Jakarta | Ruben Onsu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencabulan sesama jenis. Laporan tersebut diserahkan pada Kamis (15/10/2026) oleh sejumlah organisasi mahasiswa melalui tim kuasa hukum pelapor. Pengajuan laporan itu menjadi langkah para pelapor untuk meminta aparat kepolisian menerima dan menelaah informasi yang mereka sampaikan. Perkara ini masih berada pada tahap laporan, sehingga keterangan yang tercantum di dalamnya perlu diuji lebih lanjut melalui proses penyelidikan dan, apabila diperlukan, penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut pihak pelapor, dugaan peristiwa yang menjadi dasar laporan disebut terjadi pada 2024. Mereka meminta polisi mendalami informasi tersebut, termasuk menilai kronologi dan mengumpulkan keterangan yang relevan. Namun, rincian peristiwa maupun bukti pendukung belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti hanya karena laporan sudah disampaikan. Penentuan langkah berikutnya berada pada kewenangan kepolisian, yang dapat meminta keterangan dari pihak-pihak terkait serta memeriksa bahan yang diserahkan. Proses itu diperlukan agar setiap klaim diperiksa secara objektif dan proporsional.
Laporan kepolisian merupakan sarana untuk meminta aparat menindaklanjuti dugaan tindak pidana, bukan putusan yang menetapkan seseorang bersalah. Karena itu, tuduhan terhadap Ruben Onsu harus dipahami sebagai klaim yang masih memerlukan pembuktian. Kepolisian perlu memeriksa laporan berdasarkan prosedur, menilai kecukupan informasi, dan memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan keterangan. Sampai ada hasil pemeriksaan atau keputusan hukum yang berwenang, status dugaan tersebut tidak dapat disamakan dengan kesimpulan bahwa tindak pidana benar terjadi atau bahwa pihak yang dilaporkan terbukti melakukannya. Pemberitaan mengenai perkara ini juga perlu menggunakan bahasa yang cermat, membedakan isi laporan dari fakta yang telah dikonfirmasi, serta menghindari anggapan bahwa laporan dengan sendirinya membuktikan kesalahan. Dengan demikian, perhatian utama saat ini adalah proses pemeriksaan atas laporan dan penilaian bukti oleh aparat, bukan penetapan kesimpulan sebelum penyelidikan berlangsung.
Anggota tim kuasa hukum, Muhammad Febi Faisal, menyampaikan bahwa jumlah orang yang diduga menjadi korban dalam perkara ini diperkirakan berkisar dua hingga tiga orang. Angka tersebut, menurut Faisal, masih berupa perkiraan dan belum dapat dipandang sebagai jumlah final. Keterangan itu menggambarkan informasi yang disampaikan pihak kuasa hukum pada tahap awal, bukan hasil penetapan atau pembuktian oleh kepolisian maupun pengadilan.
Faisal juga menerangkan bahwa orang-orang yang diduga menjadi korban tersebut berasal dari kalangan masyarakat biasa. Ia tidak menyebut mereka sebagai figur publik, dan keterangan mengenai latar belakang itu disampaikan sebagai bagian dari penjelasan tim kuasa hukum. Identitas maupun rincian pribadi pihak-pihak yang dimaksud tidak perlu disimpulkan lebih jauh dari pernyataan tersebut, terutama karena proses penanganan laporan masih berada pada tahap kepolisian.
Perkiraan jumlah dan latar belakang orang yang disebut itu perlu ditempatkan sesuai sumbernya. Informasi tersebut berasal dari Muhammad Febi Faisal selaku anggota tim kuasa hukum, sehingga statusnya tetap sebagai keterangan pihak pelapor. Istilah “diduga” penting digunakan karena belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan telah terbukti atau bahwa pihak tertentu telah dinyatakan bersalah. Penentuan fakta dan tindak lanjutnya berada pada kewenangan aparat penegak hukum.
Secara terpisah, kuasa hukum Endi Saptadi Haryanto membenarkan bahwa laporan telah disampaikan kepada kepolisian. Menurut Endi, laporan tersebut diajukan agar dapat diproses lebih lanjut oleh pihak berwenang. Pernyataan itu menegaskan bahwa laporan sudah masuk ke jalur penanganan kepolisian, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan kebenaran seluruh dugaan yang tercantum di dalamnya. Proses pemeriksaan diperlukan untuk menilai informasi, meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, serta menentukan langkah berikutnya sesuai prosedur hukum.
Dengan demikian, keterangan Faisal mengenai perkiraan dua hingga tiga orang dan penjelasan Endi mengenai penyampaian laporan merupakan dua informasi yang disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum. Keduanya menjelaskan posisi pihak pelapor, sementara perkembangan dan hasil pemeriksaan resmi tetap perlu menunggu keterangan kepolisian. Sampai proses tersebut menghasilkan keputusan, dugaan dalam laporan sebaiknya diberitakan secara berimbang, dengan atribusi yang jelas dan tanpa menyatakannya sebagai fakta yang telah terbukti.
