JAMBI, JAMBI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum) Wilayah Sumatera sedang menyelidiki kematian seekor anak gajah sumatera di areal konsesi PT LAJ, Kabupaten Tebo, Jambi. Penanganan perkara ini dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian satwa dilindungi tersebut serta memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konsesi.
Gakkum mulai menangani kasus itu setelah menerima laporan mengenai kematian anak gajah pada 24 Agustus 2026. Laporan tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan pengumpulan informasi dan pemeriksaan awal di lokasi. Proses penyelidikan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi satwa sebelum ditemukan mati, termasuk lingkungan sekitar dan kemungkinan faktor yang berkontribusi terhadap kematiannya.
Selain menelusuri penyebab kematian, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya kelalaian dalam pengamanan satwa liar di kawasan tersebut. Aspek ini penting karena areal konsesi dapat bersinggungan dengan habitat dan jalur pergerakan gajah sumatera. Pengelola kawasan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan langkah pencegahan serta merespons keberadaan satwa liar agar potensi konflik, cedera, maupun kematian dapat diminimalkan.
Pemeriksaan nantinya dapat mencakup kondisi lokasi penemuan, keterangan pihak terkait, serta berbagai informasi yang diperlukan untuk memastikan rangkaian peristiwa. Jika ditemukan indikasi kelalaian atau pelanggaran, Gakkum akan menilai tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kesimpulan mengenai penyebab kematian dan ada atau tidaknya unsur pelanggaran masih menunggu hasil penyelidikan.
Kematian anak gajah sumatera menjadi perhatian karena satwa ini berstatus dilindungi dan menghadapi tekanan akibat penyusutan habitat serta konflik dengan aktivitas manusia. Oleh karena itu, penyelidikan di Tebo tidak hanya penting untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan satwa liar di kawasan konsesi.
Kepala Balai Gakkum Wilayah Sumatera, Hari Novianto, menyampaikan bahwa pemeriksaan awal di lokasi menemukan sejumlah petunjuk mengenai kematian anak gajah Sumatera tersebut. Berdasarkan kondisi medan dan posisi bangkai, satwa diperkirakan terperosok ke dalam sebuah lubang di areal konsesi Jambi. Anak gajah itu diduga tidak mampu keluar dari lubang sehingga mengalami kesulitan memperoleh makanan dan air dalam waktu tertentu.
Situasi tersebut diduga menyebabkan satwa mengalami dehidrasi sebelum akhirnya mati. Namun, dugaan itu masih menjadi bagian dari hasil pemeriksaan awal dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan akhir. Tim penegakan hukum masih mengumpulkan keterangan serta mencermati kondisi sekitar lokasi untuk mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana anak gajah itu bisa masuk ke dalam lubang.
Temuan di lapangan juga diperkuat oleh pemeriksaan dokter hewan melalui nekropsi. Dalam pemeriksaan tersebut, bangkai ditemukan berada di dalam lubang dengan kondisi dehidrasi. Dokter hewan menilai kondisi tubuh satwa perlu dikaji bersama temuan lain, termasuk keadaan organ dan lingkungan tempat bangkai ditemukan, agar penyebab kematian dapat dipastikan secara lebih menyeluruh.
Selain nekropsi, petugas mengambil sampel untuk menjalani pemeriksaan laboratorium. Hasil pengujian sementara tidak menemukan kandungan racun pada sampel yang diperiksa. Temuan ini menjadi informasi penting dalam mengarahkan penyelidikan, sebab sejauh pemeriksaan laboratorium dilakukan, belum terdapat indikasi paparan bahan beracun sebagai penyebab kematian anak gajah tersebut.
Meski demikian, hasil laboratorium dan pemeriksaan awal di lokasi belum menutup proses penyelidikan. Gakkum masih mendalami penyebab lengkap kematian serta rangkaian kejadian yang mendahuluinya. Pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk mencocokkan keterangan, bukti lapangan, hasil nekropsi, dan data laboratorium. Langkah tersebut juga diharapkan dapat menjelaskan kondisi lubang, kemungkinan adanya faktor lain, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan area konsesi apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Setelah menerima laporan mengenai kematian anak gajah Sumatera di areal konsesi Jambi, tim penegakan hukum dan pengawasan terkait segera mendatangi lokasi kejadian. Kedatangan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lapangan, mengumpulkan informasi awal, serta memastikan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan temuan bangkai satwa dilindungi itu. Pemeriksaan di lokasi menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan karena dapat membantu mencocokkan keterangan para pihak dengan keadaan yang ditemukan secara langsung.
