Jakarta | Kebijakan pembatasan penggunaan hijab di sekolah-sekolah Azerbaijan memicu protes dan perdebatan publik mengenai batas aturan pendidikan dan kebebasan beragama. Sejumlah siswa serta guru dilaporkan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar-mengajar karena mengenakan penutup kepala yang biasa digunakan oleh perempuan Muslim. Peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa aturan busana sekolah dapat diterapkan secara diskriminatif terhadap kelompok tertentu, terutama ketika pakaian yang dikenakan berkaitan dengan keyakinan agama.
Ketentuan itu disahkan melalui amandemen pada bulan sebelumnya dan segera menjadi sorotan masyarakat, organisasi keagamaan, serta kelompok yang memperjuangkan hak sipil. Para penentang menilai kebijakan tersebut berpotensi berbenturan dengan kebebasan beragama yang semestinya tetap dihormati dalam lingkungan pendidikan. Mereka juga mempertanyakan penerapan sanksi terhadap siswa dan guru, khususnya apabila tidak tersedia penjelasan yang transparan mengenai prosedur, pengecualian, maupun mekanisme pengaduan.
Amandemen tersebut tidak secara eksplisit menyebut larangan hijab. Rumusannya lebih berfokus pada pembatasan pakaian di lingkungan sekolah yang dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme Azerbaijan. Pemerintah dapat memandang aturan itu sebagai upaya menjaga keseragaman, netralitas lembaga pendidikan, dan pemisahan agama dari urusan negara. Namun, rumusan yang luas membuka ruang penafsiran berbeda di tingkat sekolah, sehingga penutup kepala keagamaan dapat ikut terkena pembatasan. Karena itu, protes yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pakaian, tetapi juga menyentuh pertanyaan lebih luas tentang bagaimana sekularisme diterapkan tanpa mengurangi hak individu untuk menjalankan keyakinannya.
Zahra Hasanova mengaku terluka setelah diberi tahu bahwa dirinya tidak lagi diperbolehkan mengenakan hijab di sekolah. Bagi Zahra, pemberitahuan tersebut bukan sekadar penerapan aturan seragam, melainkan keputusan yang menyentuh keyakinan dan identitas pribadinya. Ia menilai sekolah semestinya memahami bahwa pilihan mengenai pakaian keagamaan tidak dapat dipisahkan dari hak seseorang untuk menentukan cara mengekspresikan dirinya.
Dalam pernyataannya, Zahra menegaskan bahwa hijab merupakan pilihan pribadi. Karena itu, keputusan untuk melepasnya juga seharusnya berada di tangannya sendiri, bukan ditentukan oleh pihak sekolah atau lembaga lain. Pernyataan tersebut mencerminkan keberatan terhadap kebijakan yang dianggap mengurangi ruang bagi individu untuk mengambil keputusan tentang keyakinan dan penampilan mereka. Pengalaman Zahra kemudian menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai batas aturan pendidikan, kebebasan beragama, dan prinsip sekularisme di Azerbaijan.
Di sisi lain, kantor berita negara Azerbaijan, APA, menyampaikan penjelasan mengenai tujuan aturan seragam tersebut. Menurut keterangan yang diberitakan APA, ketentuan itu dimaksudkan untuk membentuk standar pakaian yang seragam di lembaga pendidikan umum negeri. Pemerintah memandang keseragaman tersebut sebagai bagian dari tata tertib sekolah dan upaya menciptakan lingkungan pendidikan dengan ketentuan yang berlaku sama bagi para siswa.
Meski demikian, aturan tersebut memuat pengecualian tertentu. Pakaian yang mencerminkan sejarah, budaya, nilai nasional, dan nilai moral Azerbaijan tetap dapat dikenakan dalam acara-acara perayaan, dengan persetujuan dewan sekolah. Ketentuan itu menunjukkan bahwa kebijakan seragam tidak sepenuhnya menutup penggunaan pakaian bernilai budaya atau nasional, tetapi penerapannya bergantung pada konteks acara serta keputusan otoritas sekolah. Perbedaan pengecualian tersebut dan penggunaan hijab sehari-hari menjadi salah satu titik yang memicu pertanyaan publik mengenai konsistensi serta ruang kebebasan pribadi dalam sistem pendidikan negeri.
