SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Pemerintah Kota Surabaya sedang memperkuat pendataan perlindungan sosial digital untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Program ini memanfaatkan pemadanan data dan pemeriksaan kondisi sosial ekonomi secara lebih terukur, sehingga keputusan mengenai penerima bantuan tidak hanya bergantung pada informasi administratif lama atau laporan manual dari lingkungan setempat.
Dalam pelaksanaannya, proses tersebut justru menemukan sejumlah ketidaksesuaian yang memengaruhi status warga dalam daftar penerima bantuan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah seorang sopir di Surabaya yang diketahui memiliki data kepemilikan mobil Toyota Alphard atas namanya. Temuan itu membuat sistem menilai adanya perbedaan kondisi ekonomi yang dilaporkan dan informasi aset yang tercatat dalam administrasi kependudukan maupun basis data terkait.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Eddy Christijanto menyebut pendataan perlindungan sosial tersebut telah mencakup 1.004.298 kepala keluarga di Kota Pahlawan. Jumlah itu menunjukkan luasnya cakupan verifikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk memperoleh gambaran sosial ekonomi penduduk secara lebih objektif. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan sekaligus memperbaiki ketepatan sasaran program bantuan.
Namun, penggunaan data digital juga membawa konsekuensi ketika terdapat informasi kepemilikan aset yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nama warga dapat muncul sebagai pemilik kendaraan karena berbagai kemungkinan, termasuk persoalan administrasi, penggunaan identitas, atau transaksi yang belum diperbarui pencatatannya. Ketika informasi tersebut belum diklarifikasi, warga berisiko tersingkir dari daftar bantuan, meskipun secara nyata masih menghadapi keterbatasan ekonomi.
Karena itu, pendataan tidak berhenti pada pencocokan otomatis. Pemerintah perlu membuka ruang verifikasi dan pengaduan agar warga dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Langkah tersebut penting untuk menjaga akurasi basis data, mencegah kesalahan penyaluran, serta memastikan digitalisasi perlindungan sosial tetap mempertimbangkan kondisi kehidupan masyarakat di lapangan.
Petugas menemukan kasus yang menggambarkan ketidaksesuaian kondisi nyata warga dan data kepemilikan aset dalam sistem bantuan sosial di kawasan Manyar, Surabaya. Seorang warga yang tinggal dalam kondisi rumah serta keadaan sosial ekonomi yang sangat memprihatinkan diketahui tidak lagi tercantum sebagai penerima bansos. Pencoretan itu terjadi karena sistem mencatat adanya kendaraan mewah Toyota Alphard atas nama warga tersebut.
Catatan kepemilikan kendaraan itu pada awalnya memberikan gambaran bahwa warga bersangkutan memiliki aset bernilai tinggi. Namun, kondisi yang dilihat petugas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Rumah dan kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan kemampuan ekonomi sebagaimana yang biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan mobil mewah. Perbedaan informasi administratif dan kenyataan tersebut kemudian mendorong petugas melakukan klarifikasi.
Dari klarifikasi itu diketahui bahwa warga tersebut bukan pemilik atau pengguna mobil mewah dalam pengertian yang tercermin dalam sistem, melainkan bekerja sebagai sopir. Toyota Alphard yang tercatat dalam data memang menggunakan namanya pada STNK. Akibat pencatatan tersebut, sistem membaca warga itu sebagai pemilik kendaraan dan menjadikannya tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.
Eddy menjelaskan bahwa penggunaan nama warga pada STNK tersebut diduga berkaitan dengan upaya menghindari pajak progresif. Penjelasan itu menunjukkan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen kendaraan tidak selalu menggambarkan kondisi kepemilikan dan kemampuan ekonomi seseorang secara utuh. Dalam kasus ini, data administratif mengenai Toyota Alphard justru menutupi keadaan sebenarnya: seorang sopir dengan kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan kehilangan akses terhadap bansos karena namanya terbaca sebagai pemilik aset mewah. Temuan di Manyar tersebut memperlihatkan pentingnya pencocokan data dengan verifikasi lapangan agar penyaluran bantuan tidak hanya bergantung pada catatan kepemilikan kendaraan.
