JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 2 Oktober 2026, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak hanya menargetkan penyelesaian konsolidasi perusahaan asuransi BUMN konvensional pada 2026. Lembaga tersebut juga menyiapkan penggabungan perusahaan asuransi syariah sebagai bagian dari upaya penataan dan penguatan industri asuransi milik negara.
Rencana konsolidasi itu mencakup tiga bidang layanan utama, yakni asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kredit. Dengan cakupan tersebut, proses penggabungan diharapkan dapat membentuk struktur usaha yang lebih terarah, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat kapasitas perusahaan dalam melayani kebutuhan masyarakat dan sektor usaha.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyatakan bahwa langkah konsolidasi tidak akan berhenti pada perusahaan asuransi konvensional. Menurut dia, proses serupa juga akan dilakukan untuk sektor syariah. Pernyataan itu menegaskan bahwa perusahaan asuransi berbasis prinsip syariah telah masuk dalam sasaran strategis penataan aset dan portofolio BUMN.
Perluasan sasaran tersebut menunjukkan bahwa Danantara memandang konsolidasi sebagai agenda menyeluruh yang mencakup berbagai model bisnis asuransi. Penggabungan perusahaan pada sektor syariah berpotensi menyederhanakan struktur korporasi, memperjelas pembagian peran antarentitas, dan menciptakan skala usaha yang lebih kuat.
Meski demikian, pelaksanaan rencana itu tetap membutuhkan tahapan kajian dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Aspek tata kelola, kesiapan perusahaan, regulasi, serta keberlanjutan layanan akan menjadi bagian penting dalam prosesnya. Danantara juga perlu memastikan bahwa konsolidasi mampu memberikan manfaat bagi pemegang polis dan mendukung pertumbuhan industri asuransi syariah nasional.
Lini asuransi kredit syariah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam rencana konsolidasi asuransi syariah BUMN yang ditargetkan berlangsung pada 2026. Kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan rencana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah. Menurut Dony, ketika penyaluran KUR dilakukan menggunakan skema syariah, perlindungan atas penyaluran itu juga perlu menggunakan mekanisme penjaminan yang sesuai dengan prinsip yang sama.
Danantara turut menyalurkan KUR syariah. Karena itu, keberadaan asuransi kredit syariah dipandang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran tersebut. Asuransi ini berperan sebagai penjaminan yang disesuaikan dengan karakteristik skema syariah, sehingga kebutuhan perlindungan tidak dipisahkan dari ketentuan yang melandasi produk KUR tersebut.
Dalam konteks konsolidasi, penguatan lini asuransi kredit syariah menjadi bagian yang relevan untuk memastikan kebutuhan penjaminan dapat diakomodasi secara tepat. Konsolidasi tidak hanya berkaitan dengan penggabungan perusahaan atau penataan operasional, tetapi juga dengan kesiapan lini usaha yang mendukung kegiatan penyaluran KUR berbasis syariah. Dengan adanya lini yang sesuai, kebutuhan penjaminan dapat diarahkan agar tetap sejalan dengan skema syariah yang digunakan.
Penjelasan Dony menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut muncul dari aktivitas penyaluran KUR syariah yang juga dilakukan Danantara. Oleh sebab itu, asuransi kredit syariah tidak ditempatkan sebagai tambahan yang terpisah, melainkan sebagai bagian yang diperlukan dalam mendukung penyaluran KUR dengan skema tersebut. Pembahasannya dalam rencana konsolidasi mencerminkan upaya menyesuaikan dukungan asuransi dengan kebutuhan penyaluran yang dijalankan secara syariah.
