Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas tantangan membangun ibu kota dalam kuliah umum yang sekaligus menandai peresmian gedung Universitas Ciputra Jakarta di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026). Di hadapan sivitas akademika dan undangan, ia menekankan bahwa pembangunan kota tidak dapat dilakukan oleh pemerintah seorang diri. Jakarta memiliki persoalan dan kebutuhan yang beragam, sehingga upaya menjawabnya memerlukan keterlibatan banyak pihak. Pramono menyampaikan bahwa pengalaman memimpin daerah membuatnya memahami pentingnya membangun hubungan kerja yang terbuka, termasuk dengan kalangan usaha. Kolaborasi, menurutnya, menjadi bagian penting dari cara pemerintah mendorong kemajuan kota.
Pramono menceritakan upayanya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk para pengusaha. Kerja bersama itu dipandang perlu agar gagasan dan sumber daya dari beragam unsur dapat mendukung kepentingan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan dan menjaga kepentingan publik, sementara pihak lain dapat berkontribusi melalui pengalaman, pengetahuan, jejaring, maupun kapasitas yang dimiliki. Namun, kerja sama tidak terbentuk hanya dengan mempertemukan para pemangku kepentingan. Dibutuhkan komunikasi yang konsisten, kesediaan untuk mendengar, dan kejelasan tujuan agar setiap pihak memahami peran serta tanggung jawabnya. Dengan cara tersebut, perbedaan latar belakang dapat menjadi kekuatan untuk mencari jalan keluar atas tantangan perkotaan.
Pokok pandangan yang disampaikan Pramono adalah bahwa pembangunan Jakarta memerlukan kepercayaan dan kemauan untuk berkolaborasi. Hubungan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu dibangun di atas rasa saling percaya agar kerja bersama dapat berjalan dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ia mengingatkan bahwa kepentingan pribadi tidak semestinya didahulukan dalam proses membangun kota. Ketika masing-masing pihak hanya berfokus pada keuntungan sendiri, ruang untuk menyusun kepentingan bersama menjadi terbatas. Sebaliknya, kesediaan menempatkan kebutuhan Jakarta dan warganya sebagai tujuan bersama dapat membuka peluang kerja sama yang lebih kuat. Pesan tersebut juga relevan bagi lingkungan pendidikan, tempat gagasan, kompetensi, dan hubungan lintas sektor dapat tumbuh. Tantangan pembangunan, pada akhirnya, menuntut komitmen bersama, bukan sekadar keputusan dari satu pihak.
Dalam membahas kepemimpinan, Pramono menyinggung ego sebagai salah satu persoalan yang dapat memengaruhi cara seorang pemimpin menjalankan tugas. Ia menempatkan sikap terhadap kritik dan serangan sebagai bagian dari tantangan selama menjabat, tetapi menyatakan tidak ingin terus mempersoalkannya. Menurutnya, perhatian utama perlu diarahkan pada pekerjaan untuk Jakarta, bukan pada hal-hal yang dapat mengalihkan fokus dari tanggung jawab tersebut. Pernyataan itu menggambarkan pendekatannya dalam menghadapi keadaan selama bertugas sebagai gubernur, tanpa menjadikan respons terhadap serangan sebagai pusat pembahasan. Ia memilih untuk menjalankan pekerjaan dan menjaga perhatian pada kepentingan kota.
Pramono mengatakan bahwa ia berusaha tidak lagi mempermasalahkan serangan yang diterimanya selama menjalankan tugas. Ia menyampaikan sikap itu dengan menekankan bahwa dirinya merasa sudah tidak memiliki ego. “Saya merasa sudah tidak memiliki ego, jadi santai saja menghadapi keadaan, baik diserang maupun tidak,” ujarnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ia berupaya menerima keadaan tanpa membiarkan persoalan itu menggeser prioritas kerja. Ia tidak menyatakan bahwa serangan tersebut tidak terjadi, melainkan menegaskan bahwa dirinya memilih untuk tidak menjadikannya hal utama. Dengan demikian, sikap yang ia sampaikan adalah tetap tenang dan melanjutkan tugas, terlepas dari ada atau tidaknya serangan yang diterima.
Dalam konteks kepemimpinan di Jakarta, Pramono menempatkan kerja untuk kota sebagai prioritas yang lebih penting daripada menanggapi serangan. Ia menyebut ego sebagai persoalan yang perlu diperhatikan, sekaligus menjelaskan sikap pribadinya dalam menghadapi situasi yang muncul selama bertugas. Pesan yang disampaikannya berfokus pada upaya menjaga perhatian pada tanggung jawab sebagai gubernur. Ia memilih bersikap santai, tidak memperpanjang persoalan serangan, dan tetap menjalankan pekerjaan. Dengan cara itu, ia menggambarkan bahwa kepemimpinan baginya menuntut fokus pada tugas yang diemban. Pernyataannya tidak menguraikan siapa yang menyerang ataupun alasan di baliknya; ia hanya menyampaikan bahwa keadaan tersebut tidak akan mengubah prioritasnya untuk bekerja bagi Jakarta.
