Kabupaten Kotawaringin Barat | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas lahan yang masih terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan mencapai 639,23 hektare. Area tersebut tersebar di enam provinsi prioritas yang masih menjadi lokasi penanganan oleh satuan tugas di lapangan. Data ini disampaikan sebagai bagian dari laporan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan.
Angka 639,23 hektare menunjukkan luasan area yang pada saat laporan disampaikan masih terbakar dan belum seluruhnya selesai ditangani. Satuan tugas di lapangan masih melakukan penanganan terhadap titik-titik kebakaran yang berada di enam provinsi prioritas tersebut. BNPB menyampaikan perkembangan ini kepada Presiden Prabowo Subianto dalam laporan mengenai kondisi terbaru kebakaran hutan dan lahan.
Keterangan mengenai luas lahan yang masih terbakar itu disampaikan pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, BNPB menegaskan bahwa 639,23 hektare merupakan luas area yang masih ditangani oleh satuan tugas di lapangan pada saat perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, angka tersebut menggambarkan kondisi penanganan yang berlangsung pada waktu laporan diberikan, bukan keseluruhan luas area yang telah terbakar sebelumnya.
Informasi BNPB itu menjadi gambaran terbaru mengenai kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi prioritas. Selama penanganan masih berlangsung, luas area yang tercatat tersebut menjadi bagian dari perkembangan yang dilaporkan kepada Presiden. BNPB mencatat kondisi itu berdasarkan penanganan yang dilakukan oleh satuan tugas di lapangan hingga keterangan disampaikan pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diprioritaskan di enam provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Penetapan wilayah prioritas tersebut berkaitan dengan kondisi lahan serta potensi kebakaran yang perlu ditangani secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah bersama unsur terkait terus memantau titik panas, mengerahkan personel, dan melakukan upaya pemadaman di lokasi yang masih terdampak.
Keenam provinsi itu menjadi perhatian utama karena memiliki kawasan lahan gambut. Karakteristik gambut membuat penanganan kebakaran lebih kompleks dibandingkan kebakaran pada lahan mineral. Api dapat menjalar di bawah permukaan, tetap membara meskipun tidak selalu terlihat, dan berpotensi muncul kembali apabila proses pembasahan serta pendinginan belum dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api di permukaan, tetapi juga pada pemeriksaan area gambut dan pencegahan meluasnya kebakaran.
Kawasan gambut di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau membutuhkan pengawasan berkelanjutan, terutama ketika kondisi cuaca kering meningkatkan risiko kebakaran. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, petugas pemadam, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan respons berjalan efektif. Langkah tersebut juga diperlukan untuk mengurangi dampak asap terhadap kesehatan, aktivitas masyarakat, serta lingkungan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan bahwa lahan yang masih terbakar mencapai 639,23 hektare. Pernyataan tersebut menggambarkan luas area yang masih memerlukan penanganan di tengah upaya pemadaman dan pengendalian karhutla. Data itu menjadi dasar bagi petugas untuk mempertajam pemantauan, menentukan kebutuhan sumber daya, serta memusatkan operasi pada wilayah yang masih menunjukkan adanya kebakaran.
Kebakaran hutan dan lahan dengan luasan terbesar dalam laporan terbaru tercatat berada di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Area yang terdampak kebakaran di kawasan konservasi tersebut mencapai 513,89 hektare. Angka ini menjadi bagian paling signifikan dari total luasan karhutla yang terdata di enam provinsi, sekaligus menunjukkan besarnya tantangan pengendalian kebakaran di wilayah Kalimantan Tengah.
Lokasi kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Kedua kabupaten tersebut memiliki kawasan yang berhubungan langsung dengan bentang alam taman nasional, sehingga penanganan api membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Upaya pemadaman dan pemantauan tidak hanya perlu memperhatikan titik api yang telah teridentifikasi, tetapi juga kondisi lahan gambut, akses menuju lokasi, serta kemungkinan munculnya kembali api di area yang telah terbakar.
Temuan kebakaran baru di kawasan Tanjung Puting membuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah menjadi prioritas. Penambahan titik atau area terbakar menunjukkan bahwa kondisi di lapangan masih dapat berubah dan memerlukan respons cepat. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memperkuat pemantauan, memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta mempercepat tindakan ketika indikasi kebakaran ditemukan.
Selain mengancam ekosistem hutan dan lahan gambut, kebakaran di kawasan taman nasional berpotensi mengganggu habitat satwa liar yang dilindungi. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas, perlindungan kawasan konservasi, dan pencegahan meluasnya api ke wilayah sekitar. Perkembangan luas area terbakar di Kotawaringin Barat dan Seruyan juga perlu dipantau secara berkala agar langkah penanggulangan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini.
Suharyanto menyampaikan bahwa kebakaran yang terdeteksi di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, baru ditemukan oleh petugas. Temuan tersebut menjadi pekerjaan yang segera harus ditangani karena api berpotensi meluas apabila tidak dikendalikan sejak awal. Satgas perlu memastikan lokasi terdampak dapat dijangkau, melakukan pemadaman secara terukur, serta memantau kemungkinan munculnya titik api baru di sekitar kawasan konservasi.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, area yang terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut. Karakteristik ini tetap memerlukan perhatian karena kondisi cuaca, angin, dan tingkat kekeringan vegetasi dapat memengaruhi perkembangan api. Penanganan di lapangan juga harus dilakukan dengan memperhatikan fungsi taman nasional, termasuk perlindungan terhadap habitat satwa dan ekosistem yang berada di dalamnya.
Luasan kebakaran yang mencapai 513,89 hektare di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting merupakan bagian dari total 639,23 hektare lahan yang masih ditangani satuan tugas di enam provinsi. Dengan demikian, angka tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi salah satu komponen dari keseluruhan area yang terdampak dan masih membutuhkan penanganan. Pemerintah bersama satgas terus melakukan pemadaman, pendinginan, serta pemantauan untuk mencegah kebakaran meluas. Temuan terbaru di Tanjung Puting sekaligus menunjukkan pentingnya pelaporan cepat dan respons segera, terutama di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | TNI intensifkan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Melawi Kalbar
