Jakarta | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta menemukan bahwa penipuan digital merupakan jenis hoaks yang paling sering ditemukan di ibu kota. Temuan ini menunjukkan bahwa informasi menyesatkan yang berujung pada penipuan menjadi salah satu persoalan utama dalam ruang digital Jakarta. Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menyampaikan temuan tersebut dalam keterangannya pada 3 November 2026. Ia menjelaskan bahwa pola penipuan digital menyasar warga melalui sejumlah saluran, sehingga masyarakat perlu mencermati informasi yang diterima sebelum mempercayai atau menindaklanjutinya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hoaks tidak hanya berupa kabar keliru, tetapi juga dapat dikemas sebagai upaya menipu.
Modus yang ditemukan memiliki beragam bentuk. Di antaranya adalah undangan palsu, phishing, serta informasi yang mencatut nama pejabat atau orang lain. Bentuk-bentuk ini dapat hadir melalui saluran yang berbeda dan memakai identitas yang seolah-olah dapat dipercaya. Karena itu, warga perlu memahami bahwa tampilan atau nama yang digunakan dalam suatu pesan tidak dengan sendirinya memastikan kebenarannya. Diskominfotik menyoroti pola-pola tersebut sebagai bagian dari penipuan digital yang beredar di masyarakat. Meski bentuknya tidak selalu sama, ciri utamanya adalah penggunaan informasi atau identitas untuk mengelabui warga. Kewaspadaan terhadap pesan yang diterima menjadi penting agar warga tidak begitu saja menerima klaim yang belum jelas.
Marulina Dewi menyampaikan bahwa pola-pola penipuan tersebut perlu diperangi bersama. Pesan ini menempatkan upaya menghadapi hoaks sebagai tanggung jawab kolektif, bukan hanya persoalan satu pihak. Warga perlu lebih cermat mengenali kemungkinan adanya undangan palsu, phishing, maupun informasi yang menggunakan nama pejabat atau orang lain tanpa dasar yang dapat dipastikan. Pada saat yang sama, temuan Diskominfotik memberi gambaran mengenai jenis hoaks yang paling sering dijumpai di Jakarta, tanpa menghilangkan kenyataan bahwa modusnya dapat muncul melalui beragam saluran. Dengan menegaskan perlunya kerja bersama, Diskominfotik mengajak masyarakat untuk memberikan perhatian pada pola-pola tersebut dan tidak membiarkan penipuan digital dianggap sebagai informasi biasa. Temuan ini menjadi landasan penting bagi penguatan pemahaman warga terhadap hoaks yang berkembang di ibu kota.
Selain penipuan digital yang banyak ditemukan, informasi bohong mengenai program pemerintah juga menjadi perhatian. Hoaks dalam kategori ini dapat memuat kabar yang tidak benar atau menyesatkan tentang berbagai layanan dan program yang berkaitan dengan masyarakat. Karena informasi tersebut membawa nama program pemerintah, warga perlu mencermati isi kabar dan tidak langsung menganggapnya sebagai keterangan resmi. Keberadaan informasi semacam ini menunjukkan bahwa persoalan hoaks tidak hanya berkaitan dengan modus penipuan, tetapi juga menyentuh informasi publik yang dibutuhkan warga dalam kehidupan sehari-hari.
Marulina menyebutkan bahwa hoaks mengenai program pemerintah beredar dalam sejumlah bidang, yaitu bantuan sosial, kesehatan, dan kebencanaan. Ketiga bidang tersebut berkaitan dengan informasi yang penting bagi masyarakat, sehingga kabar yang tidak benar di dalamnya patut mendapat perhatian. Informasi tentang bantuan sosial, misalnya, dapat menjadi bahan yang dibagikan atau dibicarakan warga, sebagaimana kabar terkait kesehatan maupun kebencanaan. Namun, penyebaran sebuah kabar tidak dengan sendirinya memastikan bahwa isi tersebut benar. Keterangan mengenai kategori-kategori ini disampaikan oleh Marulina, bukan dimaksudkan sebagai rincian mengenai kasus tertentu.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena hoaks berpotensi merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, informasi mengenai program pemerintah, termasuk yang terkait bantuan sosial, kesehatan, dan kebencanaan, perlu dipahami secara cermat sebelum diterima sebagai fakta. Penyebutan bidang-bidang itu juga menegaskan bahwa edukasi warga perlu mencakup kemampuan mengenali informasi yang tidak benar, bukan hanya kewaspadaan terhadap penipuan digital. Dengan membedakan kabar yang belum terverifikasi dan keterangan yang dapat dipastikan, masyarakat dapat menilai informasi secara lebih hati-hati. Fokus pada kategori hoaks yang disebut Marulina membantu menjelaskan ruang lingkup persoalan tanpa menambahkan klaim lain tentang dampak atau jumlah kasus.
