Jakarta | Kementerian Perindustrian mewacanakan pemberian insentif nonfiskal bagi kendaraan yang menggunakan teknologi elektrifikasi. Cakupan yang dibahas tidak terbatas pada mobil listrik berbasis baterai, tetapi juga meliputi kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), serta range extended electric vehicle (REEV). Gagasan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan teknologi kendaraan yang lebih beragam, sekaligus mempertimbangkan kondisi industri dan kebutuhan konsumen di Indonesia. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan wacana tersebut setelah bertemu dengan pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. Pertemuan itu menjadi ruang untuk membicarakan dukungan yang dapat diberikan kepada kendaraan berteknologi elektrifikasi, termasuk bentuk fasilitas yang tidak berupa pengurangan pajak atau bantuan fiskal langsung.
Salah satu contoh yang disebut adalah kemungkinan kendaraan tertentu memperoleh pengecualian dari aturan ganjil genap di kawasan perkotaan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penyediaan parkir khusus atau kemudahan akses ke area parkir bagi kendaraan elektrifikasi. Bagi jenis kendaraan yang membutuhkan pasokan listrik eksternal, dukungan dapat mencakup fasilitas pengisian daya yang memadai. Sementara itu, kemudahan administratif dapat menjadi bentuk insentif lain, misalnya melalui proses layanan atau perizinan yang lebih sederhana. Rincian fasilitas tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut, termasuk kriteria kendaraan yang memenuhi syarat, cakupan wilayah penerapan, serta lembaga yang akan mengatur pelaksanaannya. Perbedaan karakteristik hybrid, PHEV, REEV, dan kendaraan listrik murni juga dapat menjadi pertimbangan dalam merancang ketentuan yang tepat.
Hingga penyampaian usulan tersebut, berbagai fasilitas itu belum menjadi kebijakan resmi yang disahkan atau berlaku. Wacana bebas ganjil genap, parkir khusus, dukungan pengisian daya, dan kemudahan administratif masih memerlukan kajian serta koordinasi lintas instansi. Pemerintah perlu menilai manfaatnya bagi pengguna dan industri, kesiapan infrastruktur, dampak terhadap pengelolaan lalu lintas, serta konsistensi aturan di setiap daerah. Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha sebaiknya memandangnya sebagai opsi kebijakan yang sedang dibicarakan, bukan hak atau fasilitas yang sudah dapat dinikmati. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pembahasan pemerintah bersama pemangku kepentingan, termasuk asosiasi industri otomotif, serta keputusan formal yang mungkin diterbitkan kemudian.
Usulan insentif nonfiskal bagi mobil hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range-extended electric vehicle (REEV) berangkat dari tujuan mempercepat transisi energi di sektor transportasi. Sarmuji menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dapat mendukung peralihan menuju kendaraan yang lebih efisien, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM), termasuk BBM bersubsidi. Pengurangan konsumsi bahan bakar juga diharapkan membantu menekan emisi gas buang dari kendaraan yang beroperasi di jalan raya. Dengan demikian, usulan ini dipandang sebagai salah satu langkah untuk mendorong penggunaan teknologi kendaraan yang lebih beragam, bukan hanya mengandalkan satu jenis penggerak.
Kementerian Perindustrian menilai kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV berpotensi berkontribusi terhadap sasaran tersebut. Sistem elektrifikasi pada kendaraan itu dapat membantu mengurangi penggunaan BBM dan emisi dibandingkan kendaraan konvensional, meskipun tingkat pengurangannya bergantung pada teknologi serta cara kendaraan digunakan. Pilihan ini juga relevan bagi konsumen yang masih khawatir terhadap keterbatasan fasilitas pengisian daya. Kendaraan hybrid dapat tetap menggunakan bahan bakar, sementara PHEV dan REEV menggabungkan penggerak listrik dengan mesin pembakaran atau sistem penunjang jarak tempuh. Karena itu, konsumen dapat mempertimbangkan elektrifikasi tanpa sepenuhnya bergantung pada ketersediaan stasiun pengisian.
Namun, usulan tersebut perlu dibedakan dari fasilitas yang telah berlaku bagi kendaraan listrik berbasis baterai penuh atau battery electric vehicle (BEV). Selama ini, BEV menikmati insentif administratif dan pengecualian dari aturan ganjil genap di wilayah yang menerapkan kebijakan tersebut. Perlakuan itu tidak otomatis berlaku bagi seluruh jenis kendaraan elektrifikasi. Tambahan insentif bagi PHEV dan REEV masih akan dirumuskan, sehingga bentuk, persyaratan, dan waktu penerapannya belum dapat dianggap sebagai kebijakan final. Perumusan lebih lanjut akan menentukan bagaimana dukungan nonfiskal dapat diberikan secara tepat, dengan mempertimbangkan manfaat pengurangan konsumsi BBM dan emisi serta karakteristik setiap teknologi. Pembedaan ini penting agar publik memahami bahwa usulan perluasan insentif merupakan arah pembahasan, bukan bukti bahwa seluruh kendaraan hybrid telah memperoleh hak pengecualian yang sama dengan BEV.
