JAYAPURA, PAPUA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 1 Oktober 2026, Bahlil Lahadalia resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pelantikan tersebut menempatkan Bahlil sebagai pejabat pertama yang mengemban jabatan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Dalam pelantikan yang sama, Bahlil juga tetap merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM. Dengan demikian, Bahlil memegang dua posisi dalam pemerintahan, yakni sebagai menteri koordinator yang membidangi hilirisasi dan transisi energi serta sebagai menteri teknis di bidang energi dan sumber daya mineral.
Pengangkatan itu menjadikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pertama. Jabatan tersebut disebut bersamaan dengan kedudukannya sebagai Menteri ESDM, sehingga nama Bahlil tercatat untuk dua jabatan pemerintahan pada waktu yang sama. Pelantikan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026.
Peristiwa tersebut menegaskan posisi Bahlil dalam susunan pemerintahan sebagai pejabat yang menjalankan tanggung jawab di tingkat koordinasi sekaligus memimpin kementerian yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral. Jabatan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan posisi baru yang secara resmi dipercayakan kepada Bahlil pada pelantikan itu, sementara jabatan Menteri ESDM tetap dirangkap olehnya.
Dengan pelantikan ini, Bahlil Lahadalia resmi menjalankan dua peran sekaligus di lingkungan pemerintahan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM pada Kamis, 1 Oktober 2026. Bahlil menjadi orang pertama yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025, total kekayaan Bahlil Lahadalia tercatat sebesar Rp344.415.518.982 atau sekitar Rp344 miliar. Angka tersebut mencerminkan keseluruhan harta yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai kewajiban pelaporan bagi penyelenggara negara.
Laporan itu disampaikan Bahlil kepada KPK pada 31 Maret 2026. Penyampaian tersebut dilakukan ketika ia masih menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada waktu laporan kekayaan tersebut diserahkan, Bahlil belum merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Posisi rangkap jabatan itu kemudian menjadi perhatian karena perubahan susunan tugas pemerintahan dapat memengaruhi konteks pembacaan profil kekayaan seorang pejabat. Namun, nilai Rp344.415.518.982 yang tercantum dalam LHKPN periodik 2025 tetap merujuk pada laporan yang dibuat dan disampaikan dalam kapasitas Bahlil sebagai Menteri ESDM.
LHKPN berfungsi sebagai instrumen transparansi untuk memberikan informasi mengenai kepemilikan harta pejabat negara. Dokumen tersebut memuat deklarasi kekayaan berdasarkan data yang disampaikan oleh wajib lapor, sehingga angka yang tercatat tidak secara otomatis menunjukkan perubahan harta setelah tanggal pelaporan. Dengan demikian, total sekitar Rp344 miliar tersebut merupakan gambaran kekayaan Bahlil berdasarkan periode pelaporan 2025 dan administrasi yang diterima KPK pada 31 Maret 2026.
Komposisi kekayaan Bahlil Lahadalia dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 menunjukkan bahwa aset tanah dan bangunan menjadi bagian terbesar dari keseluruhan harta yang dilaporkan. Nilai aset pada kategori ini tercatat sebesar Rp322.381.257.825, atau sekitar Rp322,4 miliar.
Angka tersebut mencakup nilai tanah dan bangunan yang tercantum dalam laporan kekayaan untuk periode 2025. Dengan nilai lebih dari Rp322 miliar, kategori ini menjadi komponen utama dalam total kekayaan Bahlil yang tercatat sekitar Rp344 miliar. Penyebutan nilai tersebut merujuk pada data yang tercantum dalam LHKPN, tanpa mengubah perincian atau pengelompokan aset sebagaimana dilaporkan.
Dalam dokumen LHKPN, aset tanah dan bangunan dicatat sebagai salah satu kelompok harta utama. Nilai Rp322.381.257.825 merupakan jumlah keseluruhan untuk kategori tersebut, sedangkan total kekayaan mencakup komponen harta lain yang dilaporkan secara terpisah. Karena itu, angka aset tanah dan bangunan tidak sama dengan jumlah keseluruhan kekayaan, meskipun porsinya menjadi bagian paling besar dalam komposisi laporan.
Data ini merupakan bagian dari total kekayaan yang tercatat dalam LHKPN periodik 2025. Nilai tanah dan bangunan sebesar sekitar Rp322,4 miliar disajikan berdasarkan angka yang tercantum dalam laporan tersebut. Rincian itu memberikan gambaran mengenai komposisi administratif harta yang dilaporkan, dengan tanah dan bangunan sebagai kategori bernilai terbesar dibandingkan komponen kekayaan lainnya dalam catatan LHKPN.
Laporan harta kekayaan Bahlil Lahadalia mencatat 19 aset berupa tanah dan/atau bangunan yang tersebar di sejumlah daerah. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aset berada di Jayapura, Papua. Dari keseluruhan daftar, 14 aset tercatat berada di wilayah Jayapura. Jumlah ini menjadi bagian terbesar dibandingkan aset yang dilaporkan di daerah lain, sehingga Jayapura menjadi lokasi utama pencatatan tanah dan/atau bangunan Bahlil.
Ke-14 aset di Jayapura tercantum sebagai tanah dan/atau bangunan dalam laporan kekayaan. Informasi lokasi tersebut menjadi dasar pengelompokan aset, tanpa mengubah rincian yang disampaikan dalam laporan. Selain aset di Jayapura, terdapat dua aset yang tercatat berada di Jakarta Selatan. Dengan demikian, Jayapura dan Jakarta Selatan secara bersama-sama mencakup 16 dari 19 aset yang dilaporkan.
Tiga aset lainnya tersebar di tiga daerah berbeda. Masing-masing satu aset tercatat berada di Gianyar, Sragen, dan Sleman. Gianyar berada di Bali, sedangkan Sragen dan Sleman berada di Pulau Jawa. Pencatatan tersebut memperlihatkan bahwa daftar aset tidak hanya mencakup Papua dan wilayah Jakarta, tetapi juga sejumlah daerah lain. Setiap daerah itu menyumbang satu aset dalam keseluruhan daftar 19 tanah dan/atau bangunan.
Aset tanah dengan luas paling besar dalam laporan berada di Jayapura, Papua. Lahan tersebut memiliki luas 3.500 meter persegi dan tercatat dengan nilai sekitar Rp830,1 juta. Aset ini menjadi bidang tanah terluas di aset yang tercantum, berdasarkan ukuran lahan yang dilaporkan. Rincian luas dan nilai tersebut disampaikan sebagai bagian dari informasi aset Bahlil, sementara daftar lainnya tetap mengikuti lokasi serta keterangan yang tercatat dalam laporan kekayaan.
