Jakarta | Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menyatakan bahwa penerapan Coretax membantu memperluas basis pajak Indonesia dengan menambah sekitar dua juta wajib pajak baru. Pernyataan tersebut disampaikan dalam paparannya pada forum The 7th Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober.
Menurut penjelasan tersebut, perluasan basis pajak menjadi salah satu dampak penting dari penerapan Coretax dalam administrasi perpajakan. Sistem ini mendukung proses pengelolaan data dan layanan perpajakan secara lebih terintegrasi, sehingga memungkinkan lebih banyak wajib pajak masuk dan tercatat dalam sistem administrasi negara. Penambahan sekitar dua juta wajib pajak menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat memperkuat jangkauan administrasi perpajakan di Indonesia.
Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang menggabungkan berbagai layanan dalam satu platform. Layanan tersebut mencakup pendaftaran wajib pajak, penerbitan faktur pajak, pembayaran pajak, serta pelaporan pajak. Dengan penggabungan layanan itu, proses perpajakan dapat dikelola melalui sistem yang sama, baik untuk kebutuhan wajib pajak maupun administrasi pemerintah.
Penerapan Coretax dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan pembaruan layanan, tetapi juga dengan upaya memperluas cakupan wajib pajak yang terhubung dengan sistem perpajakan. Basis pajak yang lebih luas dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran administrasi yang lebih menyeluruh. Penyampaian Wakil Menteri Keuangan dalam forum BRITACOF menegaskan bahwa transformasi administrasi melalui Coretax telah berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah wajib pajak baru di Indonesia.
Coretax mulai diluncurkan pada Januari 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbarui administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data dan layanan pajak yang lebih terintegrasi, sekaligus memperkuat basis informasi yang digunakan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Namun, penerapan pada tahap awal belum berjalan sepenuhnya mulus. Perubahan tersebut berlangsung dalam skala besar karena puluhan juta wajib pajak perlu beralih dari mekanisme sebelumnya menuju sistem baru dalam waktu yang relatif bersamaan.
Peralihan tidak hanya menuntut penyesuaian dari wajib pajak, tetapi juga dari petugas pajak yang menjalankan proses administrasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Mereka perlu memahami alur kerja, prosedur, serta penggunaan sistem yang berbeda dari sebelumnya. Dengan jumlah pengguna dan petugas yang sangat besar, proses adaptasi menjadi tahapan penting dalam penerapan Coretax. Karena itu, pelaksanaan sistem baru tidak dapat dipandang sebagai perubahan teknologi semata, melainkan sebagai transformasi yang membutuhkan kesiapan organisasi dan pemahaman pengguna.
Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan melakukan perbaikan secara bertahap. Setiap masukan dari wajib pajak menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan penerapan dan meningkatkan kualitas layanan. Pendekatan bertahap ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menilai kebutuhan di lapangan, menyesuaikan pelaksanaan, serta memastikan perubahan dapat berjalan lebih terarah. Pada saat yang sama, wajib pajak dan petugas diberikan waktu untuk memahami proses baru tanpa tuntutan penyesuaian yang berlangsung secara seketika.
Dukungan selama masa transisi juga menjadi unsur penting dalam memperluas penerimaan terhadap Coretax. Melalui pendampingan, informasi, dan penjelasan yang memadai, pengguna dapat membangun pemahaman mengenai tahapan yang perlu dilakukan. Pemerintah perlu mempertahankan komunikasi yang terbuka agar masukan masyarakat terus tersalurkan dan dapat ditindaklanjuti. Dengan perbaikan berkelanjutan serta dukungan yang konsisten, proses peralihan puluhan juta wajib pajak diharapkan berlangsung semakin teratur dan mampu mendukung tujuan pembaruan administrasi perpajakan.
Penggunaan Coretax dalam pelaporan pajak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun ini, lebih dari 13,5 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan telah disampaikan melalui sistem tersebut. Angka itu mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan platform digital dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sekaligus memperlihatkan peran Coretax sebagai infrastruktur utama untuk mendukung proses administrasi pajak.