Dalam menjelaskan pertimbangan industri, Sarmuji menyoroti karakter teknologi kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range-extended electric vehicle (REEV). Menurut pandangannya, ketiga jenis kendaraan tersebut masih menggunakan baterai sekaligus mesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE). Artinya, elektrifikasi pada kendaraan-kendaraan ini tidak sepenuhnya menghilangkan penggunaan mesin pembakaran. Unsur tersebut menjadi dasar bagi Sarmuji ketika membahas kesiapan ekosistem komponen dalam negeri menghadapi perubahan teknologi kendaraan.
Sarmuji menilai bahwa keberadaan baterai dan ICE memungkinkan komponen yang saat ini diproduksi tetap relevan untuk kendaraan hybrid, PHEV, maupun REEV. Dengan demikian, menurut dia, industri komponen tidak harus mengubah seluruh komponen yang telah dibuat secara menyeluruh. Pandangan ini merujuk pada masih digunakannya unsur teknologi yang sudah dikenal dalam kendaraan bermesin pembakaran, bersamaan dengan tambahan sistem baterai. Ia menyampaikan pertimbangan tersebut sebagai salah satu alasan untuk melihat jenis kendaraan elektrifikasi itu secara berbeda dari kendaraan yang sepenuhnya mengandalkan tenaga listrik.
Dalam kerangka yang disampaikan narasumber, kondisi tersebut juga membuat penyesuaian bagi ekosistem komponen lokal dinilai lebih mudah. Sarmuji mengaitkan kemudahan itu dengan kesinambungan penggunaan ICE dan komponen yang sudah diproduksi, bukan dengan perubahan total dalam satu waktu. Pernyataan tersebut mencerminkan penilaian mengenai ruang adaptasi yang tersedia bagi komponen dalam negeri ketika teknologi hybrid, PHEV, dan REEV berkembang. Karena itu, alasan industri yang ia kemukakan berpusat pada perpaduan baterai dan mesin pembakaran, serta kemungkinan mempertahankan sebagian komponen yang telah ada. Penilaian tersebut merupakan pandangan Sarmuji mengenai proses penyesuaian ekosistem lokal, bukan kesimpulan bahwa semua komponen kendaraan akan tetap sama atau bahwa tidak ada penyesuaian yang diperlukan. Fokusnya adalah bahwa perubahan dinilai tidak perlu berlangsung secara menyeluruh, sehingga adaptasi dianggap lebih mudah dibandingkan perubahan yang mengharuskan seluruh komponen berganti. Dengan landasan itu, ia menyampaikan bahwa penggunaan dua unsur penggerak pada kendaraan-kendaraan tersebut menjadi pertimbangan dalam membahas kesiapan industri komponen lokal.Data wholesales Gaikindo menunjukkan bahwa mobil hybrid mencatat penjualan 65.968 unit pada Januari–September 2026. Angka tersebut setara dengan 9,72 persen dari total pasar otomotif nasional yang mencapai 679.020 unit pada periode yang sama. Capaian ini menegaskan bahwa teknologi hybrid telah memiliki basis konsumen yang berarti di Indonesia, meskipun porsinya masih lebih kecil dibandingkan kendaraan listrik berbasis baterai. Perbandingan tersebut penting untuk membaca posisi masing-masing teknologi di tengah peralihan pasar menuju kendaraan dengan emisi lebih rendah, sekaligus memahami bahwa pilihan konsumen tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga harga, ketersediaan model, dan kebijakan pendukung.
Pada periode Januari–September 2026, penjualan BEV mencapai 117.218 unit, atau 17,26 persen dari total pasar. Dengan demikian, wholesales BEV sekitar 51 ribu unit lebih tinggi daripada penjualan hybrid, sementara pangsa pasarnya unggul 7,54 poin persentase. Perbedaan ini menandai perubahan peta pasar elektrifikasi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hybrid memimpin pasar kendaraan elektrifikasi pada 2021 hingga 2024, ketika pilihan model BEV masih berkembang. Namun, tren tersebut bergeser setelah penjualan BEV melesat pada 2025 dan berlanjut pada 2026.
Baca juga: Besarnya skala industri tersebut menjadi salah satu konteks penyelenggaraan T50 Summit Indonesia Forum yang kembali digelar di Jakarta | Namun, setelah banyak industri berkembang dan berpindah ke Bekasi, nilai upah minimumnya meningkat, bahkan melampaui Jakarta 5 kunjungan
