Kabupaten Aceh Besar | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang belum mengembalikan dana hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan menghadapi sanksi tegas. Penegasan tersebut disampaikan setelah peresmian SPPG secara serentak untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi, di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut Sudaryono, SPPG yang tidak menuntaskan kewajiban pengembalian dana negara tidak hanya berisiko mendapatkan teguran administratif. Operasionalnya dapat dibekukan secara permanen apabila kewajiban tersebut terus diabaikan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa BGN memandang temuan pemeriksaan sebagai persoalan serius yang harus diselesaikan oleh setiap pengelola layanan gizi.
Ia menyebut dana yang harus dikembalikan itu sebagai uang rakyat. Karena berasal dari anggaran negara dan digunakan untuk mendukung pelayanan publik, dana tersebut wajib dikelola secara bertanggung jawab serta dikembalikan apabila terdapat kelebihan, ketidaksesuaian, atau temuan lain berdasarkan pemeriksaan BPK. Kewajiban itu, menurutnya, tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apa pun.
Ancaman pembekuan permanen menjadi penegasan bahwa keberlanjutan operasional SPPG bergantung pada kepatuhan terhadap tata kelola keuangan. Setiap dapur MBG tidak hanya dituntut menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga memastikan seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. BGN menempatkan pengembalian dana sebagai bagian penting dari penyelesaian temuan pemeriksaan, bukan sekadar urusan administratif.
Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat disiplin pengelolaan program MBG, terutama ketika layanan diperluas ke wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting yang tinggi. Dengan demikian, pengelola SPPG perlu segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan memenuhi kewajiban finansialnya. SPPG yang tetap mengabaikannya harus bersiap kehilangan izin untuk beroperasi secara permanen.
Sudaryono menjelaskan bahwa batas waktu penyelesaian kewajiban pengembalian dana negara bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditetapkan sampai penutupan tahun buku anggaran, yakni pada akhir Desember 2026. Tenggat tersebut menjadi kesempatan bagi SPPG terkait untuk menuntaskan seluruh tanggung jawab administratif dan finansial yang masih tersisa. Pengembalian dana harus dilakukan sesuai ketentuan agar pencatatan anggaran negara dapat diselesaikan secara tertib pada periode yang sama.
Apabila dana belum dikembalikan hingga melewati batas akhir Desember 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan memberikan toleransi terhadap kelanjutan operasional SPPG tersebut. Artinya, kesempatan penyelesaian tidak dapat diperpanjang tanpa batas, terutama ketika persoalan telah memasuki tahun anggaran berikutnya. BGN memandang kepastian waktu sebagai bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program pemenuhan gizi.
Menurut penjelasan Sudaryono, Januari sudah termasuk dalam tahun buku yang berbeda. Karena itu, kewajiban yang tidak diselesaikan sampai 31 Desember 2026 tidak lagi dapat dianggap sebagai persoalan yang masih berada dalam periode anggaran sebelumnya. Perubahan tahun buku membawa konsekuensi administratif, termasuk kebutuhan untuk menutup pencatatan, memastikan pertanggungjawaban, serta memisahkan kewajiban lama dari anggaran yang berlaku pada tahun berikutnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa akhir Desember 2026 merupakan batas final, bukan sekadar target penyelesaian. SPPG yang masih belum mengembalikan dana setelah periode itu akan menghadapi keputusan tegas dari BGN. Dalam makna yang disampaikan Sudaryono, SPPG yang tidak mampu menyelesaikan persoalan hingga akhir tahun harus dicoret dari operasional. Langkah ini menunjukkan bahwa keberlanjutan layanan tidak hanya bergantung pada kegiatan lapangan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap kewajiban keuangan dan administrasi. Dengan demikian, setiap pengelola SPPG perlu menggunakan sisa waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pengembalian dana sebelum memasuki tahun anggaran 2027.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengembalikan dana negara. Kebijakan tersebut disampaikan Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, pada Selasa, 13 Oktober 2026. Sanksi permanen menjadi opsi bagi SPPG yang tidak memenuhi kewajiban pengembalian sesuai ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan.
