Jakarta | Pemerintah memperkuat penanganan darurat kesehatan bagi warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Asap yang menyebar dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, iritasi mata, serta memburuknya kondisi kesehatan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit penyerta. Karena itu, respons kesehatan perlu bergerak cepat, terarah, dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk warga di lokasi yang aksesnya terbatas.
Koordinasi penanganan kesehatan berlangsung di Jakarta pada Sabtu (17/10). Dalam koordinasi tersebut, Menko PMK Sugiono mengarahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjalankan respons darurat secara terpadu. Kerja bersama diperlukan agar informasi mengenai kondisi lapangan, kebutuhan warga, dan ketersediaan layanan dapat disampaikan secara cepat serta menjadi dasar pengambilan keputusan. Keterpaduan juga membantu mencegah tumpang tindih bantuan dan memastikan dukungan menjangkau wilayah terdampak secara merata.
Sugiono menekankan bahwa kebutuhan medis dan logistik harus segera dipenuhi. Pemerintah perlu memastikan layanan kesehatan siap menangani warga yang mengalami keluhan akibat paparan asap, sekaligus menyediakan obat-obatan, alat pelindung, dan perlengkapan pendukung sesuai kebutuhan. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis di daerah terdampak juga perlu memperoleh dukungan yang memadai. Apabila kondisi lapangan berubah, mekanisme koordinasi harus memungkinkan bantuan tambahan dikirim tanpa menunda penanganan bagi masyarakat.
Langkah cepat tersebut penting untuk menghadapi ancaman kesehatan yang dapat berkembang seiring berlangsungnya kebakaran dan perubahan kualitas udara. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus memantau situasi, menyampaikan informasi kesehatan yang mudah dipahami, serta mengarahkan warga pada layanan yang tersedia. Pemantauan khusus terhadap kelompok rentan dapat membantu mendeteksi keluhan lebih dini. Dengan respons darurat yang terkoordinasi, pemenuhan kebutuhan medis dan logistik diharapkan berlangsung lebih efektif, sementara masyarakat memperoleh perlindungan dan pertolongan yang diperlukan selama situasi karhutla masih berdampak.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menginstruksikan percepatan pengiriman logistik medis untuk membantu warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Pengiriman perlu dilakukan dengan berkoordinasi bersama dinas kesehatan setempat agar bantuan dapat segera diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan. Kesiapan layanan kesehatan darurat juga harus disusun berdasarkan kondisi di lapangan, termasuk tingkat paparan asap dan kebutuhan fasilitas kesehatan di setiap daerah.
Bantuan yang diminta mencakup tambahan 500 ribu masker untuk setiap provinsi terdampak. Masker tersebut diperlukan untuk mendukung perlindungan warga, terutama kelompok rentan dan masyarakat yang harus beraktivitas di tengah kualitas udara yang memburuk. Selain masker, pemerintah diminta menyiapkan oxygen concentrator guna mendukung pelayanan bagi pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Obat-obatan juga perlu dikirim dengan jumlah yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah, sehingga persediaan sesuai dengan jenis dan tingkat keluhan yang ditangani.
Pasokan kesehatan untuk wilayah yang terpapar asap tebal tidak boleh tertunda. Karena itu, pemerintah pusat perlu memastikan distribusi berjalan cepat, sementara pemerintah daerah diharapkan memberi dukungan dalam pendataan kebutuhan, pengaturan jalur pengiriman, dan penyaluran bantuan. Koordinasi yang baik kementerian, dinas kesehatan, serta fasilitas layanan kesehatan akan membantu mencegah kekosongan logistik pada saat permintaan meningkat. Pemantauan persediaan juga penting agar bantuan dapat segera dialihkan jika ada wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.
Puskesmas di wilayah terdampak diminta membuka layanan rumah oksigen dan menjaga ketersediaan obat secara memadai. Layanan tersebut dapat menjadi akses awal bagi warga yang membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan, khususnya ketika paparan asap memicu keluhan pernapasan. Persediaan obat harus memperhatikan penanganan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare, sesuai kebutuhan pasien setempat. Dengan kesiapan masker, alat bantu oksigen, obat-obatan, dan layanan puskesmas, respons kesehatan diharapkan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat selama kondisi darurat berlangsung.
