Tangerang | Persaingan produk di pasar global kini tidak lagi hanya ditentukan oleh harga, mutu, dan kapasitas produksi. Asal energi yang digunakan untuk menjalankan proses industri juga semakin diperhitungkan, karena pembeli dan pasar menaruh perhatian lebih besar pada dampak lingkungan dari barang yang mereka pilih. Perubahan ini menjadikan sumber energi sebagai salah satu unsur yang dapat memengaruhi posisi produk dalam perdagangan internasional. Bagi industri Indonesia, perkembangan tersebut membuka peluang sekaligus mendorong penyesuaian dalam cara produksi.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa produk yang dibuat dengan energi bersih memiliki peluang lebih besar untuk diterima pasar. Menurutnya, penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan juga dapat memberi nilai tambah dibandingkan produk yang dihasilkan dengan energi fosil. Artinya, daya saing tidak semata-mata dibangun melalui efisiensi biaya atau peningkatan kualitas barang, tetapi juga melalui pilihan energi yang menopang seluruh rantai produksinya.
Pandangan itu disampaikan Bahlil saat mewakili Presiden Prabowo Subianto membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Tangerang, dalam pernyataan yang dikutip pada Kamis, 15 Oktober 2025. Pesan tersebut menempatkan transisi energi sebagai bagian dari strategi penguatan ekspor, bukan hanya agenda lingkungan. Ketika pasar internasional semakin memperhatikan jejak produksi, pelaku usaha perlu memahami bahwa penggunaan energi bersih dapat menjadi pertimbangan komersial yang nyata. Bagi Indonesia, upaya memperluas pemanfaatan energi bersih di sektor industri berpotensi membantu produk nasional memenuhi tuntutan pasar sekaligus membangun nilai lebih. Dengan demikian, energi yang digunakan dalam proses pembuatan barang dapat ikut menentukan penerimaan, reputasi, dan daya saing produk Indonesia di pasar dunia.
Transisi energi tidak hanya berkaitan dengan perubahan sumber listrik, tetapi juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi Indonesia. Bahlil menegaskan bahwa arah kebijakan energi harus mendukung pengembangan industri sekaligus memperkuat daya saing produk nasional. Dalam konteks pasar dunia, penggunaan energi yang lebih bersih dapat membantu industri merespons tuntutan keberlanjutan dari konsumen, mitra dagang, dan rantai pasok global. Karena itu, kebijakan energi dan agenda pembangunan industri perlu dirancang agar saling mendukung, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Perencanaan tersebut tercermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Dokumen ini merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) selama periode sepuluh tahun. Dari jumlah itu, sekitar 42,6 GW, atau 61 persen, direncanakan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Porsi tersebut menunjukkan bahwa sumber energi bersih menjadi bagian penting dalam rencana penyediaan listrik ke depan. Namun, angka-angka itu merupakan target perencanaan, bukan kapasitas yang sudah terbangun atau realisasi yang telah dicapai.
RUPTL tersebut juga membuka potensi investasi hingga Rp2.967,4 triliun. Besarnya nilai yang direncanakan dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha dan investor dalam pengembangan pembangkit, jaringan, serta infrastruktur pendukung. Potensi ini tetap bergantung pada pelaksanaan proyek, kesiapan pembiayaan, kepastian regulasi, dan ketersediaan teknologi. Jika terlaksana sesuai rencana, tambahan pasokan listrik dari beragam sumber dapat membantu memenuhi kebutuhan industri yang tumbuh dan mendukung upaya menekan emisi dari kegiatan ekonomi.
