Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik yang menyebut kabinet pemerintahannya terlalu besar dan berpotensi kurang efisien. Ia menjelaskan bahwa luasnya susunan pemerintahan tidak semata-mata ditujukan untuk membagi jabatan, melainkan berkaitan dengan pilihan politik untuk merangkul berbagai kekuatan. Menurut Prabowo, pemerintahan perlu mengupayakan persatuan agar dapat bekerja menghadapi persoalan nasional dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Prabowo menyebut koalisi besar sebagai cara untuk menyatukan sebanyak mungkin unsur politik di dalam pemerintahan. Dengan melibatkan lebih banyak pihak, ia berharap perbedaan dapat dikelola melalui kerja bersama, bukan menjadi hambatan dalam menjalankan program negara. Gagasan itu sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan mengenai alasan pemerintah memilih formasi koalisi yang luas, meskipun model tersebut memunculkan kekhawatiran tentang koordinasi dan efektivitas. Presiden menempatkan persatuan politik sebagai sarana, sementara tujuan akhirnya adalah memastikan pemerintahan dapat memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Kritik mengenai kabinet yang gemuk tetap menjadi bagian dari perdebatan publik tentang ukuran dan kinerja pemerintahan. Jumlah anggota kabinet dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian tanggung jawab, kecepatan pengambilan keputusan, serta penggunaan sumber daya. Namun, dalam penjelasannya, Prabowo menekankan pertimbangan untuk merangkul berbagai kekuatan politik dan mendorong kepentingan bersama. Penjelasan itu menunjukkan bahwa pemerintah memandang dukungan yang luas sebagai salah satu landasan untuk menjalankan agenda nasional. Pada saat yang sama, efektivitas kabinet pada akhirnya akan dinilai dari pelaksanaan tugas dan hasil kebijakan, bukan hanya dari besarnya susunan pemerintahan.
Dalam menanggapi kritik terhadap ukuran kabinet, Prabowo mengaitkan pembahasan efisiensi dengan skala Indonesia. Menurutnya, jumlah kementerian dan susunan pemerintahan tidak dapat dinilai hanya dari banyaknya jabatan. Luas wilayah, besarnya populasi, serta dinamika politik nasional juga perlu menjadi pertimbangan. Ia menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan hampir 300 juta penduduk dan wilayah fisik yang besarnya sebanding dengan Eropa. Perbandingan tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa kebutuhan pengelolaan pemerintahan di Indonesia memiliki cakupan yang sangat luas.
Prabowo kemudian membandingkan struktur itu dengan keadaan Eropa. Ia menyebut Eropa terdiri atas 30 negara, dan setiap negara mempunyai pemerintahannya sendiri. Dengan demikian, dalam analogi yang ia sampaikan, terdapat 30 kabinet, 30 menteri keuangan, 30 panglima TNI, 30 jaksa agung, dan 30 kapolri. Sementara itu, Indonesia, yang wilayahnya ia gambarkan setara dengan Eropa, hanya memiliki satu kabinet. Perbandingan ini menekankan perbedaan satu pemerintahan yang mengelola negara kepulauan besar dan sejumlah pemerintahan nasional di kawasan Eropa.
Melalui perbandingan tersebut, Prabowo mempertanyakan dasar penilaian bahwa kabinet Indonesia tidak efisien. Ia mengajukan pertanyaan retoris mengenai bagian mana dari susunan pemerintahan itu yang dianggap tidak efisien, ketika satu kabinet harus menangani negara dengan hampir 300 juta penduduk dan bentang wilayah yang sangat besar. Pertanyaan itu menjadi bagian dari tanggapannya terhadap kritik, bukan sekadar perbandingan jumlah jabatan. Ia mengajak publik melihat ukuran kabinet dalam konteks tanggung jawab pemerintahan dan skala negara. Dengan demikian, argumen yang ia sampaikan bertumpu pada perbandingan cakupan wilayah dan jumlah pemerintahan, sembari mempertanyakan tolok ukur yang dipakai untuk menyebut kabinet tersebut tidak efisien.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah mampu menghadapi beragam bencana alam karena penanganannya dilakukan secara bersama-sama. Menurutnya, keberhasilan merespons keadaan darurat tidak hanya bergantung pada satu lembaga atau jajaran pemerintah pusat, tetapi juga pada kerja sama pemerintah daerah, petugas di lapangan, relawan, dan masyarakat. Kekompakan berbagai pihak dinilai penting agar bantuan dapat disalurkan, koordinasi berjalan, serta kebutuhan warga terdampak dapat ditangani dengan cepat. Ia menggambarkan kebersamaan tersebut sebagai salah satu kekuatan pemerintah ketika menghadapi situasi yang berubah-ubah dan membutuhkan keputusan segera.
