Bandung | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat bersama Pelajar Progresif Indonesia menggelar edukasi literasi media dan politik bertajuk “Trias Politika” di Bandung pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diikuti 500 pelajar dari wilayah Bandung Raya, dengan mayoritas peserta merupakan pemilih pemula. Forum ini menjadi ruang bagi para pelajar untuk memahami pentingnya menyikapi informasi politik secara cermat, terutama ketika berbagai kabar dan pandangan beredar cepat melalui media sosial.
Literasi media ditempatkan sebagai keterampilan penting di tengah derasnya arus informasi. Setiap hari, pengguna media sosial menjumpai berita, opini, potongan video, serta beragam klaim yang belum tentu disertai konteks atau sumber yang jelas. Karena itu, pelajar perlu membiasakan diri memeriksa asal informasi, membandingkan pemberitaan dari sumber tepercaya, dan membedakan fakta dari pendapat. Sikap tersebut dapat membantu mereka menghindari penyebaran kabar keliru maupun pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tidak utuh.
Bagi peserta yang sebagian besar akan menggunakan hak pilih untuk pertama kalinya, kemampuan membaca informasi politik juga berkaitan langsung dengan partisipasi demokratis. Pemilih yang cermat tidak hanya menerima pesan kampanye atau percakapan politik secara pasif, tetapi menilai isi dan konteksnya sebelum membentuk pandangan. Melalui kegiatan ini, penyelenggara mendorong pelajar menjadi konsumen media yang kritis sekaligus pemilih yang cerdas dan berintegritas. Bekal tersebut diharapkan membantu mereka mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan publik. Dengan demikian, edukasi literasi media dan politik dapat mendukung generasi muda untuk menghadapi informasi secara lebih sadar, sekaligus menjaga kualitas pilihan mereka di tengah dinamika ruang digital.
Materi kegiatan mengajak peserta memahami pentingnya menyaring informasi politik sebelum mempercayai atau membagikannya. Di tengah derasnya arus konten di media sosial, sebuah unggahan dapat memuat fakta, pendapat, maupun informasi yang belum terverifikasi. Karena itu, peserta diperkenalkan pada langkah-langkah sederhana untuk menilai sumber, memeriksa konteks, dan membandingkan informasi dengan rujukan lain yang dapat dipercaya. Sikap berhati-hati ini penting agar keputusan dan pandangan politik tidak terbentuk hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar.
Pembahasan juga mencakup cara mengenali hoaks, termasuk memperhatikan klaim yang sensasional, judul yang memancing emosi, serta ketiadaan sumber yang jelas. Peserta diajak tidak langsung meneruskan pesan yang meragukan dan memahami bahwa pemeriksaan informasi memerlukan ketelitian. Selain menilai isi unggahan, mereka perlu memperhatikan kapan dan dalam konteks apa informasi tersebut dibuat. Dengan kebiasaan memeriksa sebelum membagikan, pengguna media sosial dapat membantu mengurangi penyebaran kabar keliru di lingkungan digital.
Dalam kegiatan ini, peserta turut diajak memahami dinamika politik secara sehat dan objektif. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan politik, sehingga percakapan sebaiknya bertumpu pada informasi yang dapat diperiksa, bukan serangan pribadi atau prasangka. Pemahaman tersebut semakin relevan ketika media sosial menjadi salah satu sumber pandangan politik bagi generasi muda. Riset KPID Jawa Barat yang disebut dalam kegiatan mencatat bahwa 80,20 persen pandangan politik Generasi Z diperoleh dari media sosial. Angka tersebut disampaikan sebagai data riset tanpa perlu ditarik menjadi kesimpulan yang lebih luas di luar informasi yang tersedia.
Materi juga memperkenalkan fenomena filter bubble dan echo chamber, atau ruang gema digital. Filter bubble dapat membuat pengguna lebih sering menjumpai konten yang selaras dengan minat atau kebiasaan mereka, sementara ruang gema menggambarkan situasi ketika pandangan serupa terus berulang dan diperkuat di lingkungan daring. Mengenali kedua fenomena ini membantu peserta menyadari bahwa apa yang muncul di linimasa belum tentu mewakili beragam sudut pandang. Dengan mencari sumber dan perspektif yang berbeda, mereka dapat membangun pemahaman politik yang lebih seimbang, terbuka, dan bertanggung jawab.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, Adiyana Slamet, menekankan pentingnya ketahanan informasi bagi pelajar di tengah derasnya arus konten digital. Menurutnya, kemampuan menerima dan mengolah informasi secara cermat perlu dibangun sejak dini, terutama ketika media sosial menjadi salah satu ruang utama generasi muda untuk mengikuti isu publik. Informasi politik dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari berita dan unggahan akun resmi hingga potongan video, komentar, serta pesan yang dibagikan berulang kali tanpa penjelasan memadai.
