Jakarta | Pemerintah menyiapkan rencana pemberian ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital bagi masyarakat. Perangkat tersebut diproyeksikan menjadi sarana untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan berbagai bantuan pemerintah secara langsung kepada penerima. Melalui sistem ini, dana tidak hanya disampaikan melalui mekanisme konvensional, tetapi juga dapat masuk ke rekening digital yang terhubung dengan ponsel milik warga.
Rencana itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam pemaparannya, Hashim menyatakan bahwa setiap warga negara nantinya akan diberikan ponsel dengan rekening digital. Rekening tersebut akan menjadi tempat penyaluran dana pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerima.
Skema tersebut dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital sekaligus mendukung penyaluran bantuan yang lebih terarah. Dengan memiliki perangkat dan rekening digital, penerima diharapkan dapat memperoleh informasi serta menerima dana pemerintah secara lebih mudah, cepat, dan tercatat. Sistem digital juga berpotensi membantu pemerintah memantau proses penyaluran, mengurangi hambatan administratif, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan bantuan.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan persyaratan penerima, jumlah perangkat yang akan dibagikan, maupun jadwal pelaksanaan program. Belum dijelaskan pula apakah pemberian ponsel akan ditujukan kepada seluruh warga negara atau diprioritaskan bagi kelompok penerima bansos dan bantuan pemerintah tertentu. Karena itu, rincian mengenai pendataan, mekanisme distribusi, keamanan rekening, dan penggunaan perangkat masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
Sampai informasi ini disampaikan, pemerintah belum mengumumkan persyaratan khusus bagi masyarakat yang berpotensi menerima ponsel gratis dalam rencana penyaluran bantuan sosial tersebut. Belum terdapat keterangan resmi mengenai dokumen yang harus disiapkan, status kependudukan, tingkat penghasilan, kepemilikan perangkat, maupun kondisi sosial ekonomi yang akan menjadi dasar penetapan penerima. Karena itu, masyarakat belum dapat memastikan apakah dirinya termasuk dalam sasaran program atau perlu memenuhi ketentuan tertentu.
Kriteria penerima juga belum dijelaskan secara terperinci. Pemerintah belum menyampaikan apakah bantuan akan diprioritaskan bagi keluarga penerima manfaat yang telah tercatat dalam basis data bantuan sosial, kelompok berpenghasilan rendah, pelajar, pekerja tertentu, atau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap perangkat komunikasi. Belum ada pula informasi mengenai kemungkinan penggunaan data administrasi kependudukan, pendataan sosial, atau mekanisme verifikasi lain untuk menyusun daftar penerima.
Hashim belum merinci apakah rencana tersebut akan diberikan kepada seluruh masyarakat atau hanya kelompok tertentu. Ruang lingkup program, jumlah ponsel yang tersedia, wilayah pelaksanaan, serta tahapan distribusinya masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Hal yang sama berlaku untuk mekanisme pembagian, termasuk pihak yang bertanggung jawab menyalurkan perangkat, cara pemberitahuan kepada penerima, dan waktu pelaksanaannya.
Dengan belum adanya ketentuan resmi, informasi mengenai sasaran penerima masih terbuka dan belum dapat dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran. Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap pesan, formulir, atau tautan yang mengatasnamakan program ponsel gratis, terutama jika meminta data pribadi, biaya administrasi, atau informasi rekening. Syarat penerimaan dan prosedur pembagian baru dapat dipastikan setelah diumumkan melalui saluran resmi pemerintah. Sebelum pengumuman tersebut tersedia, tidak ada dasar yang sah untuk menyatakan seseorang telah ditetapkan sebagai penerima maupun untuk menjamin bahwa pendaftaran tertentu akan menghasilkan bantuan.
Rencana penyaluran ponsel gratis tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Perangkat tersebut diproyeksikan membantu penerima bantuan sosial menggunakan rekening digital, terutama untuk menerima dan mengelola penyaluran bantuan secara lebih langsung. Dengan demikian, program ponsel gratis juga diarahkan untuk mendukung warga yang selama ini belum terhubung dengan sistem perbankan.
