Bogor | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Bogor. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk membantu penyidik melengkapi proses hukum yang sedang berjalan. Hingga kini, KPK belum menyampaikan tanggal baru untuk pemeriksaan Nusron.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemanggilan ulang terhadap Nusron akan dilakukan secepatnya. Namun, ia tidak menyebutkan kapan pemeriksaan itu akan berlangsung. Dengan demikian, agenda pemeriksaan berikutnya masih menunggu penjadwalan dari penyidik. KPK juga belum mengumumkan rincian tambahan mengenai waktu maupun mekanisme pemanggilan tersebut.
Nusron dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, dalam perkara yang berkaitan dengan penerbitan atau penggunaan HGB Summarecon di Bogor. Keterangan saksi dapat dibutuhkan penyidik untuk memperoleh informasi yang relevan dengan perkara dan melengkapi bahan penyidikan. Pemanggilan kembali menjadi langkah yang akan ditempuh setelah agenda pemeriksaan sebelumnya belum menghasilkan keterangan yang dibutuhkan secara tuntas.
Dalam penanganan perkara, KPK mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui informasi terkait objek penyidikan. Keterangan Nusron diharapkan dapat membantu penyidik memahami aspek yang berhubungan dengan urusan pertanahan dalam kasus tersebut. Namun, belum ada keterangan resmi mengenai materi spesifik yang akan ditanyakan kepada Menteri ATR/Kepala BPN itu saat pemeriksaan mendatang. Karena itu, substansi pemeriksaan masih bergantung pada kebutuhan penyidik dan perkembangan proses hukum.
Kasus ini berfokus pada dugaan korupsi terkait HGB PT Summarecon Agung Tbk di Bogor. KPK belum mengumumkan tanggal pemanggilan baru, sehingga masyarakat dan pihak terkait masih menunggu informasi resmi mengenai agenda pemeriksaan. Pernyataan Budi menegaskan bahwa lembaga antirasuah itu berencana memanggil Nusron kembali dalam waktu secepatnya, tetapi jadwal pastinya belum tersedia. KPK akan menyampaikan perkembangan sesuai dengan proses penyidikan yang berjalan dan kebutuhan pengumpulan keterangan dari saksi.
Nusron Wahid tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dalam penyidikan kasus hak guna bangunan (HGB) Summarecon. Pada panggilan pertama, yang dijadwalkan Rabu, 7 Oktober 2026, ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal kementerian. Ketidakhadiran tersebut membuat pemeriksaan belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal awal. KPK kemudian mengirimkan panggilan berikutnya untuk meminta keterangannya dalam proses penyidikan. Dua jadwal yang tidak terlaksana itu menjadi bagian dari kronologi pemeriksaan yang kini masih ditelaah penyidik, sebelum lembaga antirasuah tersebut menetapkan langkah lanjutan.
Pada panggilan kedua, Kamis, 15 Oktober 2026, Nusron kembali tidak memenuhi pemeriksaan. Kali ini, alasan yang disampaikan adalah bahwa ia sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Dengan demikian, pemeriksaan yang semula direncanakan pada dua tanggal berbeda itu belum menghasilkan keterangan langsung dari Nusron. Keterangan mengenai alasan ketidakhadiran tersebut menjadi informasi yang perlu dikonfirmasi oleh KPK. Penyidik masih mendalami konfirmasi itu, termasuk mencermati informasi terkait jadwal dan alasan yang telah disampaikan, sebelum menentukan bagaimana pemeriksaan dapat dilanjutkan.
KPK belum menyatakan bahwa ketidakhadiran pada dua panggilan tersebut secara otomatis menentukan langkah penyidikan berikutnya. Lembaga itu masih menganalisis keterangan para saksi serta mempertimbangkan tahapan dan strategi penyidikan dalam perkara HGB Summarecon. Penilaian tersebut diperlukan agar keputusan mengenai pemeriksaan Nusron selanjutnya selaras dengan kebutuhan pembuktian dan perkembangan penyidikan. Karena itu, penjadwalan ulang atau langkah lain akan ditentukan setelah penyidik menelaah informasi yang tersedia. Hingga proses konfirmasi dan analisis tersebut selesai, belum ada kepastian mengenai waktu pemeriksaan berikutnya. Fokus KPK saat ini adalah memastikan alasan ketidakhadiran dapat dipahami dan menilai relevansinya terhadap agenda penyidikan secara menyeluruh.