Tim kuasa hukum pelapor menyatakan telah menyerahkan sejumlah materi kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk mendukung laporan yang sedang ditangani. Barang yang disebut disampaikan itu mencakup foto, rekaman video, serta percakapan yang menurut pihak pelapor diduga berkaitan dengan perkara. Penyerahan materi tersebut merupakan bagian dari proses pelaporan, bukan penetapan bahwa isi ataupun konteksnya telah terbukti. Rincian mengenai waktu, sumber, dan hubungan setiap materi dengan peristiwa yang dilaporkan belum dapat dipastikan hanya dari keterangan tersebut. Karena itu, materi itu perlu dinilai secara cermat melalui pemeriksaan dan verifikasi oleh penyidik, termasuk dengan memperhatikan keaslian serta kelengkapan rekaman atau percakapan yang diserahkan.
Tim kuasa hukum juga menyebut bahwa materi yang diberikan diharapkan dapat membantu penyidik memahami kronologi dan menilai keterangan para pihak. Namun, keberadaan foto, video, atau pesan dalam berkas laporan tidak dengan sendirinya menjelaskan apa yang terjadi ataupun siapa yang bertanggung jawab. Penyidik perlu memeriksa apakah materi tersebut utuh, kapan dibuat atau dikirim, serta apakah isi dan konteksnya sesuai dengan uraian pelapor. Keterangan saksi dan bukti lain, jika ada, juga dapat diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Sampai proses pemeriksaan berlangsung, isi materi tersebut sebaiknya dipahami sebagai bahan yang diajukan oleh pihak pelapor dan masih menunggu penilaian aparat.
Dalam keterangannya, Febi menyampaikan dugaan mengenai cara pendekatan yang disebut beragam. Salah satu cara yang ia sampaikan adalah pendekatan melalui hubungan pertemanan. Pernyataan itu menggambarkan penuturan pihak pelapor tentang pola yang diduga terjadi, bukan kesimpulan penyidik atau temuan hukum yang telah dipastikan. Belum ada dasar untuk menganggap bahwa setiap interaksi pertemanan yang disebut dalam laporan telah terbukti memiliki maksud tertentu. Kebenaran, urutan, dan konteks dari dugaan tersebut masih perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan terhadap pihak terkait serta pencocokan dengan materi yang diserahkan. Dengan demikian, informasi mengenai bukti maupun dugaan cara pendekatan tetap perlu diberitakan secara berimbang dan dikaitkan secara jelas dengan sumber keterangannya. Penentuan fakta dan status perkara berada pada proses penegakan hukum, setelah seluruh informasi diperiksa menurut prosedur yang berlaku.
Febi menjelaskan bahwa laporan mengenai dugaan pelecehan seksual itu baru diajukan belakangan, meskipun peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada 2024. Menurutnya, waktu pelaporan berkaitan dengan proses yang dialami para korban dalam memahami kejadian tersebut. Pihak kuasa hukum menyebut para korban baru belakangan menyadari bahwa tindakan yang mereka alami diduga merupakan pelecehan seksual. Karena itu, jeda waktu dugaan peristiwa dan penyampaian laporan tidak serta-merta dapat dipahami sebagai tanda bahwa laporan tersebut tidak memiliki dasar. Penjelasan itu disampaikan untuk menerangkan alasan laporan baru dibuat, bukan untuk menggantikan pemeriksaan dan penilaian aparat penegak hukum.
Dalam perkara seperti ini, pemahaman seseorang terhadap pengalaman yang dialami dapat terbentuk secara bertahap. Para korban, menurut keterangan yang disampaikan Febi, baru kemudian menghubungkan pengalaman mereka dengan dugaan pelecehan seksual. Hal tersebut menjadi latar belakang mengapa langkah hukum ditempuh setelah dugaan peristiwa pada 2024 berlalu. Namun, informasi mengenai alasan keterlambatan tersebut sejauh ini berasal dari pihak kuasa hukum. Keterangan itu perlu ditempatkan sebagai penjelasan dari pihak pelapor dan tidak dapat diperlakukan sebagai temuan resmi yang telah diverifikasi secara independen.
Baca juga: Tanggapan Misbakhun Terhadap Tuduhan Terkait Pita Cukai Rokok | Pemusnahan Obat Tradisional Ilegal: Tindakan Tegas BPOM terhadap Produk Berbahaya | Usulan Car Free Day Dua Kali Seminggu dan Implikasinya Terhadap Polusi Udara
