Diduga Cemari Udara dan Ganggu Pernapasan Warga, Pabrik Bulu Ayam di Tuban Kebal Hukum?

Tuban — Siang itu angin bergerak pelan dari arah timur Dusun Gowah, Desa Minohorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Namun yang dibawa bukan kesejukan seperti biasanya. Udara justru dipenuhi aroma menyengat bercampur asap yang membuat tenggorokan terasa perih. Bau busuk dari aktivitas pabrik pengolahan bulu ayam di kawasan tersebut kembali menyelimuti permukiman warga, 15/5/2026.

Di beberapa rumah, pintu dan jendela sengaja ditutup rapat sejak sore. Bukan karena hujan ataupun cuaca dingin, melainkan untuk mengurangi bau yang masuk ke dalam rumah. Warga mengaku sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan udara yang dianggap tidak sehat. Ironisnya, sampai sekarang aktivitas pabrik tetap berjalan normal tanpa ada perubahan berarti.

Keluhan masyarakat bukan lagi sebatas rasa tidak nyaman. Gangguan pernapasan mulai banyak dirasakan warga sekitar. Anak-anak lebih sering batuk pada malam hari, lansia mengeluhkan sesak napas, sementara sebagian warga dewasa mengalami pusing dan iritasi tenggorokan setiap kali asap dari area pabrik mulai menyebar.

“Kalau malam baunya tambah kuat. Kadang sampai bikin dada sesak. Anak-anak sering batuk terus,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Dari pantauan di sekitar lokasi, aktivitas pengolahan bulu ayam terlihat masih berlangsung. Tumpukan limbah tampak berada di beberapa titik dekat area produksi. Aroma menyengat paling terasa ketika angin bergerak ke arah pemukiman warga. Dalam kondisi tertentu, asap hitam juga terlihat keluar dari area pabrik dan menyebar ke udara terbuka.

Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya pengelolaan limbah yang tidak memenuhi standar lingkungan. Warga menilai proses produksi dilakukan tanpa memperhatikan dampak kesehatan masyarakat sekitar. Bau yang terus muncul dianggap sebagai bukti bahwa sistem pengendalian pencemaran udara tidak berjalan maksimal.

Persoalan ini sebenarnya bukan baru terjadi sekali dua kali. Keluhan sudah berulang kali disampaikan warga kepada pihak terkait. Namun sampai sekarang belum ada tindakan tegas yang benar-benar mampu menghentikan dampak pencemaran yang dirasakan masyarakat.

Yang membuat warga semakin kecewa adalah lokasi pabrik yang berada tidak jauh dari permukiman. Dalam radius dekat, terdapat rumah warga, area persawahan, hingga tempat aktivitas anak-anak. Situasi itu dinilai sangat berisiko apabila pencemaran udara terus berlangsung dalam waktu panjang.

Selain gangguan kesehatan, masyarakat mulai khawatir terhadap dampak lingkungan lainnya. Limbah bulu ayam yang menumpuk dikhawatirkan mencemari tanah dan saluran air di sekitar desa. Beberapa petani mengaku kualitas tanaman mereka mulai menurun karena debu dan bau dari area pabrik sering terbawa angin ke lahan pertanian.

“Kalau angin ke sawah, baunya ikut masuk. Kadang tanaman seperti kena debu halus,” kata seorang petani setempat.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas industri pengolahan limbah organik tersebut. Sebab secara aturan, setiap usaha yang menghasilkan dampak lingkungan wajib memiliki sistem pengelolaan limbah yang sesuai standar serta tidak membahayakan masyarakat sekitar.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persoalan pencemaran udara telah diatur secara tegas. Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

Tidak hanya unsur kesengajaan, kelalaian dalam pengelolaan lingkungan juga memiliki ancaman pidana. Pasal 99 ayat (1) UU yang sama menjelaskan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda hingga Rp3 miliar.

Artinya, apabila aktivitas pabrik pengolahan bulu ayam tersebut terbukti menimbulkan pencemaran udara dan berdampak terhadap kesehatan warga, maka unsur pidana lingkungan hidup sangat memungkinkan diterapkan.

Lebih jauh lagi, persoalan ini juga bisa masuk ke ranah pidana umum apabila terbukti menyebabkan gangguan kesehatan serius. Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat atau meninggal dunia dapat dipidana penjara. Sedangkan Pasal 360 KUHP mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan orang mengalami luka atau sakit.

