Jakarta | Bank Indonesia (BI) berencana memperluas jenis aset yang dapat menjadi dasar lindung nilai dalam kerangka transaksi Vastra mulai Januari 2027. Dalam cakupan yang direncanakan tersebut, saham yang tercatat di bank akan turut dipertimbangkan sebagai aset yang dapat dilindungi nilainya. Perluasan ini masih berupa rencana kebijakan; cakupan baru itu belum berlaku sebelum tanggal penerapan yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaku pasar dan bank mitra perlu membedakan ketentuan yang berlaku saat ini dari perubahan yang akan datang, sembari menunggu pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya.
Vastra merupakan kerangka transaksi yang mendukung kebutuhan lindung nilai bank dan nasabah atau pihak terkait. Dengan menambahkan saham ke dalam aset yang dapat dicakup, BI bermaksud memperluas akses terhadap instrumen lindung nilai, sehingga pilihan aset tidak hanya terbatas pada cakupan sebelumnya. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memberi fleksibilitas lebih besar kepada bank mitra dan investor dalam mengelola risiko nilai aset. Bagi investor, tambahan pilihan tersebut berpotensi membantu menyesuaikan strategi pengelolaan risiko dengan portofolio yang dimiliki, termasuk ketika nilai saham mengalami perubahan.
Perluasan cakupan tidak berarti semua saham otomatis dapat digunakan dalam setiap transaksi sejak diumumkannya rencana. Penerapan baru dijadwalkan mulai Januari 2027, dan detail operasionalnya akan bergantung pada ketentuan yang ditetapkan BI serta persyaratan yang berlaku bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Bank mitra dan investor dapat memantau informasi resmi mengenai kriteria aset, tata cara transaksi, dan pengelolaan risiko sebelum mengambil keputusan. Persiapan tersebut penting agar pemanfaatan instrumen berlangsung sesuai aturan dan kebutuhan masing-masing. Sampai tanggal penerapan, transaksi tetap mengacu pada ketentuan Vastra yang sedang berlaku, bukan pada cakupan saham yang direncanakan. Perubahan ini menandai upaya BI menyediakan lebih banyak ruang bagi pengelolaan risiko, sekaligus memberi waktu bagi pelaku pasar untuk memahami aturan sebelum cakupan baru mulai diterapkan.
Vastra telah memasuki tahap operasional, menandai dimulainya pelaksanaan mekanisme lindung nilai yang melibatkan pelaku pasar domestik dan internasional. Dalam tahap ini, sebanyak 14 dealer utama PUFA berperan sebagai bank mitra domestik. Keterlibatan mereka menjadi bagian penting dalam mendukung transaksi, memperluas partisipasi perbankan, serta membantu memastikan mekanisme Vastra dapat berjalan melalui jaringan lembaga keuangan yang telah ditetapkan. Tahap operasional ini juga menjadi perkembangan lanjutan setelah persiapan dan koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan skema tersebut.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A. M. Djiwandono menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan Vastra dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa transaksi perdana Vastra telah dilakukan pada 9 Oktober. Transaksi tersebut melibatkan DBS Singapura dan DBS Indonesia, yang menunjukkan adanya keterhubungan entitas perbankan di luar negeri dan mitra domestik dalam pelaksanaan mekanisme ini. Keterangan BI memberikan gambaran awal mengenai cara Vastra mulai digunakan setelah memasuki tahap operasional.
Peran 14 dealer utama PUFA sebagai bank mitra domestik diperlukan untuk menopang pelaksanaan transaksi di dalam negeri. Dengan melibatkan sejumlah bank, mekanisme ini memiliki jaringan partisipan yang dapat mendukung akses dan pelaksanaan transaksi lindung nilai oleh pelaku pasar. Sementara itu, keterlibatan DBS Singapura dan DBS Indonesia dalam transaksi perdana menjadi contoh awal koordinasi lintas entitas yang digunakan dalam Vastra. Informasi tersebut disampaikan BI sebagai bagian dari pemaparan perkembangan kebijakan dan operasional pasar keuangan. Tahap awal ini akan menjadi dasar bagi pemantauan implementasi berikutnya, termasuk bagaimana partisipasi bank mitra berkembang setelah operasional dimulai. Dengan demikian, transaksi 9 Oktober tidak hanya menandai penggunaan perdana Vastra, tetapi juga memperlihatkan bentuk kerja sama yang melibatkan perbankan domestik dan internasional. Penjelasan Thomas menegaskan bahwa Vastra kini telah beralih dari tahap persiapan menuju pelaksanaan, dengan dukungan 14 dealer utama PUFA yang bertindak sebagai bank mitra domestik.