Dalam skema yang disiapkan pemerintah, rekening digital ditujukan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Sebelumnya, pemerintah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi kelompok tersebut. Fasilitas ini diharapkan memperluas jangkauan layanan perbankan sekaligus memudahkan proses distribusi bantuan sosial melalui kanal digital.
Hashim Djojohadikusumo menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia masih belum memiliki rekening bank. Kelompok ini dinilai masih berada di luar sektor perbankan dan belum menikmati akses penuh terhadap layanan keuangan formal. Angka tersebut, menurut Hashim, mengacu pada data Bank Dunia. Besarnya jumlah warga yang belum memiliki rekening menunjukkan bahwa pembukaan rekening digital menjadi bagian penting dalam agenda inklusi keuangan.
Pemerintah juga berencana menghapus biaya pembukaan rekening yang sebelumnya dapat mencapai Rp50 ribu. Penghapusan pungutan tersebut diharapkan menghilangkan salah satu hambatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk masuk ke layanan perbankan. Apabila rekening digital dapat dibuat tanpa biaya, warga tidak perlu menyediakan dana awal hanya untuk memperoleh akses ke rekening.
Keterhubungan ponsel gratis dan rekening digital masih menunggu rincian pelaksanaan, termasuk kriteria penerima serta mekanisme distribusinya. Namun, arah kebijakannya menunjukkan bahwa ponsel yang diberikan tidak hanya dipandang sebagai perangkat komunikasi. Alat tersebut juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengakses rekening, menerima informasi bantuan, dan menggunakan layanan perbankan secara lebih mudah bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau.
Rencana penyaluran bantuan sosial melalui ponsel menandai perubahan dari pola pemberian uang tunai secara langsung. Dalam skema yang sedang disiapkan, bantuan pemerintah tidak lagi disalurkan terutama dalam bentuk uang fisik, melainkan dikirim ke rekening digital milik penerima. Rekening tersebut kemudian dapat diakses menggunakan ponsel, sehingga proses penerimaan dan pemanfaatan bantuan diharapkan menjadi lebih praktis, tercatat, serta mudah dipantau.
Meski demikian, mekanisme rekening digital itu masih berada dalam tahap pembahasan pemerintah. Sejumlah aspek teknis perlu dirumuskan, termasuk cara pembukaan rekening, perangkat atau nomor telepon yang digunakan, metode verifikasi identitas, serta mekanisme pencairan dan penggunaan dana. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem tersebut dapat menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan perbankan maupun jaringan komunikasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027. Target ini menunjukkan arah waktu pelaksanaan yang ingin dicapai pemerintah, tetapi belum berarti seluruh ketentuan operasional telah ditetapkan. Tahapan persiapan, pengujian sistem, dan penetapan kelompok sasaran masih menjadi bagian penting sebelum program diterapkan secara luas.
Dalam rancangannya, rekening digital penerima juga akan dihubungkan dengan proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan data pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Integrasi tersebut ditujukan untuk memperkuat verifikasi identitas, mengurangi risiko data ganda, dan membantu memastikan bantuan diterima oleh orang yang sesuai dengan catatan kependudukan. Keterhubungan antarsistem tetap memerlukan aturan perlindungan data dan kesiapan infrastruktur agar tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat.
Dengan demikian, pemerintah telah menyampaikan target awal pelaksanaan serta rencana integrasi rekening dengan penerbitan KTP dan data Dukcapil. Namun, syarat penerima ponsel gratis belum diumumkan secara terperinci. Kriteria seperti status penerima bantuan, kepemilikan identitas, kondisi ekonomi, dan mekanisme seleksi masih menunggu penjelasan resmi lebih lanjut.
Baca juga: Dugaan Penyaluran KPR Tidak Transparan oleh PT Bumi Arta Sedayu | Rencana Pemanfaatan Gedung GMP oleh TelkomGroup | Rencana Penggabungan Badan Meteorologi dan Geologi di Indonesia