Keterkaitan energi bersih dan industrialisasi turut memberi dimensi ekonomi pada transisi energi. Pasokan listrik yang andal dan semakin rendah emisi dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi industri ketika menentukan lokasi produksi dan mengakses pasar yang menerapkan standar lingkungan. Dengan demikian, rencana dalam RUPTL bukan semata agenda sektor kelistrikan, melainkan bagian dari upaya membangun fondasi daya saing nasional. Tantangannya adalah memastikan rencana kapasitas dan potensi investasi tersebut diterjemahkan secara bertahap menjadi proyek yang berjalan, tanpa mengabaikan keterjangkauan listrik serta keandalan sistem.Pemerintah mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada impor. Rencana tersebut tidak hanya mencakup pembangunan pembangkit, tetapi juga integrasi dengan jaringan listrik dan sistem penyimpanan energi. Keterhubungan ini penting agar listrik dari sumber surya dapat disalurkan secara andal serta dimanfaatkan ketika produksi menurun, misalnya pada malam hari atau saat intensitas cahaya matahari rendah. Dengan dukungan jaringan dan penyimpanan, energi terbarukan diharapkan dapat berperan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional.
Pengembangan PLTS juga disiapkan seiring pembangunan ekosistem baterai di dalam negeri. Baterai dapat membantu menyimpan energi dan mendukung kestabilan pasokan, sementara penguatan rantai industrinya berpeluang meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Menurut Bahlil, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menekan impor energi sekaligus memperbesar manfaat ekonomi yang tinggal di Indonesia. Pengembangan energi surya diproyeksikan dapat menghemat sekitar Rp73,9 triliun per tahun dan membuka peluang bagi 5,5 juta lapangan kerja. Dampak tersebut dapat berasal dari beragam kegiatan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kebutuhan tenaga kerja dalam rantai pasok dan operasional.
Selain tenaga surya dan baterai, pemerintah menyiapkan pengembangan bioenergi melalui penerapan biodiesel B50 dan etanol E20. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas pemanfaatan bahan bakar berbasis sumber daya domestik, mengurangi kebutuhan impor bahan bakar, serta meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Bioenergi berpotensi menghemat devisa hingga Rp170 triliun dan menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja. Jika dijalankan dengan kesiapan pasokan, infrastruktur, dan industri pendukung, kombinasi PLTS, baterai, serta bioenergi dapat memperkuat fondasi transisi energi Indonesia. Upaya ini juga membuka ruang bagi produk dan teknologi nasional untuk berkembang, sembari membantu mengurangi paparan terhadap perubahan harga energi di pasar global.
Hilirisasi dapat memberi Indonesia peluang untuk memperoleh nilai lebih besar dari kekayaan sumber daya alamnya. Namun, peningkatan pengolahan bahan baku di dalam negeri perlu didukung pasokan energi yang sesuai dengan tuntutan industri dan pasar global. Energi yang andal membantu menjaga kelancaran produksi, sementara sumber energi rendah emisi dapat mendukung upaya menekan jejak karbon dalam proses manufaktur. Keduanya menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan yang ingin menghasilkan barang secara konsisten sekaligus memenuhi standar keberlanjutan yang semakin diperhatikan pembeli internasional.
Jika hilirisasi berjalan beriringan dengan pengembangan energi bersih, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok global. Harapan yang disampaikan dalam sumber adalah agar sinergi tersebut menggeser posisi Indonesia secara bertahap: dari pemasok bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah tinggi. Perubahan ini tidak berlangsung otomatis. Diperlukan investasi, teknologi, keterampilan tenaga kerja, infrastruktur, serta kebijakan yang mendorong kepastian usaha. Ketersediaan energi rendah emisi yang cukup dan terjangkau juga menjadi faktor penting agar kegiatan pengolahan dapat berkembang tanpa mengabaikan kebutuhan untuk mengurangi dampak lingkungan.
Dengan dukungan tersebut, produk industri Indonesia berpotensi memiliki daya saing lebih kuat di pasar internasional, baik dari sisi mutu dan kesinambungan pasokan maupun jejak produksinya. Peluang itu tetap bergantung pada kemampuan pelaku industri memenuhi standar pembeli, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kualitas secara konsisten. Karena itu, prospek ekspor bernilai tambah perlu dipahami sebagai tujuan yang membutuhkan pelaksanaan bertahap, bukan hasil yang sudah pasti tercapai. Bahlil berpandangan bahwa jika rencana tersebut dapat dijalankan, Indonesia berpeluang menjadi negara yang diperhitungkan dalam ekspor produk berkualitas dan berdaya saing.
