Denpasar | Kebutuhan tambahan listrik untuk mendukung pusat data di Indonesia diperkirakan mencapai 20 gigawatt (GW). Besaran itu setara sekitar 20% dari kapasitas listrik yang tersedia saat ini, sehingga menjadi tantangan penting bagi pengembangan infrastruktur digital. Perkiraan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, saat memberikan sambutan di Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Senin, 19 Oktober 2026. Angka itu menunjukkan besarnya energi yang perlu disiapkan seiring meningkatnya kebutuhan layanan digital dan operasi pusat data.
Bahlil memandang digitalisasi sebagai instrumen industrialisasi. Pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung perubahan kegiatan ekonomi, termasuk proses produksi dan pengembangan industri. Namun, perkembangan tersebut membutuhkan fondasi yang memadai, terutama pasokan energi. Tanpa dukungan listrik yang cukup, ekspansi teknologi dan pusat data berisiko menimbulkan persoalan baru. Dengan demikian, kebutuhan energi perlu diperhitungkan sejalan dengan rencana pengembangan digital, bukan hanya setelah fasilitas beroperasi. Ketersediaan pasokan yang andal menjadi salah satu prasyarat agar digitalisasi dapat berjalan berkelanjutan dan memberi dukungan bagi kegiatan industri.
Dalam sambutannya, Bahlil juga menyebut bahwa ia baru berbincang dengan direktur utama PT PLN (Persero) mengenai kebutuhan tambahan listrik tersebut. Keterangan itu menegaskan bahwa skala permintaan energi untuk pusat data telah menjadi perhatian dalam pembahasan dengan penyedia listrik nasional. Perkiraan 20 GW memberi gambaran mengenai besarnya tantangan yang perlu diantisipasi, mengingat jumlahnya setara seperlima kapasitas listrik yang tersedia saat ini. Pembicaraan tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap kebutuhan pasokan ke depan. Pemerintah dan pihak terkait perlu mempertimbangkan kebutuhan itu dalam perencanaan energi, agar pertumbuhan pusat data tidak melampaui kesiapan sistem kelistrikan Indonesia.
Perkembangan kecerdasan buatan (AI) mengubah skala kebutuhan energi pusat data. Jika fasilitas yang melayani komputasi awan umumnya membutuhkan daya sekitar 10–30 megawatt, pusat data yang dirancang untuk beban kerja AI dapat memerlukan 100 megawatt hingga 1 gigawatt. Perbedaan ini mencerminkan kebutuhan komputasi yang lebih intensif, terutama untuk melatih dan menjalankan model AI serta mengolah data dalam jumlah besar. Karena itu, pertumbuhan layanan digital tidak hanya mendorong pembangunan fasilitas baru, tetapi juga meningkatkan tuntutan terhadap kapasitas pasokan listrik.
Skala konsumsi tersebut membuat akses terhadap energi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam keputusan investasi. Ketersediaan listrik yang andal dan memadai diperlukan untuk menjaga operasional pusat data secara terus-menerus, termasuk ketika terjadi peningkatan beban. Selain kapasitas, calon investor juga menilai kejelasan rencana pasokan, kesiapan jaringan penyaluran, dan kemampuan wilayah menyediakan energi sesuai jadwal pembangunan. Ketidakpastian pada aspek-aspek tersebut dapat memengaruhi lokasi maupun waktu realisasi proyek.
Faktor lain yang menentukan ialah ketersediaan air, jaringan serat optik, serta kesiapan lokasi. Air dapat dibutuhkan untuk mendukung sistem pendinginan, sementara konektivitas serat optik memungkinkan pertukaran data berkecepatan tinggi dengan pengguna dan jaringan global. Lokasi yang siap dikembangkan, dengan akses infrastruktur serta perizinan yang jelas, dapat membantu mempercepat pembangunan. Dengan demikian, daya tarik suatu kawasan tidak hanya ditentukan oleh harga lahan, tetapi oleh kesiapan ekosistem pendukung secara menyeluruh.
Pasokan energi bersih juga semakin penting dalam persaingan menarik investasi berskala regional. Perusahaan teknologi dan operator pusat data menghadapi tuntutan untuk mengurangi emisi, sehingga akses pada listrik rendah karbon dapat menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi. Ketersediaan energi terbarukan yang terukur, disertai keandalan pasokan, berpotensi memperkuat posisi suatu kawasan sebagai pusat layanan digital. Perencanaan listrik, air, konektivitas, dan lahan secara terpadu menjadi langkah penting agar kebutuhan AI dapat dipenuhi tanpa mengabaikan ketahanan infrastruktur maupun target keberlanjutan.
