JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Guru besar Universitas Pertamina, Iman Kartolaksono Reksowardojo, mendorong percepatan penerapan bahan bakar bioetanol dengan kandungan etanol tinggi di Indonesia. Menurut dia, penggunaan bahan bakar tersebut perlu segera dikembangkan sebagai bagian dari langkah strategis untuk mengurangi hingga menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin. Dorongan ini disampaikan Iman pada pekan lalu di Jakarta, ketika ia menyoroti pentingnya mempercepat pemanfaatan bioetanol dalam sistem energi nasional.
Iman menilai percepatan penggunaan bioetanol berkadar tinggi menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian. Penerapan bahan bakar ini dipandang dapat mendukung upaya mengurangi ketergantungan pada pasokan bensin dari luar negeri. Dengan demikian, pengembangan bioetanol tidak hanya berkaitan dengan pilihan bahan bakar, tetapi juga dengan arah kebijakan energi Indonesia.
Pernyataan tersebut menegaskan urgensi untuk mempercepat penggunaan bioetanol di dalam negeri. Kandungan etanol yang tinggi menjadi salah satu aspek yang disoroti dalam penerapan bahan bakar ini. Iman menyampaikan bahwa langkah tersebut penting agar Indonesia dapat mengurangi, bahkan menghentikan, ketergantungannya terhadap impor bensin. Pandangan itu menjadi dasar bagi perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan dan penerapan bioetanol sebagai bahan bakar.
Pengembangan bioetanol juga berkaitan erat dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Ketika penggunaannya dipercepat, bahan bakar ini diharapkan menjadi bagian dari langkah Indonesia dalam membangun sistem energi yang lebih kuat. Karena itu, dorongan Iman menempatkan percepatan penerapan bioetanol berkadar tinggi sebagai agenda penting, terutama dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap bensin impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Ketersediaan bahan baku masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan bioetanol nasional. Bahan bakar ini memanfaatkan komoditas dalam negeri, terutama tebu, singkong, dan jagung. Namun, pasokan ketiga komoditas tersebut disebut masih terbatas sehingga dapat memengaruhi kelancaran penerapan bioetanol secara lebih luas. Tantangan tersebut perlu mendapat perhatian karena keberlanjutan pemanfaatan bioetanol tidak hanya bergantung pada pengujian efisiensi, tetapi juga pada kemampuan menyediakan bahan baku secara memadai.
Tebu, singkong, dan jagung merupakan sumber daya yang telah tersedia di dalam negeri, tetapi ketersediaannya belum sepenuhnya mampu mendukung kebutuhan penerapan yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan bioetanol memerlukan perhatian terhadap kesinambungan pasokan komoditas. Tanpa dukungan bahan baku yang cukup, penerapan bahan bakar tersebut berpotensi menghadapi kendala, meskipun hasil pengujian efisiensinya menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.
Persoalan pasokan juga berkaitan dengan upaya mendorong bioetanol sebagai bagian dari pemanfaatan sumber daya domestik. Keterbatasan bahan baku menjadi isu yang perlu dipertimbangkan dalam percepatan program, sebab ketersediaan tebu, singkong, dan jagung akan menentukan sejauh mana penerapan dapat berjalan. Karena itu, pembahasan mengenai bioetanol tidak dapat dipisahkan dari kondisi pasokan komoditas yang menjadi bahan dasarnya.
Iman menyampaikan bahwa apabila penerapan bioetanol dapat berjalan, manfaatnya tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bahan bakar. Program tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian daerah. Peluang itu menjadikan penguatan pasokan bahan baku penting untuk diperhatikan, karena keberhasilan penerapan bioetanol dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, keterbatasan tebu, singkong, dan jagung tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi agar potensi penyerapan tenaga kerja serta penggerakan ekonomi daerah dapat diwujudkan.
Iman menekankan perlunya uji komparasi yang menyeluruh bioetanol dan bensin komersial yang saat ini beredar di pasar. Pengujian tersebut perlu dilakukan dengan metode yang terukur, transparan, dan menggunakan kondisi pemakaian yang setara agar perbandingan tidak dipengaruhi oleh perbedaan kendaraan, beban, maupun pola berkendara. Dengan pendekatan itu, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memperoleh dasar yang lebih kuat sebelum mengambil keputusan terkait perluasan penggunaan bioetanol.
Aspek utama yang perlu diperiksa adalah efisiensi energi setiap jenis bahan bakar. Pengujian dapat mencakup konsumsi bahan bakar, jarak tempuh, kinerja mesin, respons kendaraan, serta kebutuhan perawatan dalam periode tertentu. Data tersebut penting untuk menunjukkan dampak penggunaan bioetanol terhadap biaya operasional dan pengalaman pengguna, bukan hanya menilai bahan bakar berdasarkan karakteristik teknis di laboratorium. Pengujian pada berbagai tipe kendaraan juga diperlukan karena hasilnya dapat berbeda bergantung pada spesifikasi mesin dan tingkat kompatibilitasnya.
Selain efisiensi, tingkat emisi yang dihasilkan harus menjadi bagian penting dari komparasi. Parameter seperti emisi karbon, hidrokarbon, karbon monoksida, dan partikulat perlu diukur menggunakan prosedur yang konsisten. Perbandingan semacam ini dapat membantu memastikan apakah manfaat lingkungan yang diharapkan dari bioetanol benar-benar terlihat dalam penggunaan nyata, sekaligus memperhitungkan kinerja bahan bakar sepanjang siklus pemakaiannya. Namun, hasil tersebut perlu menunggu pengujian resmi dan tidak dapat ditarik hanya dari asumsi atau klaim awal.
Pemerintah menyiapkan peta jalan penerapan bahan bakar nabati berbasis bioetanol secara bertahap. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa mandatori campuran bioetanol 10 persen atau E10 ditargetkan mulai diterapkan pada 2027. Kebijakan tersebut kemudian diarahkan meningkat menjadi E20 dalam rentang 2028 hingga 2029, dengan sasaran jangka panjang pengembangan campuran hingga E50.
Peta jalan itu memanfaatkan komoditas lokal yang berpotensi menjadi bahan baku utama, lain tebu, singkong, dan jagung. Saat ini, Pertamina baru memasarkan Pertamax Green dengan kandungan bioetanol 5 persen atau E5. Karena itu, pemerintah akan memperluas penerapan E10 terlebih dahulu untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin sekaligus mematangkan kapasitas produksi, distribusi, dan ekosistem industri sebelum beralih ke E20.
Pengembangan tersebut juga membutuhkan skema pembiayaan dan tata kelola yang melibatkan berbagai pihak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa BUMN, sektor swasta, dan masyarakat akan menjadi bagian dari pembiayaan serta pelaksanaan program. Pemerintah akan memastikan ketersediaan lahan, kepastian pemanfaatannya, dan legalitas kawasan, sedangkan masyarakat didorong masuk ke dalam ekosistem usaha, mulai dari penyediaan bahan baku hingga kegiatan industri turunannya.
Keterangan itu disampaikan setelah rapat program khusus pengembangan bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai provinsi di Jakarta pada Senin, 21 September. Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi melalui pengembangan biofuel berbasis komoditas pertanian. Kolaborasi pusat dan daerah dinilai penting agar penyediaan bahan baku serta pembangunan industri dapat berlangsung terkoordinasi.
Amran menyebut kebutuhan lahan untuk tiga komoditas strategis itu mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektare. Pemerintah berencana membangun pabrik dan menggerakkan program tersebut secara masif di seluruh Indonesia, sehingga peningkatan bauran bioetanol dapat ditopang oleh pasokan domestik yang berkelanjutan.