Kementerian Kesehatan bekerja bersama pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan tenaga kesehatan setempat untuk memastikan kelompok rentan tetap memperoleh pelayanan selama kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti wilayah Sumatera dan Kalimantan. Anak-anak, ibu hamil, dan lansia menjadi perhatian karena kondisi kesehatan mereka dapat lebih mudah terdampak paparan asap, sementara imbauan agar warga bertahan di dalam rumah dapat membatasi akses langsung ke fasilitas kesehatan. Koordinasi lintas pihak membantu mengidentifikasi kebutuhan warga dan menyesuaikan bentuk pelayanan dengan situasi di masing-masing daerah.
Salah satu upaya yang disiapkan adalah layanan posyandu dari rumah ke rumah. Tenaga kesehatan mendatangi warga untuk memantau kondisi, memberikan konsultasi, serta membantu kebutuhan kesehatan dasar yang dapat ditangani di lingkungan tempat tinggal. Kunjungan ini juga menjadi kesempatan untuk mengenali lebih dini keluhan, terutama gangguan pernapasan atau perubahan kondisi kesehatan pada anak, ibu hamil, dan lansia. Apabila ditemukan keadaan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, warga dapat diarahkan untuk memperoleh layanan sesuai tingkat kebutuhannya. Dengan pendekatan tersebut, pelayanan tetap dapat menjangkau warga tanpa mengharuskan kelompok rentan keluar rumah ketika kualitas udara memburuk.
Pelaksanaan layanan disesuaikan dengan arahan kesehatan dan keadaan lapangan, termasuk penggunaan perlindungan yang diperlukan oleh petugas. Pemerintah daerah dan mitra setempat berperan mendukung pendataan, komunikasi dengan keluarga, serta kelancaran kunjungan. Selain kelompok warga terdampak, tenaga kesehatan juga diminta memperhatikan keselamatan petugas pemadam kebakaran. Menteri Kesehatan mengarahkan agar tenaga kesehatan memberikan pertolongan kepada pemadam yang membutuhkan layanan medis saat bertugas di lapangan. Dukungan dapat mencakup penilaian kondisi dan penanganan awal, serta pengaturan rujukan apabila diperlukan. Perhatian terhadap para petugas penting karena mereka bekerja di lingkungan berisiko dan dapat mengalami gangguan kesehatan selama upaya pemadaman. Melalui layanan yang mendekat ke rumah dan respons medis bagi petugas, koordinasi kesehatan diharapkan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat serta mendukung keselamatan pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Rapat koordinasi menjadi langkah penting untuk menyatukan respons kesehatan bagi warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan. Pertemuan ini melibatkan kepala dinas kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kepala puskesmas, serta kepala unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan. Peserta berasal dari tujuh wilayah terdampak, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Keterlibatan berbagai tingkat pemerintahan dan fasilitas pelayanan kesehatan membantu memastikan informasi lapangan tersampaikan dengan jelas, sekaligus mendukung keselarasan langkah antardaerah. Melalui koordinasi tersebut, pihak terkait dapat membahas perkembangan situasi, hambatan pelayanan, dan kebutuhan prioritas secara bersama. Dengan demikian, keputusan penanganan dapat mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah, bukan hanya gambaran umum kejadian.
Untuk mendukung pemantauan, tim Pusat Krisis Kesehatan kembali dikerahkan ke wilayah terdampak. Tim mengawasi distribusi bantuan kesehatan agar dukungan yang tersedia dapat diterima dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Pemantauan juga mencakup operasional rumah oksigen, termasuk kesiapan layanan bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap. Selain itu, tim menghimpun informasi mengenai kebutuhan masyarakat dan perubahan situasi di lapangan. Informasi ini penting untuk mengenali kesenjangan bantuan yang telah tersedia dan dukungan yang masih diperlukan. Pemantauan berkala memungkinkan koordinasi diperbarui ketika kondisi berubah, sehingga penyaluran bantuan, layanan oksigen, dan dukungan kesehatan lainnya dapat diarahkan secara lebih tepat. Setiap temuan lapangan menjadi bahan komunikasi dengan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan setempat.
Tim juga mendatangi langsung wilayah yang terdampak untuk melihat kondisi lingkungan dan layanan serta mendengarkan kebutuhan warga.
Baca juga: Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla | Tak Hanya Logistik, Hercules TNI AU Bawa Dukungan Kesehatan dan Peralatan Untuk Menopang Perjuangan Pasukan Karhutla Kalsel | Satgas Karhutla TNI Kawal Penyaluran Bantuan Korporasi untuk Desa Terdampak di Melawi
