JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Perindustrian RI Muhammad Sarmuji menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan peran sektor industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor perindustrian dipandang memiliki posisi penting karena tidak hanya menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi yang saling berkaitan. Penguatan peran tersebut diperlukan agar industri dapat memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian sekaligus mendukung terciptanya lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.
Saat ini, kontribusi sektor perindustrian tercatat sebesar 19% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut menunjukkan bahwa industri telah menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Namun, peran sektor ini masih perlu terus didorong sehingga kapasitasnya dalam menciptakan nilai tambah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi dapat berkembang lebih jauh. Pernyataan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya menjadikan industri sebagai penggerak kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Peningkatan kontribusi industri juga berkaitan erat dengan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Ketika aktivitas industri semakin kuat, peluang kerja yang tersedia di berbagai bagian rantai kegiatan industri dapat turut berkembang. Karena itu, pemerintah berkomitmen mendorong sektor perindustrian agar perannya dalam perekonomian nasional semakin besar, baik melalui kontribusinya terhadap PDB maupun melalui penyerapan tenaga kerja. Komitmen ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan potensi sektor industri secara lebih optimal.
Industri tembakau merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian Kementerian Perindustrian karena menghadapi tantangan yang berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan usaha, persaingan, serta pengawasan produk di pasar. Sektor ini memiliki keterkaitan dengan berbagai pelaku industri, mulai dari pengolahan bahan baku hingga produksi rokok. Oleh karena itu, perkembangan industri tembakau perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk kondisi industri rokok legal dan persoalan peredaran rokok ilegal.
Rokok ilegal menjadi salah satu persoalan utama karena keberadaannya berdampak pada industri rokok yang menjalankan kegiatan secara legal. Produk tersebut beredar di luar ketentuan yang berlaku, sementara produsen rokok legal harus memenuhi berbagai persyaratan produksi, distribusi, dan pemenuhan kewajiban negara. Perbedaan kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya menjaga keseimbangan industri serta memastikan persaingan berlangsung dalam kerangka aturan yang sama. Penanganan rokok ilegal, dengan demikian, berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap keberlangsungan industri rokok legal.
Tantangan lain yang berkaitan erat dengan industri tembakau adalah kebijakan mengenai besaran cukai rokok. Penetapan cukai memiliki hubungan dengan kemampuan industri dalam menjalankan kegiatan produksi dan mempertahankan keberadaannya di pasar. Besaran cukai perlu menjadi bagian dari pembahasan mengenai keberlangsungan industri tembakau lokal dan nasional, terutama ketika sektor tersebut juga menghadapi peredaran produk ilegal. Hubungan cukai, industri legal, dan rokok ilegal menunjukkan bahwa kebijakan perlu dipertimbangkan dalam konteks kondisi industri secara keseluruhan. Perhatian terhadap ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan rokok ilegal sekaligus menjaga peran industri tembakau di tingkat lokal dan nasional.
Menteri Perindustrian menilai edukasi kepada para pengusaha rokok merupakan bagian penting dalam memperkuat keberadaan industri rokok yang legal. Pemahaman terhadap aturan diperlukan agar pelaku usaha mengetahui batasan dan tanggung jawab yang melekat pada kegiatan produksi. Dengan pemahaman tersebut, kegiatan usaha diharapkan dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendukung tertibnya industri secara keseluruhan.
Perhatian ini tidak hanya ditujukan kepada perusahaan rokok berskala besar. Pelaku usaha kecil yang bergerak dalam produksi rokok juga perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai aturan dan pentingnya kepatuhan. Skala usaha tidak menghilangkan kewajiban untuk menjalankan kegiatan produksi secara bertanggung jawab. Karena itu, pelaku usaha kecil perlu melihat kegiatan mereka sebagai bagian dari ekosistem industri rokok legal, bukan sebagai aktivitas yang berjalan di luar ketentuan.
Pandangan tersebut menempatkan kepatuhan pelaku usaha sebagai salah satu hal yang ditekankan Kementerian Perindustrian. Edukasi diharapkan dapat membantu pengusaha memahami bahwa keberlangsungan usaha berkaitan erat dengan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Ketika pelaku usaha memahami dan menjalankan ketentuan secara konsisten, kegiatan produksi dapat berlangsung dalam kerangka industri yang lebih tertib dan memberikan kepastian yang lebih baik bagi seluruh pihak.
Penekanan pada edukasi juga menunjukkan bahwa penanganan rokok ilegal perlu disertai pemahaman dari sisi pelaku industri. Pengusaha perlu mengetahui posisi dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari industri rokok legal, termasuk pentingnya menjalankan produksi sesuai aturan. Pendekatan ini diharapkan mendorong kesadaran bahwa kepatuhan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan unsur penting dalam membangun industri yang sehat dan berkelanjutan.
Penanganan rokok ilegal tidak hanya bergantung pada pengawasan terhadap peredaran barang, tetapi juga membutuhkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Langkah hukum diperlukan untuk memastikan setiap pelanggaran diproses sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga upaya pemberantasan tidak berhenti pada penindakan di lapangan. Ketegasan tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang adil bagi pelaku industri yang menjalankan kewajibannya secara resmi.
Penegakan hukum juga perlu dilaksanakan secara terarah dengan memperhatikan keterkaitan produksi, distribusi, dan pemasaran rokok ilegal. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menyasar titik tertentu dalam rantai peredaran. Kepastian terhadap proses pengawasan dan penindakan menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan serta melindungi keberlangsungan industri tembakau yang beroperasi sesuai peraturan.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Kementerian Perindustrian mendorong koordinasi yang lebih erat kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum dapat berjalan selaras, sekaligus mengurangi potensi perbedaan pelaksanaan di lapangan. Sinergi ini diarahkan untuk menjaga kepastian berusaha dan mendukung keberlangsungan industri tembakau melalui tata kelola yang lebih terkoordinasi.
Penguatan koordinasi kementerian dan lembaga juga menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa kebijakan terhadap industri tembakau tetap berjalan dalam kerangka aturan yang jelas. Dengan keterlibatan berbagai pihak sesuai kewenangan masing-masing, penanganan rokok ilegal dapat ditempatkan sebagai agenda bersama yang memerlukan kesinambungan pengawasan dan tindakan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Sarmuji dalam dialog Nation Hub bersama Maria Katarina pada Jumat, 9 Oktober 2026.
