koordinasi sebagai satu rangkaian kebijakan, pemerintah berupaya membangun penanganan karhutla yang tidak bersifat reaktif. Langkah ini diharapkan dapat memperkecil risiko bencana sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Pemerintah masih menyiapkan rencana pembentukan badan restorasi gambut sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan tersebut disampaikan Listyo, yang menegaskan bahwa proses persiapan lembaga itu belum selesai. Artinya, rencana pembentukan badan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan pematangan.
Menurut Listyo, badan yang tengah dipersiapkan itu diproyeksikan memiliki bentuk yang lebih fleksibel. Fleksibilitas tersebut diharapkan dapat mendukung upaya menghadapi karhutla secara lebih efektif, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang. Dengan pendekatan itu, penanganan tidak hanya berfokus pada respons ketika kebakaran terjadi, tetapi juga pada upaya mengurangi potensi munculnya kebakaran.
Meski demikian, Listyo belum menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai bentuk badan tersebut. Ia juga belum memberikan keterangan tentang kapan proses pembentukannya akan selesai. Informasi yang tersedia sejauh ini baru menegaskan bahwa persiapan masih berlangsung dan pemerintah terus mengkaji rancangan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan penanganan serta pencegahan karhutla.
Keberadaan rencana ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pendekatan kelembagaan yang lebih adaptif dalam menghadapi persoalan gambut dan kebakaran lahan. Namun, perkembangan lebih lanjut masih menunggu penyelesaian proses persiapan. Karena belum ada waktu penyelesaian yang disampaikan, pembentukan badan restorasi gambut tersebut belum dapat dipastikan kapan akan direalisasikan. Pemerintah masih melanjutkan pembahasan sebelum menyampaikan keterangan berikutnya mengenai rencana itu.
Pemerintah mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui dua pendekatan yang berjalan secara bersamaan, yakni pemadaman dan pencegahan. Pemadaman diarahkan untuk merespons kejadian yang sedang berlangsung, sedangkan pencegahan ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran serta membatasi risikonya sejak awal. Kedua pendekatan tersebut dipandang saling melengkapi sehingga tidak ditempatkan sebagai langkah yang berdiri sendiri.
Dalam penanganan langsung, satuan tugas udara dan satuan tugas darat menjalankan peran masing-masing sesuai kebutuhan pemadaman. Kehadiran kedua satuan tugas itu mencerminkan upaya pemerintah untuk menangani karhutla melalui koordinasi lintas unsur. Satuan tugas udara mendukung respons dari udara, sementara satuan tugas darat berperan dalam penanganan di lapangan. Pembagian peran ini menjadi bagian dari langkah terpadu untuk menghadapi kebakaran secara lebih terarah.
Di luar pemadaman, pemerintah juga mendorong pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko karhutla, kewajiban menjaga lingkungan, serta tindakan yang perlu dihindari agar kebakaran tidak muncul atau meluas. Sosialisasi dan edukasi diharapkan dapat memperkuat kesadaran bersama, karena pencegahan tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah, tetapi juga pada perilaku masyarakat.
Selain membangun kesadaran, pemerintah mendorong perbaikan regulasi sebagai bagian dari penguatan pencegahan. Regulasi yang lebih baik dapat menjadi dasar untuk memperjelas langkah pengendalian dan mendukung pelaksanaan kebijakan secara konsisten. Dengan demikian, pemadaman melalui satuan tugas udara dan darat, sosialisasi, edukasi, serta perbaikan regulasi terus didorong secara bersamaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan karhutla memerlukan respons langsung sekaligus persiapan berkelanjutan untuk mencegah kejadian serupa.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui sinergi berbagai pihak. Arahan tersebut menempatkan upaya pencegahan, pemantauan, dan penanganan sebagai tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi berkelanjutan. Pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat diharapkan menjalankan peran masing-masing secara terpadu sesuai dengan kondisi wilayah.
TNI dan Polri memiliki peran penting dalam mendukung kesiapsiagaan di lapangan, termasuk membantu pemantauan kawasan rawan serta memperkuat respons ketika muncul titik api. Pemerintah daerah juga perlu memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan menyampaikan informasi secara cepat. Pada saat yang sama, masyarakat di sekitar kawasan rawan diharapkan ikut mencegah pembakaran lahan dan segera melaporkan indikasi karhutla kepada petugas.
Selain mengandalkan koordinasi lintas sektor, pemerintah melakukan berbagai pemantauan terhadap situasi karhutla. Pemantauan tersebut mencakup pengamatan kondisi wilayah dan perkembangan yang berkaitan dengan potensi maupun kejadian kebakaran. Informasi yang diperoleh kemudian menjadi bahan kajian untuk menentukan langkah terbaik, termasuk menyesuaikan bentuk dukungan, pengawasan, dan penanganan berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Pendekatan terpadu diperlukan karena karhutla dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan terjadi di wilayah dengan karakteristik berbeda. Karena itu, arahan pemerintah tidak hanya menekankan tindakan ketika kebakaran telah muncul, tetapi juga pentingnya pencegahan, pertukaran informasi, serta kesiapan setiap unsur. Sinergi pemerintah, aparat, dan warga menjadi bagian dari mekanisme kerja yang terus dipantau dan dikaji.
Listyo menyampaikan hal tersebut tanpa menambahkan kesimpulan mengenai keberhasilan, tingkat kebakaran, maupun perkembangan penanganan karhutla di lapangan.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Tindakan Pemadaman Karhutla di Gunung Bromo | Tanamkan Kepedulian Sejak Dini, Pelajar Antusias Terima Materi Karhutla dari Tim Penyuluh
