Jakarta | Kementerian Haji dan Umrah mendorong penguatan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Pemerintah juga menegaskan bahwa dana yang dihimpun dari jemaah harus tetap digunakan secara khusus untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji. Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan perubahan aturan, terutama ketika pengelolaan dana dan pilihan investasi BPKH turut menjadi perhatian. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan pandangan itu sebagai pembicara kunci dalam 8th International Hajj Fund Forum di Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026.
Irfan menyebut dana haji sebagai restricted fund, atau dana dengan peruntukan terbatas. Artinya, dana tersebut tidak semestinya digunakan untuk kebutuhan di luar kepentingan haji. Penegasan ini menempatkan tujuan penghimpunan dana sebagai batas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan, termasuk saat pemerintah dan pemangku kepentingan merumuskan ketentuan baru. Dengan demikian, pembahasan mengenai penguatan kelembagaan maupun pengembangan investasi perlu berjalan seiring dengan perlindungan terhadap tujuan dana. Prinsip peruntukan khusus juga menjadi acuan untuk menjaga kepercayaan jemaah yang telah menyetorkan dana sebagai bagian dari persiapan menunaikan ibadah haji.
Penguatan BPKH dalam revisi undang-undang tidak mengubah mandat dasar tersebut. Sebaliknya, penataan peran lembaga diharapkan memberi landasan yang lebih jelas bagi pengelolaan dana secara bertanggung jawab, dengan kepentingan jemaah sebagai perhatian utama. Pemerintah mendorong agar aturan yang diperbarui mampu mendukung pengelolaan yang tertib sekaligus memastikan penggunaan dana tetap sesuai peruntukannya. Karena itu, wacana investasi yang lebih beragam perlu dipahami dalam kerangka pengelolaan dana haji, bukan sebagai alasan untuk mengalihkan dana ke tujuan lain. Pesan pemerintah dalam forum internasional tersebut menegaskan bahwa inovasi pengelolaan harus tetap berada dalam batas mandat haji. Prinsip ini menjadi dasar dalam menimbang kebijakan, menjaga akuntabilitas, dan memastikan dana yang dipercayakan kepada BPKH tetap diarahkan untuk mendukung kebutuhan jemaah serta penyelenggaraan ibadah haji.
Irfan Yusuf menilai pola pengelolaan dana haji perlu ditinjau agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih optimal oleh seluruh kelompok jemaah. Peninjauan ini penting karena dana tersebut berkaitan dengan kepentingan jemaah yang segera berangkat maupun calon jemaah yang masih berada dalam masa tunggu. Dengan pengelolaan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua kelompok, manfaat dana diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan ibadah haji secara lebih berkelanjutan dan adil.
Menurut Irfan, pembahasan mengenai pengelolaan dana tidak cukup hanya berfokus pada besarnya dana yang tersedia. Pola penempatannya juga perlu dicermati, termasuk bagaimana keputusan pengelolaan dapat menjaga dana sekaligus menghasilkan manfaat yang memadai. Dalam konteks itu, evaluasi menjadi ruang untuk menilai apakah pendekatan yang berjalan saat ini telah sesuai dengan tujuan pengelolaan dan kebutuhan jemaah. Perubahan pola, apabila diperlukan, diarahkan agar manfaat tidak hanya terkonsentrasi pada satu kelompok atau satu kebutuhan.
Salah satu langkah yang didorong adalah diversifikasi investasi, yakni penyebaran penempatan dana agar tidak bergantung pada satu titik. Irfan berpandangan bahwa penyebaran tersebut dapat membantu mengurangi risiko yang muncul apabila pengelolaan hanya bertumpu pada satu titik penempatan. Pada saat yang sama, diversifikasi membuka peluang untuk memperoleh nilai manfaat yang lebih besar. Peluang ini tetap perlu dipahami sebagai potensi, bukan hasil yang pasti, sehingga pengelolaan harus mempertimbangkan keseimbangan risiko dan manfaat bagi jemaah.
Peninjauan dan diversifikasi pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat manfaat dana haji bagi jemaah yang akan berangkat maupun calon jemaah yang masih menunggu giliran. Arah tersebut menuntut pengelolaan yang cermat, dengan perhatian pada kepentingan jangka panjang serta keberlanjutan manfaat. Pandangan Irfan menempatkan evaluasi pola pengelolaan sebagai bagian penting dari upaya memastikan dana dikelola secara lebih optimal. Dengan demikian, pembahasan mengenai revisi aturan dapat mempertimbangkan cara memperluas peluang manfaat sekaligus menjaga risiko agar tidak membebani kepentingan jemaah.
