Jakarta | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa penerapan skema prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membuat anggaran program bertambah. Perubahan metode penyajian tidak mengubah dasar pembiayaan yang telah ditetapkan. Biaya tetap dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat, dengan tarif Rp15 ribu untuk setiap porsi. Dengan demikian, pengadaan makanan tetap mengikuti alokasi yang disusun dari data penerima, bukan dari banyaknya makanan yang kemudian diambil saat makan.
Dalam skema ini, porsi awal yang disediakan menjadi acuan perencanaan dan penghitungan biaya. Makanan ditata agar penerima dapat mengambil sendiri sesuai tata cara yang berlaku, sementara jumlah penerima manfaat tetap menjadi dasar penyediaan. Prasmanan mengubah cara makanan disajikan dan dibagikan, bukan nilai anggaran per orang. Karena itu, sistem tersebut tidak serta-merta berarti setiap penerima memperoleh tambahan jatah atau bahwa penyelenggara harus menyediakan dana ekstra di luar alokasi yang sudah dihitung.
Pengambilan tambahan dapat bergantung pada ketersediaan makanan setelah seluruh penerima memperoleh porsi awal. Jika masih ada makanan tersisa, makanan tersebut dapat dibagikan kembali sesuai pengaturan pelaksana di lapangan. Mekanisme ini berbeda dari menetapkan porsi awal yang lebih besar bagi setiap orang: tambahan berasal dari sisa yang tersedia, bukan dari kenaikan tarif. Pengelola tetap perlu memperhatikan jumlah penerima, kebutuhan penyajian, serta pengendalian persediaan agar pembagian berlangsung tertib dan tidak mengurangi hak penerima lain.
Penegasan mengenai anggaran ini penting untuk membedakan fleksibilitas pelayanan dari perubahan biaya program. Penyajian prasmanan dapat memberi keleluasaan dalam membagikan makanan, tetapi tidak mengubah pagu yang dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat dan tarif Rp15 ribu per porsi. Pelaksanaan di setiap lokasi tetap memerlukan pencatatan serta pengawasan agar penggunaan dana sesuai alokasi. Dengan demikian, inti kebijakan tersebut adalah mempertahankan perhitungan anggaran MBG, sambil menyesuaikan metode penyajian dan pembagian makanan di lapangan.
Dalam skema prasmanan MBG, pembagian makanan dimulai dengan memastikan setiap siswa memperoleh porsi awal terlebih dahulu. Porsi ini disusun berdasarkan standar gizi yang ditetapkan, sehingga seluruh anak menerima makanan dengan komposisi yang seimbang. Takaran nasi dan sumber protein, misalnya, menjadi bagian dari porsi dasar tersebut. Dengan urutan ini, kesempatan memperoleh makanan tidak ditentukan oleh siapa yang lebih cepat mengambil, melainkan oleh pemenuhan bagian setiap siswa sebelum makanan tambahan dibuka.
Setelah semua siswa menerima porsi awal, siswa yang masih lapar dapat mengambil makanan yang tersisa. Langkah tersebut memberi ruang bagi anak untuk menyesuaikan konsumsi dengan kebutuhan masing-masing. Selera makan, usia, aktivitas, dan kondisi tubuh dapat membuat kebutuhan satu anak berbeda dari anak lainnya. Karena itu, tambahan tidak otomatis menjadi jatah tetap bagi setiap siswa. Kesempatan mengambilnya bergantung pada ketersediaan makanan setelah pembagian utama selesai.
Perbedaan ini penting dipahami agar skema prasmanan tidak disalahartikan sebagai penambahan porsi standar atau anggaran untuk setiap anak. Porsi awal tetap menjadi acuan yang sama, sedangkan makanan lebih hanya dapat dinikmati apabila masih tersedia. Jika seluruh makanan telah habis setelah dibagikan, tidak ada kewajiban untuk menyediakan tambahan bagi semua siswa. Sebaliknya, bila masih ada sisa, siswa yang membutuhkan dapat mengambilnya sesuai ketersediaan dan pengaturan di sekolah.
Sudaryono memberikan simulasi untuk kelas berisi 30 siswa: jumlah makanan disiapkan berdasarkan kebutuhan porsi bagi seluruh siswa, dengan cadangan yang biasanya dapat mencukupi beberapa anak yang ingin menambah. Cadangan tersebut bukan jatah tambahan yang dijamin untuk masing-masing siswa, melainkan ruang antisipasi terhadap variasi kebutuhan makan. Dalam pelaksanaannya, sekolah perlu mengatur antrean dan memastikan semua anak telah memperoleh porsi awal sebelum membuka kesempatan mengambil sisa. Dengan begitu, pembagian berlangsung tertib, adil, dan tetap berlandaskan standar gizi serta jumlah makanan yang tersedia.