Dalam membahas dinamika pekerjaan di pemerintahan, Pramono menggambarkan Jakarta dengan seloroh bahwa kota ini memiliki banyak “suhu” dan “pesilat”. Ungkapan itu menjadi cara ringan untuk menyebut beragam karakter, pengalaman, serta pandangan yang ditemui dalam lingkungan kerja dan kehidupan kota. Ia kemudian menambahkan bahwa dirinya juga merupakan “pesilat lama”. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai kiasan, bukan sebagai penjelasan tentang keahlian bela diri ataupun kejadian tertentu.
Gambaran itu memberi konteks mengenai tantangan yang muncul ketika seseorang menjalankan tugas pemerintahan di Jakarta. Pekerjaan tersebut berlangsung di tengah banyak pihak dengan latar belakang, kepentingan, dan cara berkomunikasi yang berbeda. Sebutan “suhu” dapat dipahami sebagai gambaran orang-orang yang dinilai berpengalaman atau memiliki pengaruh, sedangkan “pesilat” menghadirkan kesan tentang individu yang tangguh dan terbiasa menghadapi dinamika. Namun, Pramono tidak merujuk pada kelompok atau konflik khusus melalui ungkapan tersebut.
Dengan menyebut dirinya sebagai pesilat lama, Pramono menyampaikan kesan bahwa ia telah cukup lama berhadapan dengan berbagai situasi dalam pekerjaan publik. Seloroh itu juga dapat dibaca sebagai cara untuk menunjukkan kesiapan menghadapi dinamika tanpa mengubah pembicaraan menjadi uraian yang terlalu tegang. Pilihan kata tersebut membuat pesannya terasa akrab, sekaligus menegaskan bahwa pekerjaan pemerintahan membutuhkan pengalaman dan ketahanan dalam menyikapi perbedaan. Dalam konteks Jakarta, gambaran itu merangkum suasana kerja yang beragam, tanpa menyederhanakan tantangan menjadi pertentangan tertentu. Maknanya tetap terikat pada cara Pramono menggambarkan dinamika yang ia hadapi, bukan pada peristiwa atau konflik yang tidak dijelaskan.
Pramono menekankan bahwa kepercayaan merupakan dasar penting bagi pemerintahan yang mampu bekerja efektif sekaligus membangun hubungan sehat dengan dunia usaha. Menurutnya, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui pernyataan atau ajakan, tetapi perlu dibuktikan lewat kebijakan yang jelas, proses yang terbuka, dan perlakuan yang adil. Pemerintah perlu memberi kepastian kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai tata cara serta dasar pengambilan keputusan, sehingga kerja sama dapat berlangsung tanpa kecurigaan yang tidak perlu.
Salah satu contoh yang ia kemukakan adalah pembenahan transparansi perizinan, termasuk proses yang berkaitan dengan koefisien lantai bangunan (KLB). Urusan perizinan memiliki dampak langsung terhadap rencana investasi dan pembangunan. Karena itu, prosesnya perlu memiliki ketentuan yang dapat dipahami, tahapan yang dapat ditelusuri, serta standar yang berlaku secara konsisten. Keterbukaan semacam ini membantu pemohon mengetahui persyaratan dan alur yang harus ditempuh, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam memberikan layanan.
Dalam konteks tersebut, Pramono menyebut penerbitan Pergub Nomor 11 Tahun 2026 sebagai langkah untuk membuat proses perizinan lebih transparan dan mengurangi ruang bagi praktik yang tidak semestinya. Aturan itu, menurut penjelasannya, diarahkan agar mekanisme dan kewenangan dalam proses perizinan menjadi lebih terbuka. Dengan memperjelas tata kelola, pemerintah dapat mengurangi ketidakpastian serta mendorong proses yang lebih tertib. Ia juga menyatakan bahwa langkah tersebut berarti dirinya memangkas kewenangannya sendiri. Pernyataan itu menegaskan bahwa upaya memperkuat kepercayaan dapat menuntut pemerintah membatasi ruang diskresi, bukan sekadar meminta pihak lain untuk percaya.
Pramono berharap keterbukaan dan kepastian aturan dapat menjadi landasan bagi hubungan yang lebih produktif pemerintah dan pengusaha. Kerja sama, menurut harapannya, perlu dibangun secara setara: pemerintah menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan secara jelas, sementara pelaku usaha mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan proses yang transparan, kedua pihak dapat berfokus pada tujuan bersama tanpa menghadapi hambatan yang tidak perlu.
Baca juga: Persija Jakarta Dijadwalkan Menggunakan Stadion di Bali untuk Hadapi Java United | Destinasi Liburan Keluarga yang Menyenangkan di Jakarta | Kolaborasi Unik Poké Wayang dan Budaya Indonesia
