Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kristomei Sianturi, menyatakan akan memeriksa kembali data luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebelum informasi tersebut diumumkan kepada publik. Langkah ini dilakukan agar angka yang disampaikan telah melalui pengecekan dan didukung oleh sumber data yang dapat dibandingkan.
Kristomei menyampaikan rencana itu setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa BNPB akan mencocokkan hasil pemantauan satelit dengan informasi dari sumber lain. Pemeriksaan silang tersebut diharapkan membantu memastikan gambaran mengenai area terdampak, sekaligus mengurangi kemungkinan perbedaan angka yang muncul dari metode pemantauan atau pembaruan data yang tidak bersamaan.
Verifikasi diperlukan karena informasi tentang luas kebakaran dapat berubah seiring proses pengumpulan dan pengolahan data. Pemantauan satelit memberikan petunjuk mengenai lokasi dan cakupan area terdampak, sedangkan sumber informasi lain dapat menjadi pembanding dalam menilai kondisi di lapangan. Dengan membandingkan sejumlah bahan tersebut, BNPB dapat menelaah apakah laporan yang tersedia menunjukkan keadaan yang konsisten sebelum menyampaikannya secara terbuka.
Rencana pengecekan itu disampaikan di tengah adanya laporan sebelumnya mengenai lahan yang masih dalam proses pemadaman. Informasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kebakaran masih berlangsung, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan luas total lahan yang terbakar. Karena itu, data mengenai area terdampak perlu dibedakan dari laporan mengenai upaya pemadaman yang sedang dilakukan.
Kristomei belum mengumumkan angka terbaru mengenai luas karhutla dalam pernyataan tersebut. BNPB akan terlebih dahulu mencocokkan data satelit dan sumber informasi lain sebelum menetapkan informasi yang layak disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, angka yang nantinya diumumkan masih menunggu proses verifikasi, bukan hasil yang telah dipastikan pada saat rencana itu disampaikan.
Pendekatan ini menempatkan ketepatan informasi sebagai bagian penting dari komunikasi penanganan bencana. Data yang diperiksa secara menyeluruh dapat memberikan konteks yang lebih jelas bagi publik mengenai skala kebakaran, sementara pembaruan berikutnya tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan perkembangan situasi pemadaman.
Dalam menentukan luas wilayah yang masih terbakar, BNPB akan terlebih dahulu mencocokkan data dari Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) dengan hasil pemantauan NASA. Kedua sumber tersebut menjadi bahan pembanding untuk menelaah kondisi kebakaran, bukan dasar bagi pengumuman yang disampaikan sebelum pemeriksaan dilakukan. Kepala BNPB, Kristomei, menyampaikan bahwa konsolidasi data dan pemeriksaan fakta berdasarkan pemantauan satelit perlu dilakukan lebih dulu. Langkah ini penting agar angka yang nantinya disampaikan menggambarkan wilayah yang masih terbakar secara lebih cermat, setelah informasi dari sumber-sumber tersebut diperiksa dan dibandingkan.
Pencocokan itu memungkinkan BNPB melihat apakah informasi yang tercatat dalam Sipongi selaras dengan hasil pemantauan NASA. Data dari kedua sistem akan ditelaah sebagai rujukan dalam menghitung luasan area yang masih mengalami kebakaran. Proses tersebut berpusat pada pemeriksaan dan konsolidasi, sehingga angka luas karhutla tidak ditetapkan hanya dengan mengandalkan satu bahan pemantauan. Namun, pernyataan mengenai langkah ini belum memuat hasil pencocokan maupun angka luas yang telah dipastikan. Karena itu, data Sipongi dan NASA dipahami sebagai bahan verifikasi yang akan dipakai sebelum BNPB menyampaikan keterangan kepada masyarakat.
Setelah data ditelaah, BNPB juga akan melihat dampak kebakaran sebagai bagian dari pertimbangan sebelum hasil disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, prosesnya mencakup pembandingan informasi satelit, pemeriksaan fakta, serta peninjauan dampak kebakaran. Penjelasan Kristomei menekankan urutan tersebut: data dikonsolidasikan dan diverifikasi terlebih dahulu, kemudian hasil pemeriksaan menjadi dasar komunikasi publik. Belum ada jadwal pengumuman yang disebutkan, dan belum tersedia hasil verifikasi yang dapat dijadikan angka akhir. Masyarakat perlu menunggu penyampaian resmi BNPB setelah penelaahan selesai, tanpa menganggap data awal sebagai kesimpulan mengenai luas wilayah yang masih terbakar.
Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), maupun bencana lainnya, Kristomei menekankan bahwa prioritas utama adalah memastikan tidak ada korban. Prinsip ini menempatkan keselamatan manusia sebagai perhatian mendasar ketika menghadapi situasi bencana. Penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan upaya merespons peristiwa, tetapi juga perlu memperhatikan warga yang berada di sekitar wilayah terdampak. Kristomei menyampaikan prioritas tersebut sebagai landasan dalam melihat berbagai jenis bencana, sehingga perhatian terhadap keselamatan tidak terbatas pada satu kejadian atau satu ancaman saja.
Kristomei juga menekankan cara kerja yang mengutamakan kolaborasi. Dalam konteks penanganan bencana, kolaborasi berarti kerja bersama menjadi bagian penting dari pendekatan yang ia sampaikan. Ia turut menyebut perlunya responsif, yaitu tanggap dalam menyikapi keadaan bencana. Kedua prinsip tersebut hadir bersama penekanan pada pendekatan integratif dan sinkronisasi. Dengan menyampaikan prinsip-prinsip ini, Kristomei menggambarkan perlunya penanganan yang melibatkan kerja sama, tanggapan yang peka terhadap situasi, serta keterpaduan dalam cara berbagai pihak bekerja. Penekanannya adalah pada prinsip pendekatan, bukan pada klaim bahwa hasil tertentu telah tercapai.
Pendekatan integratif yang disebut Kristomei menunjukkan pentingnya melihat penanganan sebagai rangkaian yang saling terhubung, sementara sinkronisasi menegaskan perlunya keselarasan dalam kerja penanganan. Keduanya melengkapi kolaborasi dan sikap responsif yang ia tekankan. Dalam menghadapi karhutla dan bencana lain, kerangka tersebut disampaikan bersama prioritas untuk memastikan tidak ada korban. Dengan demikian, keselamatan warga menjadi pokok perhatian, sedangkan kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi merupakan prinsip kerja yang menyertai penanganan. Pernyataan ini menjelaskan orientasi yang ia nyatakan tanpa merinci langkah operasional maupun menyimpulkan hasil penanganan. Fokusnya tetap pada perlunya pendekatan yang terpadu dan selaras, disertai perhatian utama pada keselamatan, ketika bencana ditangani.
Dalam rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai kondisi kebakaran yang masih berlangsung. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menyampaikan bahwa total 639,23 hektare lahan masih terbakar dan sedang ditangani oleh satuan tugas di lapangan. Angka tersebut merupakan laporan situasi pada tanggal rapat, bukan hasil verifikasi yang direncanakan kemudian.
Suharyanto menyebut enam provinsi yang masih menghadapi kebakaran, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Ia menerangkan bahwa sebagian besar wilayah terdampak berupa lahan gambut, yang membutuhkan perhatian khusus dalam upaya pemadaman. Kebakaran di kawasan gambut dapat sulit dikendalikan karena api bisa menjalar di bawah permukaan tanah, sehingga penanganannya tidak selalu terlihat dari pemantauan visual saja. Satgas di setiap wilayah terus bekerja untuk memadamkan titik api dan mencegah perluasan kebakaran.
Dalam laporan yang sama, luasan kebakaran terbesar tercatat di Kalimantan Tengah, mencapai 513,89 hektare. Suharyanto mengaitkan peningkatan itu dengan temuan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Ia menjelaskan bahwa lahan yang terbakar di kawasan tersebut merupakan lahan mineral, bukan gambut. Pada hari laporan disampaikan, Pangdam Kalimantan Tengah juga telah memimpin langsung penanganan di lapangan. Rincian ini memberi konteks bahwa karakter lahan dan lokasi kejadian berbeda-beda, meskipun kebakaran di sejumlah provinsi secara umum banyak terjadi pada lahan gambut.
Karena itu, angka 639,23 hektare perlu dibaca sebagai catatan kondisi per 12 Oktober 2026. Angka tersebut tidak boleh disamakan dengan hasil pencocokan atau verifikasi data satelit yang direncanakan Kepala BNPB Kristomei pada 15 Oktober.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Gencarkan Penyuluhan Door to Door Cegah Karhutla di Kabupaten Sambas
