JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 1 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperluas cakupan penerima manfaat layanan transportasi umum gratis. Kebijakan tersebut menambahkan enam kelompok masyarakat baru ke dalam skema yang telah berjalan. Dengan penambahan itu, jumlah total golongan yang berhak menggunakan layanan transportasi umum tanpa biaya meningkat dari sebelumnya 15 menjadi 21 golongan.
Rencana tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses masyarakat terhadap transportasi publik. Penambahan penerima manfaat menunjukkan adanya komitmen untuk memastikan lebih banyak warga dapat memanfaatkan layanan umum dengan beban biaya yang lebih ringan. Kebijakan ini juga menempatkan akses transportasi sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat.
Perluasan skema gratis tersebut menjadi perubahan penting dalam kebijakan layanan transportasi di Jakarta. Masyarakat yang termasuk dalam enam kelompok tambahan nantinya akan bergabung dengan 15 golongan yang telah memperoleh hak serupa. Dengan demikian, manfaat program tidak lagi terbatas pada kelompok penerima sebelumnya, melainkan mencakup total 21 golongan sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan Pramono Anung mengenai rencana ini menegaskan arah pemerintah daerah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada warga. Rincian mengenai kelompok baru serta pelaksanaan kebijakan akan menjadi bagian penting untuk dipahami masyarakat setelah disampaikan secara resmi oleh pemerintah daerah.
Kelompok pertama yang akan memperoleh fasilitas transportasi umum gratis adalah pendamping penyandang disabilitas. Kebijakan ini menempatkan pendamping pada perlakuan yang sama dengan penyandang disabilitas ketika menggunakan layanan transportasi publik di Jakarta. Sebelumnya, penyandang disabilitas dapat menikmati layanan tanpa biaya, tetapi orang yang mendampingi mereka masih diwajibkan membayar. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan perjalanan penyandang disabilitas, karena pendamping sering kali merupakan bagian penting dalam memastikan mobilitas, keamanan, dan kenyamanan pengguna layanan.
Pramono menjelaskan bahwa penyamaan fasilitas tersebut diperlukan agar penyandang disabilitas tidak menghadapi beban tambahan saat harus bepergian dengan bantuan orang lain. Dengan demikian, pendamping tidak lagi diposisikan sebagai penumpang biasa yang harus membayar sendiri. Fasilitas gratis ini berlaku dalam skema yang sama dengan layanan bagi penyandang disabilitas, sehingga proses perjalanan dapat berlangsung lebih mudah dan inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses kelompok disabilitas terhadap transportasi umum sekaligus menghilangkan hambatan biaya bagi orang yang membantu mereka.
Kelompok kedua adalah pencari kerja yang merupakan warga Jakarta. Mereka dapat menggunakan layanan transportasi umum secara gratis, dengan syarat menunjukkan bukti bahwa sedang mencari pekerjaan. Bukti tersebut menjadi dasar untuk memastikan fasilitas diberikan kepada warga yang memang berada dalam proses memperoleh pekerjaan, bukan digunakan secara umum tanpa verifikasi. Untuk mendapatkan layanan itu, pencari kerja dapat mendatangi loket yang tersedia di sejumlah tempat. Melalui loket tersebut, petugas akan melayani kebutuhan administrasi dan memeriksa dokumen pendukung sebelum fasilitas diberikan. Pramono menyebut mekanisme ini dirancang agar bantuan tepat sasaran, sekaligus memudahkan pencari kerja mengakses berbagai lokasi yang berkaitan dengan pencarian pekerjaan tanpa terbebani ongkos perjalanan.
Pasien rujukan rutin menjadi salah satu kelompok tambahan yang dapat memperoleh akses transportasi umum gratis di Jakarta. Kelompok ini mencakup warga yang harus berulang kali mendatangi rumah sakit atau puskesmas untuk menjalani pemeriksaan, perawatan, terapi, pengambilan obat, maupun tindakan medis lanjutan berdasarkan rujukan tenaga kesehatan. Mobilitas yang berlangsung secara berkala dapat menjadi beban tersendiri, khususnya bagi pasien dengan kondisi kesehatan jangka panjang.