Bank Indonesia (BI) berencana memperluas partisipasi dalam transaksi Vastra dengan menambah jumlah bank mitra dan investor yang dapat terlibat. Rencana ini menjadi bagian dari pengembangan skema tersebut, seiring dengan perluasan aset yang masuk dalam cakupan lindung nilai. Dengan bertambahnya pihak yang dapat berpartisipasi, transaksi Vastra tidak lagi hanya terbuka bagi kelompok mitra yang telah tersedia saat ini, melainkan dapat diikuti lebih banyak bank dan investor sesuai ketentuan yang ditetapkan BI.
Perluasan tersebut berjalan seiring dengan rencana memasukkan saham ke dalam cakupan lindung nilai Vastra mulai Januari 2027. Penambahan aset dan perluasan partisipan merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam pengembangan instrumen ini. BI menyampaikan arah pengembangan tersebut untuk menyediakan lebih banyak pilihan instrumen lindung nilai bagi pelaku pasar. Karena itu, perubahan cakupan aset maupun kesempatan berpartisipasi perlu dipahami sebagai upaya memperluas pilihan yang tersedia, bukan sebagai jaminan hasil tertentu bagi setiap pihak yang terlibat.
Selain menambah bank mitra dan investor, BI juga berencana menyesuaikan mekanisme penyelesaian transaksi back to back. Penyelesaian yang sebelumnya dilakukan pada T+0 akan diubah menjadi T+1. Perubahan waktu penyelesaian ini membuat mekanisme transaksi memiliki tenggat yang lebih fleksibel dibandingkan penyelesaian pada hari yang sama. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari rancangan pengembangan Vastra, dengan tetap merujuk pada ketentuan transaksi yang berlaku. T+1 berarti penyelesaian berlangsung pada satu hari kerja setelah tanggal transaksi, sedangkan T+0 merujuk pada penyelesaian pada hari transaksi.
Dengan demikian, rencana BI mencakup tiga arah perubahan: memperluas aset yang dapat dilindung nilai, membuka partisipasi bagi lebih banyak bank mitra dan investor, serta menggeser penyelesaian transaksi back to back dari T+0 ke T+1. Ketiganya menggambarkan pengembangan kerangka Vastra sekaligus penataan mekanisme pelaksanaannya. Harapan BI adalah tersedianya lebih banyak pilihan instrumen lindung nilai bagi pelaku pasar. Perluasan partisipasi dan penyesuaian waktu penyelesaian tersebut melengkapi rencana cakupan saham mulai Januari 2027, tanpa mengubah tujuan yang dinyatakan, yakni memperbanyak pilihan instrumen yang dapat digunakan pelaku pasar.
Perluasan aset yang dapat dicakup dalam transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah melalui Instrumen Lindung Nilai (Vastra) berlangsung dalam konteks upaya lebih luas untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmen mempererat sinergi fiskal-moneter guna menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama ketika ketidakpastian global meningkatkan risiko bagi perdagangan, arus modal, dan kondisi keuangan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi di BI pada 24 September 2026. Koordinasi lintas kebijakan menjadi penting karena respons fiskal dan moneter yang selaras dapat membantu mengelola tekanan ekonomi tanpa mengabaikan kebutuhan mendorong kegiatan usaha.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas lima bidang koordinasi. Pertama, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui bauran kebijakan yang mendukung aktivitas domestik. Kedua, memperkuat ketahanan eksternal untuk menghadapi gejolak perdagangan internasional dan perubahan arus modal. Ketiga, mengelola kecukupan likuiditas agar kondisi pendanaan tetap mendukung kegiatan ekonomi dan berfungsinya pasar. Keempat, mengendalikan inflasi melalui koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah, lain lewat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta penguatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Kelima, memperdalam pasar keuangan agar transmisi kebijakan berjalan lebih efektif dan sumber pembiayaan bagi perekonomian semakin luas.
Kelima bidang tersebut menunjukkan bahwa stabilitas tidak hanya ditopang oleh satu instrumen atau satu lembaga.