Latar belakang penerapan sanksi ini berkaitan dengan hasil pemeriksaan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 19.b/t/lhp/djpkn-viii-oi/ppn.01/05/2026 tertanggal 18 Mei 2026, terdapat sejumlah dana yang harus dikembalikan kepada kas negara. Temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi BGN untuk melakukan pemantauan, penagihan, serta pembatasan operasional terhadap unit yang belum menyelesaikan kewajibannya.
Sebanyak 91 SPPG telah dikenai sanksi berupa “suspen khusus”, yakni penghentian operasional sementara. Status ini diberlakukan sebagai langkah pengawasan sekaligus dorongan agar pengelola segera menyelesaikan pengembalian dana. Selama masa penghentian, SPPG terkait tidak dapat menjalankan kegiatan operasional sebagaimana biasa sampai kewajiban administratif dan keuangannya dituntaskan.
Total kewajiban yang belum disetorkan mencapai Rp18.198.223.745 atau sekitar Rp18,19 miliar. Nilai tersebut tersebar pada tiga wilayah pengawasan. Wilayah I mencatat empat SPPG, sedangkan wilayah II menjadi kelompok terbesar dengan 73 SPPG. Adapun 14 SPPG lainnya berada di wilayah III. Sebaran ini menunjukkan bahwa persoalan pengembalian dana tidak hanya terjadi pada satu daerah, melainkan mencakup berbagai unit pelaksana program MBG.
BGN terus memantau proses penyelesaian kewajiban tersebut melalui mekanisme pengawasan yang tersedia. SPPG yang tidak menunjukkan itikad atau kemajuan dalam mengembalikan dana berpotensi menghadapi penghentian operasional secara permanen. Langkah itu diarahkan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara dan memastikan pelaksanaan program MBG berlangsung sesuai aturan.
Pencabutan sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dilakukan secara otomatis setelah masa penghentian operasional berakhir. Ketut menjelaskan bahwa suspen khusus hanya dapat dihentikan apabila pengelola SPPG telah menyetorkan seluruh kewajiban yang harus dikembalikan ke kas negara. Selain pelunasan, pengelola juga wajib menyerahkan bukti pembayaran yang sah kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalani proses verifikasi.
Bukti tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk memastikan bahwa nilai kewajiban telah dibayar secara penuh dan masuk ke rekening negara sesuai ketentuan. Selama dokumen pembayaran belum diterima atau masih terdapat kekurangan setoran, status suspen tetap berlaku. Mekanisme ini diperlukan agar pemulihan operasional tidak hanya didasarkan pada pernyataan pengelola, tetapi pada dokumen resmi yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Untuk memperkuat transparansi, BGN juga berencana mengunggah daftar dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang operasionalnya dibekukan melalui situs resmi lembaga tersebut mulai pekan berikutnya. Informasi yang dibuka kepada masyarakat akan mencakup nama atau identitas dapur yang terkena sanksi, alasan pemberian sanksi, serta durasi penghentian sementara. Publik dengan demikian dapat mengetahui perkembangan penanganan setiap kasus melalui sumber informasi resmi, bukan berdasarkan kabar yang tidak terverifikasi.
Publikasi tersebut diharapkan mendorong pengelola SPPG memenuhi kewajiban secara tertib sekaligus memberikan kepastian mengenai status dapur yang menjalankan layanan MBG. Langkah ini ditujukan untuk menjaga tata kelola dan akuntabilitas keuangan program sesuai peraturan perundang-undangan. BGN menegaskan bahwa sanksi dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan, temuan administratif atau keuangan, serta kewajiban pengembalian dana negara. Karena itu, keputusan tersebut bukan merupakan keputusan pribadi Sudaryono, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan kelembagaan yang harus diterapkan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga: PSIM Yogyakarta Siapkan 25 Pemain untuk Hadapi Persebaya di Surabaya | Siapkan Capex Rp400 Miliar Lebih, ACES Targetkan hingga 75 Gerai Baru
