Yogyakarta | Belasan anggota Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta mendatangi kompleks DPRD DIY pada Rabu, 4 November 2026. Dalam aksi tersebut, mereka berada di ruang rapat Badan Anggaran dan menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rekaman aksi itu kemudian ramai beredar di media sosial, sehingga peristiwa di lingkungan gedung legislatif daerah tersebut mendapat perhatian publik. Informasi mengenai kejadian ini berpusat pada kehadiran rombongan, tindakan terhadap foto, serta penyebaran rekaman yang memperlihatkan aksi mereka.
Peristiwa tersebut melibatkan Forum Kebangsaan DIY dan berlangsung di salah satu ruang rapat DPRD DIY. Tindakan menurunkan foto Wakil Presiden menjadi bagian utama dari aksi yang terekam. Namun, rincian lebih lanjut mengenai latar belakang kedatangan rombongan, proses sebelum tindakan itu berlangsung, ataupun tanggapan pihak lain tidak tercantum dalam informasi yang tersedia. Karena itu, gambaran peristiwa perlu dibatasi pada hal-hal yang telah disebutkan, tanpa menambahkan keterangan mengenai suasana, lama kegiatan, atau urutan kejadian yang tidak diketahui.
Peredaran rekaman di media sosial membuat aksi tersebut dapat diketahui lebih luas di luar lokasi. Rekaman yang ramai dibagikan menjadi perhatian karena memperlihatkan tindakan anggota forum di ruang rapat Badan Anggaran dan berkaitan dengan sosok Wakil Presiden. Meski demikian, beredarnya video tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh konteks atau alasan di balik tindakan yang terlihat. Informasi pokok yang dapat dipastikan dari keterangan peristiwa ini adalah bahwa belasan anggota Forum Kebangsaan DIY mendatangi kompleks DPRD pada tanggal tersebut dan menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka di ruang rapat. Dengan demikian, pemberitaan mengenai kejadian ini dapat menempatkan rekaman sebagai dokumentasi aksi, sembari membedakan fakta yang disebutkan dari hal-hal yang belum tersedia penjelasannya.
Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menjelaskan bahwa kedatangan rombongan ke gedung DPRD dimaksudkan untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat mengenai situasi terkini. Menurut Chirzin, langkah tersebut menjadi saluran bagi warga untuk menyuarakan pandangan dan kekhawatiran mereka kepada para wakil rakyat. Rombongan berharap aspirasi itu tidak berhenti sebagai penyampaian sepihak, melainkan memperoleh perhatian dan diteruskan kepada pihak yang berwenang. Dalam keterangannya, Chirzin menempatkan pertemuan itu sebagai upaya menyampaikan suara publik melalui lembaga perwakilan, sekaligus meminta agar pesan yang dibawa dapat sampai kepada presiden untuk ditindaklanjuti.
Aspirasi yang dibawa mencakup sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk isu mengenai dugaan ijazah. Penyebutan persoalan tersebut merupakan bagian dari tuntutan dan kegelisahan yang disampaikan rombongan, bukan penetapan bahwa dugaan itu telah terbukti. Karena itu, isu tersebut perlu dipahami sebagai pokok yang mereka minta untuk ditanggapi atau ditindaklanjuti melalui proses yang semestinya. Chirzin menyampaikan harapan agar pihak di gedung dewan dapat meneruskan materi aspirasi kepada presiden, sehingga berbagai hal yang dianggap penting oleh warga memperoleh respons. Penyampaian tuntutan di ruang publik juga menegaskan bahwa rombongan ingin persoalan-persoalan tersebut dibicarakan secara terbuka dan mendapat perhatian dari pemangku kepentingan.
Chirzin turut mengaitkan penyampaian aspirasi itu dengan agenda sidang yang, menurut keterangannya, akan berlangsung keesokan harinya. Kaitan tersebut menjadi salah satu konteks yang ia sampaikan saat menjelaskan alasan rombongan datang. Ia tidak menguraikan rincian lebih jauh mengenai agenda itu dalam keterangan yang tersedia. Harapan utamanya adalah agar aspirasi yang telah diserahkan di gedung DPRD dapat diteruskan kepada presiden dan menjadi bahan tindak lanjut. Dengan demikian, tujuan kedatangan rombongan bukan hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga mendorong agar kegelisahan rakyat yang mereka wakili memperoleh jalur komunikasi menuju pemerintah. Penjelasan Chirzin menggambarkan posisi Forum Kebangsaan DIY sebagai penyampai aspirasi, sementara tindak lanjut atas tuntutan tersebut berada pada pihak terkait.
