Jakarta | Bahan yang tersedia menyebut bahwa Polri menetapkan tiga perwira sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan nonprosedural: Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Dugaan perbuatan itu disebut berlangsung dalam kurun 2025–2026. Namun, informasi tersebut belum dapat disajikan sebagai peristiwa yang telah terjadi tanpa verifikasi lebih lanjut.
Keterangan mengenai penetapan dan perkara itu dalam bahan diatribusikan kepada Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. Ia disebut menyampaikannya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta. Akan tetapi, tanggal yang dicantumkan, 23 November 2026, masih berada setelah tanggal saat ini, 3 November 2026. Selain itu, 23 November 2026 jatuh pada hari Senin, bukan Selasa sebagaimana tertulis dalam bahan. Karena itu, waktu dan isi pernyataan tersebut perlu dikonfirmasi sebelum diterbitkan sebagai laporan faktual.
Identitas serta jabatan pihak-pihak yang disebut juga memerlukan pemeriksaan silang melalui sumber resmi dan pemberitaan tepercaya. Khususnya, penyebutan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden perlu diverifikasi, sebab jabatan publik dapat berubah dan ketepatan gelar penting dalam pelaporan perkara hukum. Konfirmasi dapat dilakukan dengan merujuk pada keterangan resmi Polri, dokumen perkara, atau klarifikasi dari pihak terkait.
Sampai ada konfirmasi, informasi tersebut sebaiknya diperlakukan sebagai klaim yang belum terverifikasi, bukan sebagai kepastian hukum. Penetapan tersangka, apabila benar telah dilakukan, merupakan tahapan proses hukum dan tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah. Uraian mengenai dugaan penyadapan perlu tetap menggunakan atribusi yang jelas, memisahkan fakta terkonfirmasi dari klaim, serta menghindari spekulasi tentang motif maupun kesimpulan mengenai kesalahan para pihak. Pendekatan ini menjaga akurasi dan asas praduga tak bersalah, sekaligus memberi pembaca konteks yang cukup mengenai status informasi dan hal-hal yang masih perlu dipastikan sebelum laporan dimuat.Dalam keterangan penyidik, cakupan sasaran yang disebut dalam perkara dugaan penyadapan nonprosedural mencakup sejumlah nomor telepon penting. Di antaranya adalah nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, serta tokoh politik. Penyebutan kelompok tersebut menggambarkan luasnya pihak yang diduga menjadi sasaran, tetapi belum dengan sendirinya memastikan bahwa penyadapan benar-benar terjadi terhadap setiap nomor yang disebut. Rincian mengenai identitas, waktu, metode, dan jumlah nomor yang diduga dipantau tetap bergantung pada hasil penyidikan dan bukti yang diperiksa oleh aparat. Karena itu, keterangan mengenai sasaran perlu dipahami dalam konteks proses penanganan perkara, bukan sebagai pengungkapan fakta yang telah diputus secara hukum.
Selain kelompok tersebut, ponsel sejumlah tokoh dari berbagai lingkungan juga disebut diduga disadap. Mereka lain berasal dari kalangan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha. Ragam latar belakang ini menunjukkan bahwa penyidik tengah menelusuri dugaan jangkauan tindakan tersebut di luar lingkungan pejabat dan politik. Namun, informasi yang tersedia tidak serta-merta berarti seluruh anggota kelompok atau institusi terkait menjadi sasaran. Dugaan itu merujuk pada sejumlah individu atau perangkat yang masih harus diidentifikasi dan diverifikasi melalui pemeriksaan, penelusuran komunikasi, serta pengujian bukti yang relevan.
Perbedaan informasi penyidikan dan fakta hukum yang telah terbukti penting untuk dijaga. Pernyataan mengenai nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha merupakan bagian dari dugaan dalam perkara yang sedang ditangani. Status tersebut belum sama dengan kesimpulan bahwa pihak tertentu melakukan penyadapan atau bahwa setiap orang yang disebut benar-benar mengalami pemantauan. Penetapan tersangka terhadap tiga perwira Polri juga merupakan tahap dalam proses pidana, bukan putusan pengadilan. Penilaian akhir atas perbuatan, bukti, dan tanggung jawab para pihak berada pada proses hukum yang berlaku, termasuk pemeriksaan di pengadilan apabila perkara berlanjut ke tahap tersebut.