Kebijakan tersebut terutama ditujukan kepada pasien rujukan yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan berulang kali berpotensi menambah tekanan finansial keluarga, terlebih apabila pasien perlu didampingi anggota keluarga. Dengan adanya fasilitas perjalanan tanpa biaya, akses menuju layanan kesehatan diharapkan menjadi lebih terjangkau dan tidak terhambat oleh kendala transportasi. Penerima manfaat tetap perlu memenuhi mekanisme pendataan serta persyaratan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Selain pasien rujukan rutin, kelompok tambahan juga mencakup pelajar dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ketentuan ini menyasar peserta didik yang membutuhkan dukungan mobilitas untuk pergi dan pulang dari sekolah atau perguruan tinggi, tetapi belum menerima bantuan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Dengan demikian, mereka tetap berpeluang mendapatkan dukungan transportasi meskipun tidak terdaftar dalam dua program kartu pendidikan tersebut.
Pengaturan bagi pelajar dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu belum berlaku secara teknis sepenuhnya. Ketentuan mengenai kriteria penerima, dokumen pembuktian kondisi ekonomi, proses pendaftaran, serta bentuk verifikasi masih akan diatur lebih lanjut melalui peraturan gubernur. Peraturan tersebut akan menjadi dasar untuk memastikan penerima ditetapkan secara tepat, transparan, dan sesuai prioritas. Masyarakat perlu menunggu ketentuan resmi sebelum mengajukan permohonan atau menyimpulkan dokumen yang harus disiapkan. Pemerintah juga diharapkan menyampaikan informasi secara terbuka agar calon penerima memahami prosedur dan dapat memanfaatkan fasilitas ini sesuai ketentuan.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan menjadi salah satu kelompok tambahan yang masuk dalam skema layanan transportasi umum gratis di Jakarta. Kelompok ini mencakup pelaku usaha yang memperoleh pendampingan, pembinaan, atau dukungan dari pemerintah daerah melalui program pengembangan UMKM. Kebijakan tersebut dinilai penting karena banyak UMKM binaan yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan kemampuan finansial terbatas, terutama ketika harus menanggung berbagai biaya operasional secara mandiri.
Pramono menjelaskan, biaya perjalanan dapat menjadi beban tambahan bagi pelaku UMKM binaan apabila tidak memperoleh subsidi atau pembebasan tarif. Pengeluaran untuk menggunakan transportasi umum mungkin terlihat kecil dalam satu perjalanan, tetapi dapat terakumulasi apabila dilakukan secara rutin untuk membeli bahan, mengantarkan barang, mengikuti pelatihan, atau menjalankan aktivitas usaha lainnya. Dengan adanya akses gratis, sebagian biaya tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan usaha, sehingga kebijakan transportasi juga memiliki kaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Kelompok tambahan lainnya adalah korban bencana alam serta masyarakat yang masih berada dalam masa pemulihan setelah bencana. Pemberian akses transportasi tanpa tarif bagi kelompok ini dimaksudkan untuk membantu mobilitas pada masa yang tidak mudah, ketika sebagian warga mungkin kehilangan tempat tinggal, sumber pendapatan, maupun kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transportasi dapat diperlukan untuk mengurus bantuan, memperoleh layanan kesehatan, mengakses fasilitas publik, kembali bekerja, atau melakukan berbagai keperluan pemulihan.
Masuknya korban bencana dan warga dalam masa pemulihan menunjukkan bahwa skema tersebut tidak hanya mempertimbangkan kategori pekerjaan atau status sosial, tetapi juga kondisi kerentanan masyarakat. Keenam kelompok yang telah ditambahkan merupakan penerima manfaat baru dalam skema layanan transportasi umum gratis Jakarta. Rincian lengkap mengenai 21 golongan penerima manfaat tidak diuraikan dalam bahan yang tersedia, sehingga penjelasan ini berfokus pada dua kelompok terakhir tanpa menyusun daftar seluruh golongan tersebut.