Praktik pinjam nama dalam kepemilikan kendaraan dapat menimbulkan persoalan serius ketika data administrasi digunakan untuk menilai kondisi sosial ekonomi warga. Dalam kasus sopir di Surabaya yang namanya tercatat sebagai pemilik Alphard, informasi tersebut dapat terbaca sebagai indikator bahwa yang bersangkutan memiliki aset bernilai tinggi. Padahal, kendaraan itu belum tentu benar-benar dimiliki, dikuasai, atau dibeli menggunakan penghasilan warga yang namanya tercantum dalam dokumen.
Menurut Eddy, kepemilikan aset yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat memengaruhi pemeringkatan desil warga miskin. Sistem penilaian mengandalkan data yang tersedia untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Apabila sebuah kendaraan mewah tercatat atas nama warga prasejahtera, sistem dapat menafsirkan data tersebut sebagai tanda kemampuan ekonomi yang lebih baik. Akibatnya, warga yang sebenarnya masih membutuhkan dukungan berisiko dianggap mampu dan kehilangan peluang untuk menerima bantuan sosial.
Persoalan ini tidak berarti setiap warga yang memiliki kendaraan atas namanya pasti tidak layak menerima bansos. Penilaian penerima bantuan seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh, termasuk pendapatan, tanggungan keluarga, pekerjaan, tempat tinggal, serta kepemilikan aset yang benar-benar dikuasai. Kasus tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi agar informasi administratif tidak menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan tingkat kesejahteraan.
Keterkaitan kepemilikan kendaraan dan pajak progresif juga membuat data menjadi tidak valid apabila administrasinya tidak diperbarui. Perubahan pemilik, penggunaan nama pihak lain, atau status kendaraan yang sudah berpindah tangan perlu dilaporkan melalui prosedur resmi. Tanpa pembaruan, catatan kepemilikan dapat terus melekat pada warga yang tidak menikmati manfaat aset tersebut, sekaligus memengaruhi pemeringkatan desil dan akses terhadap program perlindungan sosial. Pembenahan data membutuhkan koordinasi pemilik kendaraan, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar keputusan bantuan didasarkan pada keadaan yang faktual.
Pemerintah Kota Surabaya merespons temuan adanya sopir yang tersingkir dari daftar penerima bantuan sosial karena data kepemilikan kendaraan mencatat sebuah Alphard atas namanya. Wakil Wali Kota Surabaya, Eddy, meminta warga yang surat tanda nomor kendaraan (STNK) miliknya masih terdaftar atas nama orang lain agar segera mengurus proses balik nama. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan catatan administrasi kendaraan sesuai dengan kondisi dan kepemilikan yang sebenarnya.
Eddy menegaskan, ketertiban administrasi menjadi salah satu dasar penting dalam penyaluran bantuan sosial. Ketika sistem perlindungan sosial digital diterapkan, penilaian penerima akan semakin bergantung pada pencocokan berbagai sumber data secara objektif. Ketidaksesuaian nama pada STNK dapat memunculkan gambaran yang keliru mengenai kondisi ekonomi seseorang, sehingga pembaruan dokumen perlu dilakukan secara aktif oleh masyarakat.
Selain mendorong pembenahan administrasi, Pemkot Surabaya memperkuat pemutakhiran data melalui pengerahan sekitar 14 ribu agen. Mereka terdiri atas camat, lurah, ASN pendamping, ketua RT dan RW, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Para petugas menyisir kondisi warga dari rumah ke rumah untuk memeriksa keadaan sosial, ekonomi, dan informasi kependudukan yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan. Kegiatan pemutakhiran tersebut berlangsung sejak 18 Juni hingga 18 Juli 2026.
Verifikasi lapangan memungkinkan petugas membandingkan data dalam sistem dengan situasi nyata yang dihadapi keluarga. Pada saat yang sama, pembaruan administrasi, termasuk balik nama kendaraan dan penyesuaian dokumen kependudukan, membantu mengurangi perbedaan catatan resmi dan kondisi warga. Kedua proses ini diperlukan agar data penerima bantuan mencerminkan keadaan masyarakat yang sebenarnya dan dapat digunakan secara lebih akurat dalam pelaksanaan perlindungan sosial berbasis data.