Pelajar perlu membedakan informasi politik yang valid dari hoaks dengan memeriksa sumber, konteks, dan bukti yang menyertainya. Sebuah unggahan yang tampak meyakinkan belum tentu menyajikan peristiwa secara utuh; judul yang provokatif, gambar lama, atau cuplikan yang dipisahkan dari konteks dapat membentuk pemahaman keliru. Karena itu, pembaca sebaiknya tidak segera mempercayai atau meneruskan konten sebelum membandingkannya dengan keterangan dari sumber tepercaya. Sikap berhati-hati ini penting, khususnya di media baru yang memungkinkan informasi menyebar luas dalam waktu singkat.
Adiyana juga mengingatkan bahwa konten tertentu dapat mengganggu proses berpikir apabila diterima tanpa sikap kritis. Paparan informasi yang menyesatkan atau bersifat provokatif berpotensi memengaruhi cara seseorang menilai persoalan politik, bahkan mendorong reaksi sebelum fakta diperiksa. Ketahanan informasi bukan berarti menolak semua kabar atau pandangan yang berbeda, melainkan memiliki kecakapan untuk menilai isi, mengenali kemungkinan manipulasi, dan menentukan respons secara bertanggung jawab. Dengan bekal tersebut, pelajar dapat tetap terbuka terhadap beragam informasi tanpa mudah terbawa arus atau terjebak dalam penyebaran kabar yang tidak benar.
Harapannya, pelajar Bandung Raya tumbuh sebagai konsumen media yang kritis, mampu mencari rujukan, dan bijak dalam membagikan informasi. Kecakapan itu juga relevan bagi mereka yang akan menggunakan hak pilih untuk pertama kalinya. Pemilih pemula yang memahami isu, memeriksa informasi, serta mempertimbangkan pilihan dengan saksama dapat berpartisipasi secara lebih cerdas dan berintegritas. Peran sekolah, keluarga, komunitas, dan penyedia media turut diperlukan untuk mendukung kebiasaan tersebut, sehingga generasi muda tidak sekadar menjadi penerima konten, tetapi juga warga yang bertanggung jawab dalam ruang digital dan kehidupan demokrasi.
Ketua Umum Pelajar Progresif Indonesia, Chandra, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan KPID Jawa Barat merupakan langkah untuk membangun kesadaran politik yang sehat di kalangan pelajar. Upaya ini dinilai penting karena pelajar tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga bagian dari masyarakat yang kelak turut menentukan arah kehidupan publik. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka diharapkan mampu mengikuti isu politik secara cermat dan menilai informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Pendidikan politik yang diberikan sejak dini juga dapat membantu pelajar memahami hubungan pembahasan politik, kepentingan masyarakat, dan keputusan yang dibuat oleh para pemangku kebijakan.
Chandra menjelaskan bahwa isu politik berpengaruh terhadap kebijakan publik, termasuk keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Karena itu, pelajar perlu memiliki bekal untuk memahami isu tersebut secara kritis. Perspektif penyiaran juga dipandang diperlukan dalam pendidikan politik, terutama ketika informasi beredar dengan cepat melalui media sosial dan beragam saluran digital. Pemahaman tentang cara informasi disampaikan dapat membantu peserta mengenali misinformasi dan hoaks, serta membedakan informasi yang dapat dipercaya dari konten yang menyesatkan. Dengan demikian, pembelajaran tidak berhenti pada pengenalan isu, tetapi turut membekali pelajar dengan sikap bertanggung jawab dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi politik.
Rangkaian kegiatan kolaboratif ini mencakup pemaparan materi dan diskusi interaktif. Format tersebut memberi ruang bagi peserta untuk memperoleh penjelasan sekaligus mengajukan pertanyaan dan bertukar pandangan mengenai informasi politik yang mereka temui.
Baca juga: Imbauan Polisi Usai Viral Konvoi Pelajar Bawa Sajam di Serang | Aksi Buruh di Jakarta: Informasi Waktu dan Durasi | Batagor Bandung Mengukir Prestasi di Peringkat Dunia