Penggabungan perusahaan asuransi syariah milik BUMN tidak semata-mata diarahkan untuk mengurangi jumlah entitas yang beroperasi. Langkah tersebut juga berkaitan dengan penataan model bisnis agar setiap perusahaan memiliki fokus layanan yang lebih jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan pembagian tersebut, pengelolaan produk, risiko, sumber daya, serta strategi pengembangan usaha diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Dalam arah konsolidasi yang sedang disiapkan, pengelompokan bisnis akan mempertimbangkan jenis layanan asuransi. Lini asuransi jiwa, misalnya, memiliki karakteristik perlindungan, profil risiko, dan kebutuhan pengelolaan dana yang berbeda dari asuransi umum. Asuransi jiwa umumnya berkaitan dengan perlindungan terhadap risiko kehidupan dan kesehatan, sedangkan asuransi umum mencakup perlindungan atas aset, kegiatan usaha, serta berbagai risiko kerugian lainnya.
Lini penjaminan kredit juga menjadi bagian dari pembagian fokus tersebut. Layanan ini memiliki hubungan erat dengan pembiayaan, pengelolaan risiko kredit, dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi. Karena karakteristiknya tidak sepenuhnya sama dengan asuransi jiwa maupun asuransi umum, penataan berdasarkan layanan dapat membantu membangun perhatian dan kapasitas yang lebih khusus pada bidang penjaminan.
Pembagian fokus itu juga mencakup versi syariah dari masing-masing lini usaha. Artinya, penataan tidak hanya melihat jenis produk, tetapi turut memperhatikan prinsip operasional dan tata kelola yang berlaku dalam industri asuransi syariah. Aspek kepatuhan syariah, pengelolaan dana peserta, serta penerapan akad menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan layanan.
Meski demikian, informasi mengenai konsolidasi tersebut belum menetapkan bentuk akhir perusahaan, struktur kepemilikan, ataupun mekanisme penggabungan yang akan digunakan. Arah yang disampaikan sejauh ini lebih menekankan pada pengelompokan dan pemisahan fokus bisnis berdasarkan jenis layanan. Rincian mengenai entitas yang terlibat, tahapan pelaksanaan, dan pembagian peran masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Rencana penggabungan asuransi syariah BUMN pada 2026 merupakan bagian dari agenda konsolidasi yang lebih luas di sektor perasuransian. Sebelumnya, Dony menyampaikan target untuk mengurangi jumlah BUMN yang bergerak di bidang asuransi, dari 15 perusahaan menjadi tiga perusahaan pada 2026. Target tersebut mencerminkan upaya Danantara untuk menata struktur industri agar lebih sederhana, efisien, dan memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan.
Pernyataan itu disampaikan Dony dalam acara “Danantara: Menggerakkan Raksasa, Menyalakan Mesin Ekonomi Indonesia” di Jakarta pada Rabu (28/1). Dalam kesempatan tersebut, ia menempatkan konsolidasi sebagai salah satu langkah untuk memperkuat pengelolaan aset dan meningkatkan kinerja perusahaan asuransi milik negara. Penggabungan sejumlah entitas diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih kegiatan usaha sekaligus membantu membangun perusahaan dengan skala yang lebih besar.
Dony juga berpandangan bahwa industri asuransi merupakan salah satu sektor yang tata kelolanya perlu ditingkatkan di Indonesia. Perbaikan tata kelola menjadi penting karena perusahaan asuransi mengelola dana masyarakat dan menjalankan fungsi perlindungan terhadap berbagai risiko. Dengan pengelolaan yang lebih baik, industri ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memberikan layanan yang lebih berkelanjutan.
Untuk membahas sektor tersebut, Dony menyebut telah dua kali bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertemuan itu menunjukkan adanya komunikasi dengan regulator terkait arah penataan industri asuransi. Namun, belum disampaikan hasil pertemuan, keputusan OJK, maupun jadwal merger yang lebih terperinci. Karena itu, target pengurangan 15 BUMN asuransi menjadi tiga perusahaan pada 2026 masih menjadi bagian dari rencana konsolidasi yang perlu ditindaklanjuti melalui tahapan dan pembahasan berikutnya.
