Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial dan operasi pasar perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk membantu menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kedua langkah tersebut dinilai penting untuk merespons perubahan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga agar ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan tetap terpelihara selama periode akhir tahun. Upaya pengendalian tidak cukup dilakukan sesaat, melainkan perlu mengikuti perkembangan kondisi di lapangan.
Tito menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi terbatas pangan tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Dalam keterangannya, ia mengaitkan kebutuhan untuk memperkuat langkah antisipasi dengan perkiraan meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Perjalanan dan kegiatan masyarakat pada masa liburan dapat mendorong permintaan terhadap sejumlah komoditas, sehingga pemantauan harga serta pasokan perlu terus dilakukan.
Kebutuhan pangan diperkirakan bertambah seiring berlangsungnya liburan, perayaan, dan perjalanan masyarakat. Peningkatan permintaan tersebut terutama berpotensi terjadi pada makanan dan minuman yang banyak dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga maupun kegiatan selama bepergian. Jika tidak diantisipasi dengan baik, lonjakan kebutuhan dalam waktu tertentu dapat menambah tekanan terhadap harga. Karena itu, pemerintah perlu memastikan respons berjalan sesuai perkembangan permintaan dan kondisi distribusi di berbagai daerah.
Penyaluran bantuan sosial dapat membantu masyarakat yang memerlukan dukungan dalam memenuhi kebutuhan pokok, sementara operasi pasar menjadi salah satu cara untuk menjaga akses terhadap pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Pelaksanaan keduanya secara berkelanjutan memungkinkan pemerintah menyesuaikan intervensi sepanjang periode menjelang dan selama perayaan. Koordinasi antarpihak serta pemantauan berkala juga diperlukan agar langkah yang diambil tepat sasaran dan menjangkau wilayah yang membutuhkan. Dengan antisipasi tersebut, pemerintah berupaya meredam tekanan harga pangan ketika aktivitas masyarakat meningkat pada akhir tahun.
Tito menilai bantuan sosial dapat berperan dalam menjaga daya beli masyarakat ketika harga pangan berpotensi mengalami tekanan menjelang Natal dan Tahun Baru. Pada periode tersebut, perubahan permintaan dan kondisi pasokan dapat memengaruhi harga sejumlah kebutuhan. Karena itu, upaya menjaga kemampuan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu perhatian dalam menghadapi perkembangan harga. Bansos dipandang dapat membantu masyarakat mempertahankan daya beli di tengah situasi tersebut. Peran ini penting karena tekanan harga berisiko membuat pengeluaran rumah tangga terasa lebih berat, terutama ketika kebutuhan pangan menjadi perhatian. Dukungan melalui kebijakan yang tepat dapat membantu meredam dampak tekanan itu, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kestabilan sosial dan ekonomi menjelang akhir tahun.
Menurut Tito, penyaluran bantuan sosial bukan hanya menjadi ranah pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga dapat mengambil peran sesuai kemampuan anggaran masing-masing. Dengan demikian, ruang untuk membantu masyarakat tersedia pada berbagai tingkat pemerintahan, selama pelaksanaannya mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan langkah dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah tetap penting agar upaya menjaga daya beli berjalan searah. Pembagian peran tersebut juga menunjukkan bahwa respons terhadap potensi tekanan harga dapat melibatkan banyak pihak, bukan hanya satu tingkat pemerintahan. Namun, kemampuan anggaran daerah menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah penyaluran dapat dilakukan.
Penekanan pada kemampuan anggaran berarti pelaksanaan bantuan perlu disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia. Pemerintah daerah dapat menilai kapasitasnya sebelum mengambil langkah, sementara pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam kebijakan bantuan sosial secara lebih luas. Dalam konteks menjelang Nataru, bantuan sosial menjadi salah satu instrumen untuk mendukung masyarakat ketika harga pangan berpotensi meningkat atau mengalami tekanan. Kebijakan tersebut tidak menggantikan upaya lain dalam merespons perkembangan harga, tetapi dapat membantu menopang daya beli warga. Dengan memperhatikan kemampuan setiap tingkat pemerintahan dan kondisi yang berkembang, dukungan dapat diarahkan sebagai bagian dari respons terhadap risiko tekanan harga. Tito menekankan pentingnya peran bansos dalam menghadapi situasi tersebut, tanpa menetapkan rincian penyaluran yang tidak disampaikan dalam informasi yang tersedia.