Kebijakan pembatasan hijab di sekolah Azerbaijan mendapat kritik karena berlangsung di negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Sekitar 96 persen warga Azerbaijan beragama Islam, sehingga aturan yang membatasi penggunaan hijab di lingkungan pendidikan dipandang menyentuh praktik keagamaan yang dekat dengan kehidupan banyak keluarga. Kritik tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai batas aturan sekolah, kebebasan individu, dan prinsip sekularisme yang diterapkan negara.
Secara konstitusional, Azerbaijan ditetapkan sebagai negara sekuler, tetapi konstitusinya juga menjamin kebebasan beragama. Karena itu, sebagian pihak mempertanyakan kesesuaian pembatasan tersebut dengan jaminan konstitusional itu. Perdebatan tidak hanya berlangsung di ruang publik dan media, melainkan juga terlihat melalui sejumlah bentuk penolakan di lingkungan sekolah. Sikap kritis muncul ketika ketentuan sekuler dipahami sebagai alasan untuk membatasi ekspresi keagamaan.
Salah satu video yang beredar memperlihatkan sejumlah siswa menangis dan memeluk guru mereka. Guru tersebut disebut dilarang masuk sekolah karena mengenakan hijab. Adegan itu menjadi gambaran emosional mengenai dampak kebijakan terhadap hubungan guru dan siswa, sekaligus memperlihatkan dukungan siswa kepada pengajar yang terdampak aturan. Media lokal juga melaporkan adanya boikot kelas di sedikitnya dua sekolah sebagai bentuk penolakan terhadap pembatasan tersebut.
Penolakan turut disampaikan oleh jurnalis Polad Aslanov, yang sedang menjalani hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi pada 2020. Ia memprotes aturan pembatasan hijab melalui aksi mogok makan. Pesan penolakannya kemudian diunggah oleh istrinya, Gulmira Aslanova, melalui Facebook. Langkah tersebut membuat isu pembatasan hijab kembali mendapat perhatian, karena protes datang dari berbagai pihak dan disampaikan melalui saluran yang tersedia bagi mereka.
Penolakan terhadap pembatasan hijab di sekolah Azerbaijan meluas ke Turki. Sejumlah demonstran berkumpul di depan Konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Mereka menilai pembatasan pakaian keagamaan di lingkungan pendidikan berpotensi mengingatkan kembali pada pengalaman Turki pada 1997, ketika perempuan berjilbab dilarang berkuliah di universitas dan menghadapi pembatasan dalam pekerjaan sebagai pegawai negeri.
Kaitan dengan sejarah Turki itu memberi dimensi regional pada perdebatan yang semula berpusat di Azerbaijan. Para demonstran memandang aturan berpakaian bukan semata-mata sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai persoalan hak perempuan dan kebebasan menjalankan keyakinan. Pada saat yang sama, pendukung pendekatan sekuler berargumen bahwa negara memiliki kewenangan menetapkan aturan di institusi pendidikan demi menjaga karakter publik dan keseragaman tata tertib.
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev turut menanggapi kritik terhadap kebijakan negaranya dalam pidato di Kongres Partai Azerbaijan Baru. Ia memperingatkan pihak-pihak lain agar tidak mencampuri gaya hidup Azerbaijan, meskipun tidak menyebut Turki secara langsung. Pernyataan tersebut dipahami sebagai penegasan bahwa pemerintah Azerbaijan menganggap pengaturan kehidupan sosial sebagai bagian dari kedaulatan nasional.
Pemerintah Turki belum memberikan tanggapan resmi mengenai aksi di Istanbul maupun pernyataan tersebut. Sebelumnya, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyinggung meningkatnya diskriminasi terhadap perempuan Muslim dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 September. Pernyataan itu menjadi latar penting dalam membaca sensitivitas Ankara terhadap isu pembatasan simbol keagamaan.
Hingga kini, isu tersebut masih diperdebatkan sebagai persoalan penerapan sekularisme dan perlindungan kebebasan beragama. Perdebatan juga perlu memisahkan informasi yang telah terverifikasi dari laporan yang belum terbukti. Laporan mengenai pemutusan akses internet di Azerbaijan, misalnya, belum dikonfirmasi oleh Open Observatory of Network Interference maupun NetBlocks. Karena itu, informasi tersebut tidak dapat disajikan sebagai fakta yang sudah dipastikan.
Baca juga: Berakhirnya Kebijakan PJJ di Jakarta: Sekolah Kembali Normal