Penyidik masih mendalami dugaan penyadapan nonprosedural yang menjadi pokok perkara dan disebut melibatkan sejumlah petinggi Polri. Proses pendalaman ini menunjukkan bahwa informasi mengenai peristiwa tersebut masih dikaji, sehingga belum tepat menarik kesimpulan tentang peran masing-masing pihak. Dugaan yang sedang ditangani tetap harus dibedakan dari fakta yang telah dipastikan melalui proses hukum. Karena itu, perkembangan perkara perlu disampaikan secara cermat dengan merujuk pada keterangan resmi dan tidak mendahului hasil pemeriksaan.
Dalam perkembangan pemeriksaan, Irjen Slamet Uliandi, perwira tinggi Bareskrim Polri yang sedang bertugas di luar struktur, diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Status saksi tersebut merupakan keterangan mengenai posisi pemeriksaannya dalam perkara, bukan penetapan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan penyadapan. Tidak ada kesimpulan mengenai keterlibatan Slamet yang dapat ditarik hanya dari fakta bahwa ia dimintai keterangan. Penjelasan mengenai pemeriksaan ini juga perlu tetap terbatas pada informasi yang telah disampaikan.
Dengan penyidikan yang masih berjalan, dugaan penyadapan dan keterangan para pihak menjadi bagian dari hal-hal yang terus didalami. Publikasi perkembangan perkara sebaiknya membedakan secara jelas dugaan, status seseorang dalam pemeriksaan, dan kesimpulan yang nantinya ditetapkan melalui proses hukum. Dalam hal ini, yang dapat dipastikan adalah penyidik masih mendalami perkara dan Slamet telah diperiksa sebagai saksi. Belum ada dasar dari informasi tersebut untuk menyatakan bahwa saksi itu turut melakukan atau mengetahui penyadapan. Perkembangan selanjutnya perlu menunggu penjelasan resmi, tanpa menambahkan rincian langkah penyidikan yang belum diumumkan atau menafsirkan pemeriksaan sebagai bukti kesalahan. Pendekatan yang hati-hati penting agar pemberitaan tetap akurat, menjaga asas praduga tak bersalah, serta tidak mencampuradukkan status saksi dengan status tersangka. Sampai ada keterangan lebih lanjut, fokus informasi tetap pada pendalaman perkara dan pemeriksaan saksi sebagaimana disebutkan, bukan pada dugaan yang belum terkonfirmasi mengenai peran individu tertentu.
Dalam perkara dugaan penyadapan nonprosedural ini, ketiga perwira Polri disangkakan dengan sejumlah ketentuan pidana yang berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal-pasal tersebut mengatur perbuatan yang berbeda, sehingga ancaman pidananya perlu dipahami secara terpisah. Penetapan sangkaan belum merupakan putusan bersalah; pembuktian unsur tindak pidana tetap dilakukan melalui proses hukum.
Kelompok pertama ketentuan berhubungan dengan tindakan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Perbuatan yang dicakup lain mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi tersebut tanpa hak. Untuk pelanggaran dalam kelompok ini, ancaman pidana maksimal yang disebutkan adalah 10 tahun penjara. Ketentuan tersebut menitikberatkan pada perlindungan komunikasi dan informasi elektronik yang sedang dikirimkan, terutama ketika informasi itu tidak ditujukan untuk diketahui oleh umum.
Kelompok berikutnya berkaitan dengan akses ke komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Seseorang dapat dikenai ketentuan ini apabila dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem tersebut, termasuk dengan tujuan memperoleh informasi elektronik. Ancaman pidana untuk perbuatan akses tanpa hak sebagaimana dirangkum dalam perkara ini adalah maksimal enam tahun penjara. Unsur kesengajaan dan ketiadaan hak menjadi bagian penting yang perlu diuji dalam penyidikan maupun proses persidangan.
Selain itu, sangkaan juga mencakup Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Ketentuan ini mengatur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Bentuk perbuatannya meliputi mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik tersebut. Ancaman pidana untuk ketentuan ini adalah maksimal delapan tahun penjara.
Dengan demikian setiap pasal memiliki ruang lingkup dan ancaman tersendiri maksimal 10 tahun untuk tindakan terhadap transmisi.
Baca juga: Guru Sekolah Internasional di Serpong Ditahan sebagai Tersangka Dugaan Kekerasan Seksual | Perselisihan Sepeda Motor Berujung Maut, Tiga Tersangka Ditangkap di Tanjung Priok | Kasus Kematian Profesor Petrus Pallangan di Sukabumi Terungkap, Pekerja Rumah Tangga Jadi Tersangka 276 kunjungan