Skema prasmanan MBG tidak serta-merta diterapkan di seluruh sekolah. Perluasan dilakukan secara bertahap karena pelaksanaannya bergantung pada kesiapan pihak-pihak yang terlibat, mulai dari dapur penyedia hingga lingkungan sekolah. Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan bahwa sekolah perlu memenuhi persyaratan sebelum menggunakan mekanisme tersebut. Dengan demikian, uji coba dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan operasional dan memastikan layanan makan berjalan tertib. Sekolah yang belum mengikuti proses persiapan tidak otomatis beralih ke prasmanan. MBG tetap disalurkan melalui mekanisme yang selama ini digunakan, sehingga layanan kepada siswa dapat terus berlangsung tanpa menunggu semua sekolah siap.
Kesiapan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas dan alur penyajian, tetapi juga pemahaman para pelaksana. Guru, kepala sekolah, serta wali murid perlu memperoleh informasi dan mengikuti pelatihan yang disyaratkan. Sekolah juga perlu mendaftar, kemudian menjalani penilaian hingga dinyatakan siap. Tahapan ini dimaksudkan agar setiap pihak memahami pembagian peran, tata cara pelayanan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan saat siswa mengambil makanan. Standar bersama penting untuk menjaga keamanan, keteraturan, dan konsistensi pelaksanaan di berbagai tempat. Karena kondisi setiap sekolah berbeda, penilaian kesiapan menjadi bagian dari proses sebelum penerapan, bukan sekadar formalitas administratif.
Pelaksanaan teknis juga perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan jenjang kelas. Pengaturan ruang, waktu makan, jumlah siswa, serta dukungan petugas dapat berbeda satu sekolah dan sekolah lainnya. Kebutuhan pendampingan anak pun tidak selalu sama. Siswa kelas 1 SD, misalnya, mungkin memerlukan bantuan lebih banyak saat mengambil makanan dibandingkan siswa kelas 4 yang umumnya lebih mandiri. Karena itu, sekolah dan penyedia perlu merancang alur yang sesuai usia, tanpa mengabaikan porsi awal yang telah ditetapkan maupun ketentuan mengenai tambahan makanan. Penyesuaian tersebut membantu prasmanan berjalan realistis dan aman. Perluasan dapat dilakukan setelah kesiapan terverifikasi serta tata cara setempat dipahami oleh seluruh pihak terkait.
Uji coba skema prasmanan MBG dilakukan di puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah. Pelaksanaannya mencakup daerah di Pulau Jawa, Merauke, Aceh, dan Palembang. Sebaran lokasi ini memberi kesempatan untuk melihat bagaimana pola penyajian berjalan dalam kondisi yang berbeda, mulai dari karakter sekolah hingga jarak dapur dan penerima manfaat. Karena itu, tahap uji coba tidak hanya menilai cara siswa mengambil makanan, tetapi juga kesiapan operasional di setiap wilayah.
Evaluasi dari pelaksanaan tersebut digunakan untuk mengenali kendala sebelum jumlah dapur yang menerapkan sistem diperluas. Aspek yang diperhatikan lain jarak distribusi, kebutuhan tenaga kerja, serta edukasi yang perlu diberikan kepada pihak sekolah. Jarak dapat memengaruhi kelancaran pengiriman dan waktu penyajian, sementara jumlah petugas perlu disesuaikan agar pelayanan tetap tertib. Sekolah juga membutuhkan pemahaman mengenai alur pengambilan, pengaturan antrean, dan tanggung jawab selama kegiatan makan. Temuan di lapangan menjadi bahan untuk memperbaiki persiapan dan mengurangi risiko masalah saat cakupan program bertambah.
Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penerapan sistem ini secara bertahap di sekitar 1.000 hingga 5.000 SPPG sampai akhir 2026. Perluasan akan memprioritaskan lokasi yang dinilai siap dari sisi infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia, dan kesediaan sekolah untuk menjalankan mekanismenya. Dengan pendekatan bertahap, pelaksana dapat menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan kebutuhan tiap daerah, bukan menerapkan pola yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi setempat. Selain mendukung penyesuaian operasional, skema prasmanan diharapkan membantu mengurangi makanan terbuang karena siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan. Prosesnya juga dapat menjadi latihan kebiasaan bagi siswa, seperti mengantre dengan tertib, menjalankan piket, dan bersabar ketika mengambil makanan.