Tito meminta Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan pihak terkait untuk terus menggelar operasi pasar guna meredam tekanan harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Langkah ini dinilai penting untuk membantu menjaga keterjangkauan pangan ketika permintaan masyarakat meningkat pada periode tersebut. Namun, pelaksanaan operasi pasar perlu mempertimbangkan situasi di lapangan, sehingga intervensi dapat menjawab persoalan harga secara lebih efektif.
Penentuan lokasi dan komoditas yang menjadi sasaran, menurut Tito, sebaiknya merujuk pada data daerah. Pemerintah perlu melihat kabupaten mana yang mengalami kenaikan harga serta komoditas apa yang paling tertekan. Dengan dasar tersebut, pasokan dan kegiatan penjualan dapat diarahkan kepada masyarakat di wilayah yang membutuhkan. Pendekatan berbasis data juga membantu pihak pelaksana menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi setempat, bukan sekadar menjalankan kegiatan secara seragam.
Tito menyebut data mengenai kabupaten dan komoditas sasaran operasi pasar tersedia. Informasi itu dapat digunakan Badan Pangan Nasional, Bulog, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain sebagai acuan untuk menyusun langkah yang terukur. Pemantauan harga dan pembaruan data tetap diperlukan agar sasaran dapat disesuaikan apabila tekanan berpindah atau berubah. Dengan demikian, operasi pasar dapat dipusatkan pada daerah dan bahan pangan yang memerlukan perhatian, sementara wilayah dengan harga relatif stabil tidak harus menerima intervensi yang sama.
Penggunaan data daerah bukan hanya membantu mengarahkan distribusi, tetapi juga mendukung evaluasi atas pelaksanaan operasi pasar. Pihak terkait dapat menilai apakah kegiatan tersebut menjangkau sasaran yang ditetapkan dan memberi dukungan pada komoditas yang harganya meningkat. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar informasi harga, ketersediaan pasokan, dan rencana penyaluran dapat dipadukan. Jika kondisi berubah selama periode Nataru, penyesuaian lokasi maupun komoditas dapat dilakukan dengan mengacu pada perkembangan terbaru. Cara ini memungkinkan intervensi lebih tepat sasaran dan menghindari penerapan merata tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi harga antarwilayah.Selain bantuan sosial dan operasi pasar, Tito mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan sejumlah kebijakan untuk meredam tekanan inflasi pada Desember 2026. Opsi yang disampaikan mencakup subsidi listrik, tambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta subsidi angkutan udara. Usulan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat ketika kebutuhan rumah tangga dan biaya perjalanan berpotensi meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Mobilitas yang lebih tinggi selama libur akhir tahun dapat mendorong kenaikan biaya transportasi. Permintaan perjalanan yang melonjak, terutama pada rute penerbangan, berpotensi memengaruhi tarif dan menambah pengeluaran warga. Pada saat yang sama, kebutuhan BBM untuk perjalanan darat dapat bertambah. Karena itu, Tito menilai dukungan pada pasokan dan biaya energi maupun transportasi perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari langkah pengendalian harga, dengan pelaksanaan yang memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
Tito juga meminta Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan maskapai agar tarif pesawat tetap wajar ketika permintaan perjalanan meningkat. Koordinasi itu penting untuk menjaga agar kenaikan permintaan tidak serta-merta diterjemahkan menjadi tarif yang membebani penumpang. Ia mengingatkan maskapai agar tidak mengejar keuntungan maksimal selama periode tersebut jika tindakan itu justru menambah tekanan inflasi. Pengawasan dan komunikasi dengan penyedia layanan diharapkan membantu menjaga keseimbangan kelangsungan usaha penerbangan dan keterjangkauan perjalanan bagi masyarakat.
Usulan mengenai subsidi dan tarif penerbangan itu dibahas dalam konteks rapat yang dipimpin Menteri.
Baca juga: Operasi Gabungan Amankan Rutan Depok dari Barang Terlarang | Lanud Sjamsudin Noor Dukung Operasi Modifikasi Cuaca, Perkuat Upaya Penanganan Karhutla Kalimantan | Operasi Tangkap Tangan KPK: 17 Tersangka Dalam Kasus Hak Guna Bangunan