Dorongan pemerintah untuk memperluas arah pengelolaan dana haji dan memperkuat peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang saat ini dibahas bersama DPR RI. Perubahan aturan tersebut menjadi ruang untuk meninjau kembali landasan pengelolaan keuangan haji, termasuk kedudukan dan tanggung jawab kelembagaan BPKH. Karena pembahasannya masih berlangsung, berbagai gagasan yang muncul belum dapat dipandang sebagai ketentuan yang telah disepakati atau berlaku.
Irfan menyampaikan bahwa pemerintah telah mengirimkan surat presiden kepada DPR sebagai bagian dari upaya melanjutkan proses legislasi. Pengiriman surat tersebut menandai tahapan formal dalam pembahasan, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh substansi revisi telah ditetapkan. Pemerintah dan DPR masih perlu membicarakan rumusan perubahan regulasi serta mempertimbangkan masukan terkait pengelolaan dana haji. Proses ini akan menentukan bagaimana usulan yang disampaikan dapat dituangkan dalam aturan, setelah melalui pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme legislasi.
Dalam konteks tersebut, penguatan BPKH merupakan salah satu arah yang didorong pemerintah, bukan keputusan final mengenai bentuk kewenangan atau kelembagaan badan itu. Pembahasan dapat mencakup cara lembaga menjalankan mandatnya, menjaga tata kelola, dan mengelola dana secara bertanggung jawab. Rencana untuk memberi ruang pengelolaan yang lebih beragam juga perlu dibaca sebagai bagian dari diskusi kebijakan, bukan sebagai perubahan yang sudah otomatis diterapkan. Keputusan mengenai cakupan investasi, pengawasan, dan batas kewenangan tetap bergantung pada hasil pembahasan undang-undang.
Dengan demikian, perkembangan revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji perlu dipantau melalui proses resmi pemerintah dan DPR. Sampai pembahasan menghasilkan rumusan yang disepakati, informasi mengenai penguatan peran BPKH sebaiknya dipahami sebagai usulan atau dorongan kebijakan. Pembedaan agenda pembahasan dan keputusan yang telah berlaku penting agar publik memperoleh gambaran yang akurat tentang perubahan pengelolaan keuangan haji. Hasil legislasi nantinya akan menjadi dasar untuk mengetahui bentuk akhir aturan dan konsekuensinya bagi pengelolaan dana serta kelembagaan BPKH.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan bahwa Hajj Fund Forum ke-8 menjadi ruang penting untuk membahas pengelolaan dana haji di tengah tantangan yang semakin kompleks. Forum tersebut memungkinkan para pemangku kepentingan menelaah perubahan kebutuhan penyelenggaraan, dinamika ekonomi, serta tuntutan tata kelola yang akuntabel. Menurut Fadlul, pembahasan pengelolaan dana perlu ditempatkan dalam perspektif jangka panjang, bukan semata-mata sebagai upaya memenuhi kebutuhan operasional pada satu musim haji. Keputusan investasi dan pengelolaan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap jemaah sekarang maupun mereka yang masih menunggu giliran keberangkatan.
Pengelolaan dana haji tidak hanya berkaitan dengan biaya penyelenggaraan haji bagi jemaah yang berangkat. BPKH juga mengemban tanggung jawab menjaga kesinambungan nilai manfaat bagi jutaan calon jemaah, termasuk generasi yang baru akan menunaikan ibadah haji pada masa mendatang. Karena itu, dana kelolaan perlu dikelola secara terukur agar manfaatnya dapat mendukung kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada masa berikutnya. Per September 2026, dana kelolaan BPKH tercatat sebesar Rp185,73 triliun. Besarnya dana tersebut mencerminkan skala tanggung jawab lembaga sekaligus pentingnya keputusan yang transparan, terencana, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
Dalam menentukan strategi, pengelola perlu menjaga kecukupan likuiditas agar dana tersedia ketika pembayaran dan kebutuhan operasional haji jatuh tempo. Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian menjadi landasan untuk mengendalikan risiko dan melindungi pokok dana. Seluruh penempatan juga harus mematuhi ketentuan syariah, sehingga pilihan instrumen dan mitra investasi sesuai dengan prinsip yang berlaku. Di dalam batas tersebut, BPKH tetap perlu mengoptimalkan nilai manfaat secara berkelanjutan.
Baca juga: Pemerintah Pusat Tunjukkan Komitmen Dukungan untuk LRT Jakarta | Pemerintah Kota Surabaya Diminta Terapkan Perda Secara Konsisten | Investasi Strategis Mdi Ventures untuk Menguatkan Ketahanan Siber Indonesia