Penguatan literasi digital menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu warga menghadapi maraknya informasi menyesatkan, termasuk penipuan digital. Warga perlu memiliki kemampuan untuk menilai informasi yang diterima sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dengan begitu, kabar bohong dapat dikenali lebih awal dan tidak mudah menimbulkan kesalahpahaman maupun kerugian. Edukasi ini juga memberi ruang bagi masyarakat untuk memahami informasi mengenai program pemerintah secara lebih tepat.
Marulina menjelaskan bahwa penyampaian edukasi dilakukan dengan melibatkan perangkat kewilayahan. Kerja sama tersebut mencakup lurah, pengurus RT dan RW, serta posyandu, sehingga pesan dapat menjangkau lingkungan warga melalui unsur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pelibatan berbagai unsur tersebut menjadi cara untuk memperluas penyampaian informasi dan mengajak masyarakat lebih cermat dalam menerima kabar. Fokusnya bukan hanya mengenalkan program pemerintah, melainkan juga memberikan pemahaman agar warga mampu mengantisipasi berita palsu.
Upaya literasi digital juga menyasar lingkungan sekolah. Jangkauan ke sekolah memperluas edukasi kepada warga, termasuk kalangan pelajar, mengenai pentingnya membedakan informasi yang benar dari kabar bohong. Penyampaian program pemerintah dan edukasi tentang berita palsu ditempatkan dalam rangkaian upaya yang sama, yakni memperkuat pemahaman masyarakat terhadap informasi yang beredar. Dalam konteks penipuan digital yang mendominasi hoaks di Jakarta, kemampuan memeriksa dan menyikapi informasi secara hati-hati menjadi bekal yang relevan.
Melalui kerja sama dengan perangkat kewilayahan dan penyampaian edukasi di sekolah, Pemprov DKI berupaya mendekatkan literasi digital kepada beragam lingkungan masyarakat. Keterangan Marulina menegaskan bahwa pendekatan tersebut mencakup saluran warga seperti kelurahan, RT, RW, dan posyandu, sekaligus lingkungan pendidikan. Warga diharapkan tidak hanya memperoleh informasi tentang program pemerintah, tetapi juga semakin terhadap kabar yang belum jelas kebenarannya. Edukasi ini mendorong kebiasaan untuk lebih kritis saat menerima maupun meneruskan informasi, tanpa menganggap setiap kabar yang beredar sebagai fakta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program duta antihoaks sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi literasi digital kepada warga. Inisiatif ini dirancang agar penyampaian informasi mengenai hoaks dan pentingnya memeriksa kebenaran kabar tidak hanya dilakukan melalui kanal resmi pemerintah. Pelajar yang terpilih akan dilibatkan sebagai mitra untuk membantu menyebarkan informasi akurat kepada masyarakat. Dengan melibatkan kelompok muda, Pemprov berharap pesan edukasi dapat menjangkau lebih banyak kalangan dan hadir dalam komunikasi sehari-hari, termasuk di lingkungan tempat para pelajar berinteraksi.
Peran para duta direncanakan berlangsung selama satu tahun ke depan. Dalam rentang tersebut, mereka akan membantu menyampaikan informasi yang benar serta mengajak masyarakat lebih cermat saat menerima dan meneruskan kabar digital. Keterlibatan pelajar dipandang sebagai cara untuk memperluas jangkauan edukasi, bukan menggantikan peran pemerintah maupun sumber informasi resmi. Pesan tentang pentingnya mengenali informasi menyesatkan dapat disampaikan melalui pendekatan yang dekat dengan pengalaman anak muda. Program ini juga menempatkan pelajar sebagai mitra dalam membangun kebiasaan mencari sumber yang dapat dipercaya sebelum membagikan suatu informasi.
Marulina menilai gaya komunikasi anak muda cenderung lebih mudah diterima publik dibandingkan gaya komunikasi pemerintah. Kedekatan bahasa dan cara berinteraksi dengan sesama kelompok usia dapat membuat pesan literasi digital terasa lebih akrab bagi penerimanya. Pandangan tersebut menjadi salah satu alasan pelajar dilibatkan dalam penyampaian edukasi, sehingga informasi akurat dapat disebarkan dengan pendekatan yang sesuai bagi masyarakat. Meski demikian, program ini tetap merupakan rencana yang akan dijalankan ke depan; dampaknya belum dapat dinilai sebelum pelaksanaan berlangsung.
Baca juga: Investasi Jakarta Capai Rp173,6 Triliun, Pemprov Soroti Percepatan Layanan Publik | Festival Olahraga Rakyat Jakarta 2026 Satukan Warga dalam Semangat Kebersamaan | Mahasiswa KKN Unusia Kenalkan Pemanfaatan Digital kepada Warga Warungmenteng 21 kunjungan