Pemerintah mendorong Batam, Karimun, dan Bintan sebagai kawasan baru bagi pengembangan pusat data di Indonesia. Ketiga wilayah di Kepulauan Riau itu dipandang berpotensi melengkapi ekosistem yang selama ini berkembang di Singapura dan Malaysia. Langkah tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan listrik pusat data, sekaligus membuka peluang agar investasi digital dapat tumbuh di luar kawasan metropolitan yang telah padat. Pemerintah menilai pengembangan hub baru perlu ditopang ketersediaan energi, lahan, dan sumber daya yang memadai, sehingga kawasan dapat menawarkan kondisi operasional yang kompetitif kepada investor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu pertimbangan penting di Batam, Karimun, dan Bintan. Kepadatan penduduk di kawasan tersebut juga relatif lebih rendah dibandingkan Jawa Barat, Jakarta, atau Bali. Kondisi ini dinilai memberi ruang lebih besar untuk membangun infrastruktur berskala besar. Selain itu, wilayah Kepulauan Riau memiliki peluang untuk memanfaatkan energi baru terbarukan sebagai sumber listrik bagi fasilitas pusat data. Pemerintah berencana mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas sekitar 100 gigawatt-peak. Bahlil menilai pasokan energi terbarukan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi investor, khususnya perusahaan yang ingin menjalankan operasional dengan jejak emisi lebih rendah. Ia menyebut penyediaan energi bersih bukan hanya bagian dari agenda transisi energi, tetapi juga peluang bisnis yang dapat memperkuat daya saing kawasan.
Perkembangan di Batam menunjukkan bahwa minat terhadap pengembangan fasilitas pusat data telah terbentuk. Kapasitas yang sudah tersedia, telah memperoleh komitmen, maupun masih dalam tahap pengembangan mencapai 1,47 gigawatt. Angka tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan listrik yang perlu direncanakan seiring pertumbuhan proyek. Untuk mendukung kebutuhan itu, PLN Batam dan DayOne menandatangani kontrak pasokan listrik sebesar 450 megawatt. Kesepakatan tersebut disebut sebagai kontrak pasokan listrik untuk pusat data terbesar di Indonesia. Ketersediaan pasokan yang terukur menjadi faktor penting bagi keberlanjutan investasi, karena pusat data memerlukan listrik stabil selama 24 jam. Jika rencana kawasan, pembangkit, dan jaringan dapat berjalan selaras, Batam beserta Karimun dan Bintan berpeluang memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan regional serta menarik investasi digital jangka panjang.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 memuat target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Target tersebut mencakup 42,6 GW dari energi baru terbarukan (EBT), 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi, serta 16,6 GW dari pembangkit berbahan bakar fosil. Komposisi ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan pasokan listrik untuk kebutuhan yang terus berkembang, termasuk kebutuhan pusat data yang memerlukan energi dalam jumlah besar dan keandalan pasokan.
Pengembangan kapasitas tersebut diperkirakan membuka potensi investasi sebesar Rp2.967,4 triliun. Selain beragam sumber pembangkit, rencana itu juga mencakup pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas total 100 gigawatt-peak (GWp). Cakupannya meliputi PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, serta pengembangan di kawasan industri. Ragam lokasi dan bentuk pengembangan tersebut menjadi bagian dari rencana memperluas pemanfaatan energi surya.
Untuk mengantisipasi kebutuhan listrik pusat data, pemerintah akan meminta calon investor menyampaikan rencana lokasi proyek. Informasi mengenai lokasi dinilai diperlukan agar kebutuhan energi dapat dipetakan dan pasokan disiapkan sesuai rencana pengembangan. Dengan demikian, perencanaan kelistrikan dapat memperhitungkan kebutuhan proyek sejak awal, termasuk kapasitas yang diperlukan dan kawasan yang berpotensi menjadi lokasi pusat data. Penyampaian rencana lokasi juga memberi pemerintah gambaran mengenai sebaran investasi yang akan membutuhkan dukungan energi.
Di sisi lain, pemerintah berencana menyiapkan aturan mengenai pelibatan pengusaha nasional dan daerah dalam proyek pusat data.
Baca juga: Strategi Pemerintah dalam Penyediaan Listrik untuk Wilayah Terpencil | Pemerintah Pusat Tunjukkan Komitmen Dukungan untuk LRT Jakarta | Kebakaran Hebat Melanda Kawasan Pergudangan di Tangerang
