JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Sebanyak 18 usaha depot air minum isi ulang (DAMIU) ditutup setelah dinilai tidak memenuhi standar kualitas air minum serta ketentuan perizinan yang berlaku. Penindakan tersebut dilakukan secara bertahap pada 1–5 Oktober 2026 di tiga wilayah Jakarta, yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Masing-masing wilayah mencatat enam depot yang dikenai tindakan penutupan.
Pelaksanaan penertiban diawali di Jakarta Utara pada 1 Oktober 2026. Pada kegiatan tersebut, petugas menutup enam depot yang hasil pemeriksaan atau kelengkapan administrasinya tidak sesuai dengan persyaratan. Penutupan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap usaha penyedia air minum isi ulang yang langsung melayani kebutuhan masyarakat.
Sehari berikutnya, pada 2 Oktober 2026, tindakan serupa dilaksanakan di Jakarta Barat. Sebanyak enam depot di wilayah tersebut dihentikan operasionalnya karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan, baik berkaitan dengan kualitas air maupun kewajiban perizinan usaha. Pemeriksaan terhadap depot menjadi penting karena produk yang dijual dikonsumsi secara langsung oleh warga.
Penertiban kemudian dilanjutkan di Jakarta Timur pada 5 Oktober 2026 dengan sasaran enam depot lainnya. Rangkaian kegiatan di tiga wilayah itu menghasilkan total 18 DAMIU yang ditutup. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara berjenjang dan mencakup sejumlah lokasi, bukan hanya satu kawasan.
Ketentuan mengenai kualitas air minum dan perizinan diperlukan untuk memastikan depot menjalankan proses pengolahan, penyimpanan, serta pelayanan sesuai standar kesehatan. Depot yang belum memenuhi persyaratan tidak diperbolehkan tetap beroperasi sebelum melakukan perbaikan dan melengkapi kewajiban yang ditetapkan. Masyarakat juga perlu memperhatikan kebersihan depot, informasi izin, serta jaminan mutu sebelum memilih layanan air minum isi ulang.
Penutupan 18 depot air minum di tiga wilayah Jakarta dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air yang dilaksanakan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pemeriksaan tersebut menjadi dasar teknis bagi petugas untuk menilai apakah air yang diproduksi dan dijual kepada masyarakat telah memenuhi persyaratan kesehatan yang berlaku.
Pengujian laboratorium mencakup dua aspek utama, yaitu mikrobiologi dan kimia. Pemeriksaan mikrobiologi digunakan untuk mendeteksi keberadaan mikroorganisme yang dapat menunjukkan adanya pencemaran pada air. Sementara itu, pemeriksaan kimia dilakukan untuk menilai kandungan zat atau senyawa tertentu yang berpotensi memengaruhi keamanan dan kelayakan air untuk dikonsumsi.
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa indeks kesehatan lingkungan dan total coliform pada sejumlah depot tidak memenuhi persyaratan kualitas mikrobiologi untuk air minum. Total coliform merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengindikasikan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan atau masuknya bakteri ke dalam sumber maupun proses pengolahan air. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sanitasi dan pengawasan proses produksi di depot terkait masih perlu diperbaiki.
Ketidaksesuaian tersebut menjadi alasan dilakukannya tindakan penutupan sementara atau penghentian kegiatan usaha sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah air yang belum memenuhi standar beredar lebih luas, sekaligus mendorong pengelola depot melakukan perbaikan terhadap kebersihan tempat, peralatan, sumber air, dan prosedur pengolahan.
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Satpol PP DKI Jakarta Eko Saptono menyatakan bahwa penutupan dilakukan karena hasil uji laboratorium menunjukkan air dari depot-depot tersebut belum memenuhi persyaratan kualitas mikrobiologi air minum. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk melindungi masyarakat dan memastikan pelaku usaha memenuhi standar kesehatan sebelum kembali beroperasi.
Hasil uji itu juga menegaskan pentingnya pemeriksaan berkala pada depot air minum. Kepatuhan terhadap standar tidak hanya berkaitan dengan kualitas air pada saat dijual, tetapi juga mencakup kondisi lingkungan, kebersihan sarana, pemeliharaan peralatan, serta konsistensi penerapan prosedur sanitasi.
