Jakarta | Reza Rahadian menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Ia mengaku sedih melihat kebakaran terus berlangsung, sementara dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan. Menurut Reza, keadaan tersebut perlu mendapat perhatian serius, bukan hanya karena api dapat merusak kawasan hutan, tetapi juga karena penanganannya membutuhkan kepedulian serta kerja bersama dari berbagai pihak. Ia menyampaikan pandangan itu saat berbicara di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (20/10).
Reza juga meragukan apabila rangkaian kebakaran yang terus terjadi sepenuhnya disebabkan oleh faktor alam. Keraguan tersebut menjadi bagian dari keprihatinannya terhadap kejadian karhutla di berbagai wilayah. Ia tidak menyatakan bahwa setiap kebakaran memiliki penyebab yang sama, tetapi menilai kondisi yang berulang layak ditanggapi dengan cermat. Bagi Reza, pembahasan mengenai penyebab dan respons terhadap kebakaran perlu berjalan beriringan agar upaya penanganan dapat dilakukan secara lebih luas dan terkoordinasi.
Dalam pandangannya, penetapan karhutla sebagai bencana nasional penting dipertimbangkan karena dapat membuka kesempatan bagi lebih banyak organisasi untuk ikut membantu. Status tersebut, menurut Reza, berpotensi memperluas dukungan yang tersedia, termasuk bantuan logistik dan pemanfaatan teknologi. Keterlibatan organisasi yang lebih banyak dapat melengkapi upaya pihak-pihak yang sudah bekerja menangani kebakaran, sekaligus mendukung respons di wilayah terdampak. Ia mendorong agar persoalan ini tidak hanya dipandang sebagai kejadian lokal, mengingat kebakaran berlangsung di sejumlah daerah dan memerlukan dukungan yang memadai.
Reza Rahadian memahami bahwa proses untuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan telah berjalan. Upaya mencari kejelasan mengenai penyebab dan pertanggungjawaban tetap penting, tetapi perhatian publik, menurut pesannya, tidak seharusnya berhenti pada proses tersebut. Penanganan karhutla juga memerlukan langkah nyata yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, pembahasan mengenai siapa yang bertanggung jawab perlu berjalan seiring dengan upaya mengurangi risiko serta menekan dampak kebakaran.
Penekanan pada mitigasi berarti memperkuat kesiapan sebelum kebakaran meluas, sekaligus meningkatkan kemampuan merespons ketika ancaman muncul. Langkah pencegahan dan penanganan yang terencana dapat membantu membatasi kerusakan, mengurangi gangguan terhadap kehidupan warga, serta melindungi kawasan terdampak. Pesan Reza menggarisbawahi bahwa penelusuran penyebab bukan satu-satunya ukuran keseriusan dalam menghadapi karhutla. Perhatian juga perlu diarahkan pada bagaimana dampak dapat ditekan melalui tindakan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Upaya tersebut membutuhkan perhatian yang konsisten, bukan hanya ketika kebakaran menjadi sorotan. Mitigasi yang diperkuat dapat menjadi bagian penting dari respons yang menyeluruh, dengan tujuan mengurangi risiko dan membatasi akibat kebakaran bagi masyarakat maupun lingkungan. Pada saat proses mencari pihak yang bertanggung jawab terus berlangsung, penguatan penanganan dan pencegahan tetap perlu mendapat tempat yang setara dalam percakapan publik. Dengan menempatkan kedua hal itu secara berdampingan, pesan Reza mengajak perhatian tidak berhenti pada pencarian pelaku, tetapi juga mencakup langkah untuk menghadapi karhutla secara lebih siap dan mengurangi dampaknya.
Reza Rahadian menyoroti bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak berhenti di satu daerah. Menurutnya, asap dan gangguan yang ditimbulkan telah dirasakan di berbagai wilayah, termasuk Pekanbaru dan Palembang, serta menjangkau negara-negara tetangga. Luasnya dampak tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan persoalan lokal yang dapat ditangani secara terpisah. Warga yang tinggal jauh dari titik api pun dapat mengalami penurunan kualitas udara dan berbagai kesulitan dalam menjalani kegiatan sehari-hari.