Coretax kini disebut menjadi satu saluran terpadu untuk berbagai layanan perpajakan di Indonesia. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat mengakses proses pelaporan dalam satu lingkungan layanan, tanpa harus bergantung pada saluran yang terpisah-pisah. Penyatuan tersebut diharapkan membuat alur administrasi lebih teratur dan memberikan pengalaman yang lebih konsisten, baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak dalam mengelola informasi yang berkaitan dengan pelaporan.
Salah satu fitur yang mendukung kemudahan tersebut adalah pengisian awal pada sebagian SPT tahunan. Dalam fitur ini, sejumlah informasi dapat tersedia berdasarkan data yang berasal dari pemberi kerja dan bank. Wajib pajak kemudian dapat memeriksa data tersebut, melengkapinya apabila diperlukan, lalu menyampaikan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pengisian awal tidak menghilangkan kewajiban wajib pajak untuk memastikan kebenaran informasi, tetapi membantu mengurangi pekerjaan administratif ketika menyiapkan laporan.
Fitur tersebut memiliki dua manfaat yang dinyatakan dalam pengembangan layanan Coretax. Pertama, pengisian awal dapat memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban pelaporan karena sebagian data sudah tersedia di dalam sistem. Kedua, pemanfaatan data dari pemberi kerja dan bank dapat meningkatkan kualitas data perpajakan pemerintah. Data yang lebih lengkap dan terhubung membantu proses administrasi menjadi lebih tertib, sekaligus mendukung pengelolaan informasi pajak secara lebih akurat. Dengan demikian, penyampaian lebih dari 13,5 juta SPT tahunan melalui Coretax pada tahun ini menjadi bagian dari perkembangan layanan perpajakan yang semakin terintegrasi.
Pandangan Ibnu menegaskan bahwa penguatan administrasi perpajakan tidak dapat hanya mengandalkan teknologi. Sistem digital memang dapat mempercepat proses, memperluas jangkauan layanan, dan membantu pemerintah mengelola data wajib pajak secara lebih terintegrasi. Namun, manfaat tersebut bergantung pada dukungan sumber daya manusia yang kompeten untuk merancang, mengoperasikan, serta mengawasi sistem. Aparatur pajak perlu memiliki kemampuan teknis sekaligus pemahaman yang memadai mengenai kebutuhan masyarakat. Tanpa kompetensi tersebut, teknologi berisiko menciptakan prosedur yang sulit dipahami atau layanan yang tidak berjalan secara konsisten.
Selain kapasitas manusia, sistem perpajakan memerlukan aturan yang jelas dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Kejelasan ketentuan membantu masyarakat memahami hak, kewajiban, prosedur, serta konsekuensi yang berlaku. Layanan yang mudah diakses dan dapat diandalkan juga dapat mendorong kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Ketika proses pembayaran, pelaporan, dan konsultasi berlangsung sederhana serta memiliki kepastian, kepatuhan lebih mungkin tumbuh melalui kesadaran, bukan semata-mata karena pengawasan. Pada saat yang sama, aturan yang konsisten dan transparan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan perpajakan.
Dalam pandangan tersebut, sistem perpajakan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengumpulkan penerimaan negara untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik. Kedua, mendorong kesediaan wajib pajak untuk patuh melalui administrasi yang efektif, adil, dan mudah digunakan. Ketiga, menjaga kepercayaan publik agar hubungan pemerintah dan masyarakat tetap didasarkan pada kepastian serta akuntabilitas. Untuk menghadapi tantangan perpajakan yang semakin kompleks, pemerintah berencana terus mengembangkan administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kerja sama dengan berbagai yurisdiksi. Ketiga arah tersebut perlu berjalan secara beriringan agar modernisasi menghasilkan sistem yang kuat, responsif, dan dipercaya.