Dalam konteks kasus di Dusun Gowah, gangguan pernapasan yang dialami warga dapat menjadi pintu masuk pemeriksaan lebih lanjut apabila ditemukan hubungan antara pencemaran udara dengan dampak kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, warga mulai menilai bahwa keberadaan pabrik lebih banyak menghadirkan masalah dibanding manfaat. Aktivitas produksi dianggap berjalan tanpa memikirkan kenyamanan masyarakat sekitar. Bahkan sebagian warga menganggap pengusaha sengaja menutup mata terhadap kondisi lingkungan yang semakin memburuk.

“Yang merasakan dampaknya warga sini semua. Kalau cuma sekali mungkin bisa dimaklumi, tapi ini hampir tiap hari,” ungkap warga lainnya.

Pantauan di lapangan menunjukkan bau menyengat paling terasa pada sore hingga malam hari. Dalam kondisi tertentu, aroma limbah bahkan masuk hingga ke dalam rumah warga meskipun pintu dan jendela sudah ditutup. Sebagian masyarakat mengaku mulai terbiasa memakai masker di dalam rumah sendiri karena tidak tahan dengan udara sekitar.

Ironisnya, sampai saat ini belum terlihat langkah konkret yang benar-benar memberikan solusi. Warga mengaku hanya menerima janji evaluasi tanpa perubahan nyata di lapangan. Aktivitas pabrik tetap berjalan seperti biasa sementara masyarakat terus menanggung dampaknya.

Dalam <a href="https://germaspekad.com/dugaan-salah-blokir-mengintai-kuasa-hukum-diminta-aktif-investigasi/”>hukum lingkungan hidup, perusahaan memiliki kewajiban mencegah terjadinya pencemaran serta menjaga keselamatan masyarakat sekitar. Hal tersebut juga diperkuat dalam Pasal 65 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Bila hak tersebut terganggu akibat aktivitas industri, maka masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pengaduan, gugatan perdata, hingga tuntutan pidana terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Selain ancaman pidana, perusahaan juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin usaha, hingga kewajiban pemulihan lingkungan apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Sejumlah pengamat lingkungan menilai kasus seperti ini sering terjadi akibat lemahnya pengawasan terhadap industri lokal. Banyak usaha berjalan tanpa sistem pengelolaan limbah memadai karena minim pemeriksaan rutin. Ketika masyarakat mulai terdampak, penanganannya justru berjalan lambat.

Padahal, dampak pencemaran udara tidak bisa dianggap remeh. Paparan asap dan bau limbah organik secara terus-menerus dapat memicu gangguan saluran pernapasan kronis, iritasi paru-paru, hingga penyakit serius lainnya jika terjadi dalam jangka panjang.

Kondisi paling rentan dialami anak-anak dan lansia karena daya tahan tubuh mereka lebih lemah dibanding orang dewasa sehat. Situasi inilah yang membuat warga semakin khawatir apabila persoalan terus dibiarkan tanpa tindakan tegas.

Di tengah keresahan masyarakat, aktivitas pabrik tetap berlangsung. Kendaraan pengangkut bahan baku masih keluar masuk lokasi produksi, sementara aroma limbah terus menyebar mengikuti arah angin. Bagi warga Dusun Gowah, bau tersebut bukan lagi sekadar gangguan biasa, melainkan ancaman yang hadir setiap hari di depan rumah mereka sendiri.

Masyarakat berharap pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mulai dari legalitas usaha, izin lingkungan, sistem pengolahan limbah, hingga dampak kesehatan warga dinilai perlu diperiksa secara terbuka dan transparan.

Warga juga meminta adanya pengukuran kualitas udara di sekitar permukiman agar kondisi sebenarnya dapat diketahui secara ilmiah. Sebab selama ini masyarakat hanya bisa merasakan dampaknya tanpa pernah mendapat penjelasan resmi terkait tingkat bahaya udara yang mereka hirup setiap hari.

Persoalan di Dusun Gowah menjadi gambaran bagaimana lemahnya pengawasan lingkungan dapat berujung pada penderitaan masyarakat kecil. Ketika industri dibiarkan berjalan tanpa kontrol ketat, warga sekitar menjadi pihak pertama yang harus menanggung risiko kesehatan.

Sampai berita ini ditulis, aroma menyengat dari pabrik pengolahan bulu ayam masih tercium di sejumlah titik permukiman Desa Minohorejo. Di balik aktivitas produksi yang terus berjalan, masyarakat kini hidup dalam kekhawatiran yang sama setiap harinya: apakah udara yang mereka hirup masih aman untuk kesehatan keluarga mereka. (Tim/Red)