Dalam keterangannya, Prabowo merujuk pada sejumlah pengalaman penanganan bencana, termasuk bencana di Sumatera bagian utara. Ia juga menyebut gempa bumi dan peristiwa terkait Krakatau sebagai contoh keadaan yang menuntut kesiapan serta koordinasi banyak unsur. Selain bencana geologis, pemerintah menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang dapat meluas dan berdampak pada kesehatan serta kegiatan masyarakat. Berbagai kejadian itu memiliki karakter dan tantangan yang berbeda, sehingga responsnya perlu disesuaikan dengan kondisi di lokasi. Menurut Prabowo, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan aparat, petugas penanggulangan bencana, dan unsur masyarakat dalam satu upaya bersama.
Meski mengemukakan bahwa pemerintah dapat menangani berbagai bencana melalui kekompakan, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak merasa puas dengan hasil yang telah dicapai. Penanganan bencana, menurutnya, masih perlu dievaluasi agar respons berikutnya dapat berlangsung lebih baik. Setiap kejadian dapat memberikan pelajaran mengenai koordinasi, kesiapan, distribusi bantuan, maupun langkah perlindungan bagi warga. Pemerintah, kata Prabowo, akan terus belajar dari pengalaman menangani bencana di Sumatera bagian utara, gempa bumi, Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, klaim tentang kemampuan pemerintah berjalan berdampingan dengan pengakuan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan. Sikap evaluatif ini menempatkan kerja sama sebagai modal, sekaligus menekankan perlunya meningkatkan kesiapsiagaan dan mutu penanganan pada masa mendatang.
Dalam menjelaskan pilihan merangkul koalisi besar, Prabowo mengaitkan susunan politik pemerintahan dengan kebutuhan membangun kerja sama. Menurut uraian yang ia sampaikan, dukungan dari berbagai unsur politik dipandang sebagai cara untuk mempertemukan kekuatan yang berbeda dalam pemerintahan, bukan semata-mata memperbanyak posisi. Argumen tersebut menjadi bagian dari tanggapannya terhadap kritik bahwa kabinet terlalu gemuk dan berpotensi tidak efisien. Dengan demikian, pembentukan koalisi dan komposisi kabinet ia tempatkan dalam kerangka kerja bersama, yang menurutnya diperlukan untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Penjelasan ini mencerminkan alasan Prabowo sendiri, bukan penilaian terpisah mengenai efektivitas susunan tersebut.
Untuk menanggapi sorotan terhadap jumlah anggota pemerintahan, Prabowo juga membandingkan Indonesia dengan negara-negara di Eropa. Perbandingan itu digunakan untuk menyampaikan bahwa jumlah unsur atau pejabat dalam pemerintahan Indonesia tidak dapat dinilai hanya dengan melihat angka secara terpisah. Ia mengajak melihat konteks negara dan cara pemerintahan bekerja, sembari menyebut bahwa pemerintahan di sejumlah negara Eropa juga memiliki susunan yang besar. Dalam kerangka argumen itu, ukuran kabinet tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa pemerintah tidak efisien. Namun, poin tersebut merupakan pembelaan yang disampaikan Prabowo untuk menjawab tudingan tentang kabinet gemuk, bukan kesimpulan independen mengenai perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Eropa.
Prabowo turut menghubungkan gagasan kerja sama politik dengan penanganan bencana. Ia menyampaikan bahwa menghadapi bencana memerlukan kebersamaan dan koordinasi, sehingga kerja sama berbagai pihak menjadi penting. Klaim tersebut memperluas pembelaannya dari soal pembagian dukungan politik menuju kebutuhan kolaborasi dalam urusan pemerintahan dan respons terhadap keadaan darurat. Dalam penjelasannya, koalisi besar diposisikan sebagai salah satu bentuk kerja bersama, sedangkan kerja sama saat bencana menjadi contoh bidang yang membutuhkan keterlibatan banyak unsur. Rangkaian alasan itu menjelaskan cara Prabowo menanggapi kritik mengenai ukuran dan efisiensi kabinet. Seluruh uraian tersebut merupakan alasan serta penilaian yang ia sampaikan untuk membela pendekatannya, tanpa menyatakan penilaian pihak lain atau memastikan hasil kebijakan tertentu.
Baca juga: Kritik Prabowo Terhadap Pakar yang Sering Mengritik Pemerintah | Perekonomian Berbasis Asas Kekeluargaan Menurut Prabowo Subianto | Kesetiaan dalam Perjuangan: Refleksi Prabowo di HUT PAN