Dalam kegiatan tersebut, tim meminta penjelasan dari sejumlah pihak yang dinilai mengetahui kondisi kawasan maupun pemantauan terhadap kelompok gajah. Pihak yang dimintai keterangan lain pengelola PT LAJ, empat staf Frankfurt Zoological Society (FZS), dokter medik veteriner Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, serta petugas KSDA yang menangani pemantauan GPS collar pada gajah. Keterangan dari setiap pihak diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai keberadaan anak gajah, aktivitas pemantauan, kondisi kesehatan, dan langkah-langkah yang dilakukan sebelum laporan kematian diterima.
Berdasarkan keterangan yang telah dihimpun sementara, anak gajah tersebut diperkirakan sudah mati sekitar satu minggu sebelum kematiannya dilaporkan kepada pihak berwenang. Perkiraan waktu tersebut masih bersumber dari informasi yang diperoleh selama pemeriksaan dan belum dapat dipandang sebagai kesimpulan akhir. Tim masih perlu mencermati berbagai temuan di lapangan, termasuk kondisi fisik bangkai, catatan pemantauan, serta keterangan dari pihak-pihak yang berada di sekitar lokasi.
Karena proses penyelidikan masih berlangsung, penyebab dan waktu pasti kematian belum dapat ditetapkan secara definitif. Pendalaman terhadap keterangan pengelola, staf FZS, dokter hewan BKSDA Jambi, dan petugas pemantau GPS collar diharapkan dapat membantu menyusun kronologi secara lebih utuh. Informasi yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan perlindungan satwa liar dan memastikan setiap fakta diperiksa secara objektif.
Gakkum melanjutkan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan keterangan tambahan untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan kematian anak gajah Sumatera di areal konsesi Jambi. Pendalaman dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi satwa, lokasi kejadian, hingga aktivitas yang berlangsung di sekitar kawasan sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Langkah ini diperlukan untuk memastikan fakta secara objektif serta menilai ada atau tidaknya kelalaian dalam perlindungan habitat dan keselamatan satwa.
Pemeriksaan turut mencakup kondisi fisik dan tata kelola areal konsesi, termasuk jalur pergerakan gajah yang mungkin bersinggungan dengan kegiatan operasional. Petugas menelusuri berbagai faktor yang berpotensi membahayakan satwa, seperti perubahan bentang alam, akses menuju sumber air dan pakan, aktivitas kendaraan, serta keberadaan infrastruktur tertentu. Informasi dari pihak pengelola dan masyarakat sekitar juga menjadi bagian penting untuk menyusun kronologi dan memahami kondisi kawasan pada saat kejadian.
Salah satu aspek yang didalami adalah keberadaan serta pengelolaan pagar listrik di kawasan tersebut. Pemeriksaan diarahkan untuk mengetahui lokasi pemasangan, fungsi, kondisi, sistem pemeliharaan, dan prosedur pengamanannya. Gakkum juga perlu memastikan apakah fasilitas itu telah dipasang sesuai ketentuan, memiliki tanda peringatan yang memadai, serta dikelola dengan memperhatikan pola pergerakan gajah. Keterangan mengenai pengawasan dan respons terhadap potensi gangguan akan dibandingkan dengan temuan di lapangan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Hari Novianto, menyatakan bahwa apabila ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, proses pemeriksaan masih berjalan. Saksi-saksi tambahan terus ditelusuri, sementara bukti lain dikumpulkan untuk memperkuat analisis penyidik. Hasil pendalaman nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah berikutnya secara proporsional, termasuk menilai tanggung jawab para pihak apabila terdapat unsur pelanggaran dalam pengamanan habitat dan keselamatan satwa.