Penyidik KPK memerlukan keterangan Nusron Wahid untuk mengonfirmasi temuan yang telah diperoleh di lapangan dan memperjelas konstruksi perkara dugaan korupsi terkait HGB Summarecon. Keterangan tersebut diharapkan membantu penyidik menguji informasi mengenai proses yang sedang ditelusuri, termasuk dugaan praktik suap atau penerimaan lain. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memahami bagaimana peristiwa berlangsung, siapa saja yang mungkin mengetahui atau terlibat, serta apakah terdapat pihak yang menerima aliran uang. KPK belum menyatakan Nusron sebagai tersangka, dan keterangan mengenai kemungkinan penerima dana masih menjadi bagian dari pendalaman penyidikan.
Juru bicara KPK Budi menyebut sejumlah orang yang berada di lingkaran Nusron telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk orang kepercayaan dan seorang direktur jenderal. Sejumlah pihak lain dalam lingkaran tersebut juga telah digeledah. Langkah-langkah itu menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti dan menyusun hubungan pihak-pihak yang diperiksa. Namun, penetapan tersangka terhadap sejumlah orang tersebut tidak dengan sendirinya memastikan keterlibatan Nusron ataupun menjelaskan tujuan setiap transaksi yang sedang ditelusuri. Penyidik masih perlu mencocokkan keterangan, dokumen, dan temuan lain sebelum menarik kesimpulan mengenai peran masing-masing pihak dalam perkara.
Budi juga menyampaikan bahwa penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, dugaan adanya alur perintah, dan pergerakan dana. KPK menemukan aliran dana yang disebut menjadi setoran rutin ke internal Kementerian ATR/BPN. Karena itu, keterangan pimpinan kementerian dinilai diperlukan untuk menelusuri asal, pola, serta tujuan aliran tersebut, tanpa terlebih dahulu memastikan siapa penerimanya. Pemeriksaan Nusron dapat membantu penyidik menguji bagaimana setoran yang diduga rutin itu berlangsung dan apakah ada pihak yang mengarahkan atau mengetahui praktik tersebut. Penyidik juga berupaya menentukan hubungan temuan dana dan perkara HGB Summarecon. Seluruh kemungkinan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan alat bukti yang tersedia, bukan dianggap sebagai kesimpulan akhir penyidikan.
Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan pimpinan dan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewan Pengawas KPK. Langkah tersebut diambil karena MAKI menilai penanganan perkara yang menyeret Nusron Wahid dalam penyidikan kasus HGB Summarecon berlangsung lamban. Penilaian itu terutama berkaitan dengan ketidakhadiran Nusron dalam dua agenda pemeriksaan yang telah dijadwalkan penyidik.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyampaikan bahwa dua kali tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan semestinya mendorong KPK mengambil langkah lebih tegas. Menurut MAKI, lembaga antirasuah belum menunjukkan ketegasan karena belum menerbitkan surat perintah membawa untuk menghadirkan Nusron secara paksa. Pelaporan kepada Dewas dimaksudkan agar tindakan dan sikap pimpinan maupun jajaran KPK dalam menangani perkara tersebut dapat diperiksa sesuai kewenangan pengawasan.
MAKI juga mengaitkan desakannya dengan kepentingan memastikan penyidikan berjalan efektif dan tidak berlarut-larut. Mereka meminta Dewas menilai apakah respons KPK terhadap ketidakhadiran pihak yang dipanggil telah sesuai dengan tugas serta ketentuan yang berlaku. Namun, laporan tersebut merupakan pandangan dan dorongan dari pihak pelapor, sementara langkah penyidikan tetap berada di tangan KPK berdasarkan kebutuhan penanganan perkara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya menghargai masukan dan dorongan yang disampaikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa KPK tidak menganggap laporan MAKI sebagai bentuk intervensi terhadap kerja penyidik. Bagi lembaga, laporan itu dapat dipandang sebagai dukungan sekaligus cerminan ekspektasi publik agar proses penegakan hukum berlangsung dengan baik. KPK, kata Budi, memahami masyarakat menaruh perhatian terhadap perkembangan penyidikan dan menginginkan kepastian mengenai langkah-langkah yang diambil.
Budi menjelaskan, KPK tetap bekerja dengan mengacu pada tahapan penyidikan dan hukum acara yang berlaku. Dalam perkara ini, pengumpulan alat bukti serta materi yang diperlukan harus dilakukan secara cermat agar penyusunan perkara memiliki dasar yang memadai. KPK juga perlu memastikan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan menurut prosedur.
Baca juga: Penyidikan Kasus Dugaan Suap di Bogor melibatkan KPK | Dinamika Kontroversial Nusron Wahid dan Kasus OTT KPK 45 kunjungan
