JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong Menteri Perindustrian Sarmuji memperkuat perlindungan terhadap industri dalam negeri di tengah derasnya arus masuk berbagai produk impor. Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin setelah Sarmuji resmi dilantik untuk menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Kadin menilai penguatan kebijakan industri diperlukan agar pelaku usaha nasional memiliki ruang yang cukup untuk bertahan, meningkatkan produksi, dan memperluas kapasitas di pasar domestik.
Pelantikan Sarmuji berlangsung sebagai bagian dari perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pergantian pimpinan di Kementerian Perindustrian tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk menegaskan kembali arah pengembangan manufaktur nasional. Menurut Kadin, tantangan yang dihadapi industri tidak hanya berkaitan dengan biaya produksi dan daya saing, tetapi juga tekanan dari produk impor yang dapat memasuki pasar Indonesia dengan harga kompetitif.
Saleh Husin menekankan bahwa perlindungan industri nasional perlu diterapkan secara selektif dan terukur. Kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menutup akses perdagangan atau menghentikan seluruh kegiatan impor, karena sejumlah bahan baku, barang modal, dan produk tertentu masih dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Fokusnya adalah memastikan impor tidak menekan industri domestik secara tidak adil, terutama sektor manufaktur yang menyerap tenaga kerja dan membangun rantai pasok nasional.
Dalam konteks itu, Kadin berharap Menteri Perindustrian Sarmuji dapat memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memetakan komoditas yang perlu diawasi. Pengawasan, penyesuaian regulasi, serta pemberian dukungan kepada produsen lokal dinilai penting agar kebijakan perlindungan tetap sejalan dengan kebutuhan industri. Pendekatan yang selektif diharapkan mampu menjaga keseimbangan keterbukaan perdagangan, ketersediaan barang, dan keberlanjutan industri manufaktur Indonesia.
Saleh Husin berpandangan bahwa kebijakan perlindungan industri nasional tidak dapat diterapkan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan kondisi setiap sektor. Karakteristik industri, tingkat kematangan usaha, kapasitas produksi, serta ketergantungan terhadap bahan baku dan produk impor berbeda-beda. Karena itu, keputusan untuk membatasi atau mengatur masuknya produk dari luar negeri perlu disusun secara terukur dan selektif, bukan berdasarkan pendekatan yang seragam.
Perlindungan sebaiknya diberikan kepada produk yang telah mampu diproduksi dan dipasok oleh industri dalam negeri. Kemampuan tersebut harus dinilai melalui data yang mencakup kualitas, kuantitas, kesinambungan pasokan, dan daya saing harga. Jika produk domestik telah memenuhi standar serta dapat mencukupi kebutuhan pasar, kebijakan perlindungan dapat membantu memperkuat produsen nasional, memperluas kapasitas usaha, dan menciptakan kepastian bagi investasi.
Pendekatan berbasis kemampuan produksi juga diperlukan agar kebijakan tidak menimbulkan gangguan terhadap industri yang masih bergantung pada produk impor. Sejumlah sektor mungkin belum memiliki kapasitas untuk menghasilkan komponen, bahan baku, atau barang penunjang dengan mutu dan volume yang dibutuhkan. Pembatasan yang diberlakukan terlalu luas berisiko meningkatkan biaya produksi, menghambat kegiatan usaha, serta menurunkan daya saing industri yang seharusnya tetap didukung.
Menurut Saleh, keseimbangan perlindungan produsen domestik dan pemenuhan kebutuhan industri menjadi hal yang penting. Pemerintah perlu menggunakan data yang akurat untuk menentukan sektor prioritas, mengevaluasi dampak kebijakan, dan menyesuaikan perlindungan dengan perkembangan kapasitas nasional. Dengan cara ini, kebijakan tidak sekadar menutup pasar, tetapi mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kemandirian secara bertahap. Perlindungan yang selektif juga memungkinkan kebutuhan industri tetap terpenuhi selama produk lokal belum mampu menggantikan pasokan impor secara memadai.
Kekhawatiran terhadap masuknya produk impor muncul ketika barang tersebut menyasar segmen yang sebenarnya telah mampu dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Dalam kondisi seperti itu, pelaku usaha nasional harus menghadapi tekanan harga dan persaingan volume yang dapat mengurangi kapasitas produksi, menekan margin, bahkan mengancam keberlangsungan investasi manufaktur. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh industri kecil dan menengah yang menjadi bagian dari rantai pasok nasional.