Chirzin menjelaskan bahwa penurunan foto Gibran di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY berlangsung secara spontan. Namun, ia menempatkan tindakan tersebut dalam rangkaian sikap dan tuntutan Forum Kebangsaan DIY, bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Menurut keterangannya, forum itu mendorong pemakzulan wakil presiden, dan penurunan foto menjadi salah satu bentuk penyampaian pesan yang berkaitan dengan dorongan tersebut.
Ia menyebut tindakan di ruang Banggar DPRD DIY itu dimaksudkan sebagai pesan terbuka. Pesan tersebut, menurut Chirzin, ditujukan kepada publik sekaligus anggota dewan. Dengan demikian, aksi menurunkan foto itu dipahami sebagai cara forum menyampaikan sikapnya secara langsung di lingkungan lembaga legislatif daerah. Keterangan Chirzin menghubungkan tindakan spontan tersebut dengan tuntutan yang sedang dibawa forum, tanpa menyatakan bahwa penurunan foto merupakan satu-satunya bentuk aksi atau tuntutan mereka.
Dalam menyampaikan sikap forum, Chirzin juga mendorong agar DPR menindaklanjuti isu ijazah. Pernyataan itu merujuk pada tuntutan supaya persoalan tersebut mendapat perhatian dan proses lebih lanjut dari parlemen. Ia turut menyerukan langkah politik dan hukum terhadap pejabat yang disebutnya. Seruan itu menjadi bagian dari sikap Forum Kebangsaan DIY sebagaimana disampaikan Chirzin, bersamaan dengan dorongan pemakzulan wakil presiden.
Rangkaian keterangan tersebut memperlihatkan cara Chirzin menjelaskan konteks aksi di DPRD DIY: penurunan foto disebut berlangsung spontan, tetapi berada dalam kerangka tuntutan politik forum. Pesan terbuka kepada masyarakat dan anggota dewan, tindak lanjut DPR atas isu ijazah, serta langkah politik dan hukum yang diserukan terhadap pejabat yang dimaksud merupakan unsur-unsur yang ia sampaikan. Keterangan ini mencatat posisi narasumber tanpa menambahkan penilaian mengenai kebenaran isu, dasar tuntutan, ataupun respons pihak lain.
Pelindung Forum Kebangsaan DIY, Syukri Fadholi, mengatakan aksi di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diikuti 32 elemen masyarakat. Menurut dia, keikutsertaan berbagai unsur itu mencerminkan kegelisahan bersama terhadap sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian. Aksi tersebut tidak hanya berkaitan dengan tuntutan pemakzulan Gibran, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan mengenai keadaan bangsa dan kebijakan pemerintah. Syukri menjelaskan bahwa dorongan untuk turun menyuarakan pendapat berangkat dari penilaian bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai alasan yang mendasari keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam forum dan aksi itu.
Dalam keterangannya, Syukri menyinggung persoalan korupsi dan kolusi yang, menurutnya, menjadi bagian dari masalah yang membebani kehidupan publik. Ia juga menyoroti kebijakan negara yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Penilaian tersebut, sebagaimana ia paparkan, ikut mendorong masyarakat menyampaikan kritik dan meminta agar pemerintah memperhatikan kepentingan warga. Syukri tidak membatasi alasan aksi pada satu isu tertentu; ia mengaitkan keresahan peserta dengan berbagai hal yang dipandang berpengaruh terhadap rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat. Ia turut menyebut polemik mengenai ijazah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rangkaian persoalan yang disuarakan. Penyebutan isu itu disampaikan sebagai bagian dari pandangan yang melatarbelakangi aksi, bukan sebagai keterangan mengenai hasil pemeriksaan atau pembuktian atas polemik tersebut.
Syukri juga menyinggung peran Presiden Prabowo Subianto dalam merespons berbagai persoalan yang diangkat oleh peserta aksi. Menurut keterangannya, kepala negara memiliki kewajiban moral untuk memberi perhatian terhadap situasi tersebut. Pernyataan itu ia sampaikan dalam konteks harapan agar persoalan yang dinilai meresahkan masyarakat tidak diabaikan dan memperoleh tanggapan. Dengan demikian, aksi yang melibatkan 32 elemen tersebut memuat sejumlah sorotan sekaligus: kondisi bangsa yang dinilai tidak baik-baik saja, korupsi dan kolusi, kebijakan yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat, serta polemik ijazah Jokowi dan Gibran.
Baca juga: Aksi BEM SI di Depan DPR Kawal Tuntutan Pendidikan Gratis | BEM SI Siapkan Aksi Nasional Pendidikan di Depan DPR, Bawa Empat Tuntutan | Sekitar 20 Ribu Buruh Siapkan Aksi di Depan Gedung DPR pada 29 September 2026 91 kunjungan