Pengawasan terpadu terhadap depot air minum isi ulang (DAMIU) di tiga wilayah Jakarta tidak hanya berfokus pada kondisi air yang diproduksi dan dijual kepada masyarakat. Pemeriksaan juga mencakup kepatuhan pelaku usaha terhadap legalitas, kelengkapan dokumen, serta ketentuan perizinan yang berlaku. Pendekatan tersebut diperlukan karena keamanan air minum berkaitan erat dengan proses usaha yang memenuhi standar sejak pengelolaan hingga distribusi kepada konsumen.
Dalam pemeriksaan, petugas menilai apakah air yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan kualitas, sekaligus memeriksa status perizinan usaha setiap depot. Persyaratan tersebut menjadi bagian penting dalam pengawasan karena legalitas menunjukkan bahwa kegiatan usaha telah didaftarkan dan semestinya mengikuti ketentuan teknis maupun administratif. Dengan demikian, pelanggaran tidak hanya ditentukan oleh hasil pemeriksaan terhadap sampel air, tetapi juga oleh kelengkapan dan kepatuhan administrasi usaha.
Penutupan dilakukan setelah ditemukan pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan kualitas air dan masih memiliki persyaratan perizinan yang belum dipenuhi. Kondisi itu menunjukkan adanya persoalan ganda yang perlu segera ditangani, terutama karena DAMIU berhubungan langsung dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Tindakan penertiban menjadi langkah untuk mencegah air yang belum memenuhi standar beredar lebih luas, sekaligus mendorong pemilik usaha memperbaiki seluruh kewajibannya.
Secara keseluruhan, enam DAMIU di setiap wilayah ditutup setelah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya masalah pada standar kualitas air dan kelengkapan perizinan. Artinya, sebanyak 18 depot menjadi bagian dari tindakan pengawasan di tiga wilayah Jakarta. Penutupan tersebut tidak semata-mata merupakan respons terhadap persoalan teknis air, melainkan juga penegakan terhadap ketentuan usaha yang harus dipenuhi oleh setiap pengelola depot. Pemilik usaha perlu memastikan kualitas air, proses pengolahan, serta dokumen perizinan berada dalam kondisi sesuai aturan sebelum kembali beroperasi.
Penutupan 18 depot air minum di tiga wilayah Jakarta menunjukkan bahwa pemenuhan standar higiene dan sanitasi masih menjadi persoalan penting dalam penyelenggaraan depot air minum isi ulang (DAMIU). Langkah tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam konteks kepatuhan sektor DAMIU yang secara nasional masih rendah. Sertifikasi diperlukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan dengan memperhatikan persyaratan kebersihan, sanitasi, serta kelayakan pengelolaan air yang dikonsumsi masyarakat.
Berdasarkan data per 25 Desember 2025, terdapat 84.558 DAMIU yang terdata di Indonesia. Namun, baru 4,01% di antaranya yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Angka ini memperlihatkan bahwa sebagian besar DAMIU yang tercatat belum memiliki sertifikat yang menjadi penanda pemenuhan standar higiene dan sanitasi. Rendahnya cakupan sertifikasi juga menempatkan kepatuhan administratif dan operasional pelaku usaha sebagai perhatian dalam pengawasan sektor penyediaan air minum.
Kementerian Kesehatan turut mencatat bahwa 50,16% air DAMIU tercemar bakteri. Catatan tersebut memperkuat perhatian terhadap perlunya penerapan standar secara konsisten, mulai dari pemenuhan persyaratan sanitasi hingga pengawasan terhadap kelayakan air yang dijual kepada konsumen. Data nasional mengenai jumlah DAMIU, kepemilikan SLHS, dan kondisi air menjadi latar yang relevan bagi tindakan penutupan di Jakarta. Dalam konteks itu, penutupan sejumlah depot kembali menyoroti tingkat kepatuhan usaha DAMIU terhadap ketentuan higiene dan sanitasi yang berlaku.