Saleh berpandangan bahwa pengaturan impor perlu terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kapasitas industri, kebutuhan pasar, serta kondisi persaingan di setiap sektor. Apabila ditemukan arus barang yang berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat, perlindungan dapat diperkuat secara selektif melalui instrumen yang terukur. Kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghentikan seluruh impor, melainkan memastikan perdagangan berlangsung secara adil dan tidak mengorbankan industri yang telah memiliki kemampuan produksi memadai.
Dalam kerangka itu, impor bahan baku dan barang modal tetap perlu dijaga agar tidak mengalami hambatan yang tidak perlu. Kelancaran pasokan mesin, komponen, bahan penolong, dan material yang belum tersedia di dalam negeri penting untuk mendukung produktivitas serta ekspansi manufaktur. Demikian pula, produk tertentu yang belum dapat diproduksi secara kompetitif di Indonesia tetap membutuhkan akses impor. Pembatasan yang terlalu luas justru dapat meningkatkan biaya produksi dan melemahkan daya saing perusahaan nasional.
Karena itu, kebijakan impor tidak dapat diterapkan dengan pendekatan seragam untuk semua jenis produk. Setiap sektor memiliki kapasitas produksi, struktur biaya, tingkat ketergantungan bahan baku, dan kebutuhan barang modal dari luar negeri yang berbeda. Evaluasi perlu didasarkan pada data dan dilakukan secara berkala, dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen, produsen, serta keberlanjutan rantai pasok. Pengaturan selektif akan membantu pemerintah membedakan impor yang diperlukan untuk memperkuat industri dari impor barang jadi yang berisiko menekan produksi domestik.
Saleh Husin menekankan bahwa perlindungan industri nasional perlu dibangun melalui kebijakan yang terintegrasi dan berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan. Setiap instrumen pemerintah harus ditempatkan dalam kerangka yang saling mendukung, bukan dijalankan secara terpisah atau berdasarkan pertimbangan jangka pendek. Kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan kapasitas produksi dalam negeri, struktur biaya, tingkat persaingan, serta posisi industri Indonesia dalam rantai pasok global.
Sejumlah instrumen dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya tahan industri. Pengendalian impor, misalnya, dapat diterapkan ketika lonjakan produk dari luar negeri berpotensi menekan produsen domestik. Pada saat yang sama, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat mendorong penggunaan bahan, komponen, dan jasa lokal selama ketersediaannya memenuhi standar kualitas serta kebutuhan produksi. Pemerintah juga dapat menggunakan mekanisme safeguard untuk memberikan ruang penyesuaian kepada industri yang menghadapi tekanan serius akibat persaingan impor. Insentif fiskal maupun nonfiskal diperlukan agar perusahaan terdorong meningkatkan kapasitas, teknologi, dan efisiensi.
Namun, seluruh instrumen itu tidak dapat diterapkan dengan pendekatan seragam. Karakter setiap produk berbeda, baik dari sisi bahan baku, teknologi, skala produksi, tingkat ketergantungan terhadap komponen impor, maupun kemampuan memenuhi permintaan pasar. Karena itu, kebijakan untuk industri padat karya tidak selalu sesuai bagi industri berbasis teknologi tinggi. Penetapan persyaratan TKDN, pembatasan impor, atau pemberian insentif harus didasarkan pada kajian sektoral dan data yang dapat diverifikasi.
Arah kebijakan yang didorong Kadin adalah memperkuat industri nasional melalui perlindungan yang tepat sasaran, terukur, dan adaptif. Pemerintah perlu memastikan bahwa perlindungan tersebut meningkatkan produktivitas serta investasi, bukan menciptakan ketergantungan atau mengurangi pilihan bahan baku. Impor yang masih dibutuhkan oleh sektor industri tetap harus tersedia agar proses produksi berjalan lancar. Dengan keseimbangan tersebut, perlindungan industri dapat menjadi sarana memperkuat kemampuan nasional tanpa menghambat efisiensi dan keterhubungan Indonesia dengan pasar global.