Melihat jangkauan masalah itu, Reza memandang penanganan karhutla memerlukan tanggung jawab bersama. Masyarakat dapat mengambil bagian, tetapi keterlibatan publik tidak menghapus tanggung jawab pemerintah untuk merespons dan menangani krisis. Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya perlindungan warga terdampak, koordinasi penanganan, serta langkah-langkah untuk mengendalikan kebakaran. Pada saat yang sama, kepedulian masyarakat dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak di lapangan. Pendekatan bersama ini penting agar bantuan dapat menjangkau warga yang membutuhkan, sementara penanganan yang lebih luas tetap dilakukan oleh pihak berwenang.
Reza juga menyampaikan bahwa masyarakat dapat membantu warga terdampak melalui penggalangan bantuan. Ia dan timnya, kata Reza, telah melakukan upaya serupa, meskipun dalam skala yang tidak besar. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa dukungan tidak harus berasal dari satu pihak saja; inisiatif kecil pun dapat menjadi bagian dari kepedulian kolektif. Selain itu, ia menyebut adanya kelompok masyarakat sipil dan organisasi yang membuka saluran bantuan. Warga yang ingin berkontribusi dapat mencari informasi mengenai saluran tersebut, lalu menyalurkan dukungan sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Dengan koordinasi yang baik, bantuan dapat diarahkan secara lebih tepat kepada masyarakat yang terdampak karhutla. Dorongan Reza agar persoalan ini mendapat perhatian serius sekaligus mengingatkan bahwa solidaritas warga dan tanggung jawab pemerintah perlu berjalan berdampingan, bukan saling menggantikan, dalam merespons dampak yang meluas.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum berencana menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan sebagai bencana nasional. Menurutnya, kapasitas negara saat ini masih memadai untuk menangani kebakaran yang terjadi, sehingga penetapan status tersebut belum menjadi pilihan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan setelah rapat gabungan lintas kementerian di kantor Kemenko Polkam pada Senin (19/10).
Penilaian mengenai kemampuan penanganan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan status bencana. Pemerintah, kata Dudung, masih dapat mengerahkan sumber daya dan langkah koordinasi yang diperlukan untuk merespons karhutla. Karena itu, meskipun kebakaran dan dampaknya menjadi perhatian, pemerintah belum melihat kebutuhan untuk mengubah statusnya menjadi bencana nasional. Keputusan tersebut mencerminkan penilaian pemerintah terhadap kapasitas yang tersedia, bukan berarti situasi di lapangan tidak memerlukan penanganan serius.
Rapat gabungan lintas kementerian menjadi forum untuk membahas perkembangan kondisi sekaligus menyelaraskan langkah penanganan. Karhutla dapat meluas dan menimbulkan dampak bagi masyarakat serta lingkungan, sehingga pemantauan dan koordinasi antarlembaga tetap diperlukan. Pernyataan pemerintah juga muncul di tengah dorongan agar skala penanganan dan status bencana ditinjau, terutama ketika titik panas maupun titik api terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa penanganan masih dinilai dapat dilakukan dengan kemampuan negara saat ini.
Data pemantauan menjadi salah satu gambaran mengenai luasnya sebaran aktivitas kebakaran yang perlu ditindaklanjuti. Dashboard penanganan karhutla BNPB per Senin (19/10) mencatat 10.934 titik panas dan 236 titik api di enam provinsi. Wilayah yang tercatat meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Angka tersebut menunjukkan temuan yang tersebar di dua pulau dan menjadi dasar penting bagi pemantauan serta respons di tingkat daerah maupun pusat.
Baca juga: Prestasi Mengagumkan NTB di MTQ Nasional 2026 | Kalimantan Timur Raih Gelar Juara Umum MTQ Nasional XXXI | Transformasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Tingkatkan Mutu Layanan
