Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengingatkan pelaku industri data center agar menghitung kebutuhan air dan dampak lingkungan secara cermat sebelum membangun fasilitas baru. Imbauan tersebut disampaikan seusai rapat koordinasi swasembada air nasional di kantornya, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Menurut AHY, rencana pembangunan tidak cukup hanya mempertimbangkan kesiapan lahan, teknologi, dan investasi, tetapi juga harus menilai ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam jangka panjang.
Perhatian terhadap penggunaan air penting karena pusat data memerlukan pasokan dalam jumlah besar, lain untuk mendukung sistem pendingin dan menjaga perangkat beroperasi secara stabil. Besarnya kebutuhan dapat menambah tekanan pada sumber air setempat, terutama jika fasilitas dibangun di wilayah yang pasokannya terbatas atau telah menghadapi persaingan pemanfaatan. Pada saat yang sama, kebutuhan air masyarakat terus meningkat, sementara berbagai sektor industri juga memerlukan pasokan untuk kegiatan produksinya. Karena itu, perencanaan harus memperhitungkan kondisi daerah dan kebutuhan para pengguna air lainnya, bukan hanya kebutuhan operasional perusahaan.
AHY menegaskan bahwa pembangunan fasilitas tidak semestinya dilakukan tanpa perhitungan rinci mengenai dampaknya terhadap lingkungan dan ketersediaan air bersih bagi warga. Kajian sejak tahap awal dapat membantu mengidentifikasi sumber pasokan, volume pemakaian, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Pemerintah dan pelaku usaha juga perlu memastikan bahwa kebutuhan fasilitas tidak mengurangi akses masyarakat terhadap air bersih. Dengan dasar perhitungan yang transparan, keputusan mengenai lokasi dan skala pembangunan dapat dibuat secara lebih bertanggung jawab. Pesan tersebut menempatkan kecukupan air sebagai pertimbangan penting dalam pertumbuhan industri digital, sehingga pengembangan data center dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun sektor lain.
Kebutuhan air dan energi untuk mengoperasikan pusat data tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia. Seiring berkembangnya layanan digital, berbagai negara juga membahas bagaimana industri dapat memenuhi kebutuhan sumber daya sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaannya. Isu tersebut muncul dalam percakapan yang lebih luas mengenai ketersediaan air, penggunaan energi, dan kesiapan infrastruktur untuk menopang kegiatan ekonomi. Karena itu, pertumbuhan pusat data dapat dipahami sebagai bagian dari tantangan lintas negara, bukan persoalan yang terbatas pada satu wilayah.
Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan AHY bahwa tren kebutuhan sumber daya industri turut dibicarakan di negara-negara maju. Perhatian terhadap air dan energi tidak hanya diarahkan kepada pusat data, melainkan juga mencakup berbagai jenis industri. Industri digital merupakan salah satu bagian dari lanskap itu, karena aktivitasnya bergantung pada infrastruktur fisik dan sumber daya untuk menjalankan layanan. Dengan demikian, pembahasan mengenai kebutuhan pusat data terkait dengan diskusi yang lebih umum tentang cara berbagai sektor mengelola sumber daya dalam kegiatan operasionalnya.
Memahami konteks internasional ini penting agar perbincangan mengenai pusat data tidak dipisahkan dari perubahan industri secara keseluruhan. Negara-negara dengan tingkat perkembangan ekonomi dan teknologi yang berbeda dapat menghadapi perhatian serupa, meskipun situasi, prioritas, dan pendekatan masing-masing tidak selalu sama. Uraian ini tidak berarti bahwa kebutuhan setiap fasilitas atau industri identik, ataupun bahwa besaran penggunaan dan dampaknya dapat disimpulkan tanpa data yang memadai. Yang dapat ditegaskan ialah bahwa kebutuhan air dan energi merupakan topik yang mendapat perhatian di banyak tempat dan dibahas bersama perkembangan sektor digital.
Dengan menempatkan isu tersebut dalam kerangka yang lebih luas, pemangku kepentingan dapat menilai pertumbuhan pusat data sebagai bagian dari agenda pengelolaan sumber daya lintas sektor. Pembicaraan juga dapat mendorong perhatian pada perencanaan dan tata kelola, tanpa mengasumsikan angka konsumsi atau dampak tertentu yang tidak tersedia. Fokusnya adalah mengenali bahwa kebutuhan infrastruktur digital hadir dalam diskusi global mengenai sumber daya, sebagaimana kebutuhan industri lainnya, serta memerlukan pembahasan yang cermat berdasarkan kondisi dan informasi yang relevan di tiap negara.
Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan industri pusat data tidak mengurangi akses masyarakat terhadap air bersih. Kebutuhan operasional fasilitas digital memang harus diperhitungkan dalam perencanaan, tetapi pemenuhannya tidak boleh menciptakan persaingan yang merugikan rumah tangga maupun pengguna air lain. Air merupakan kebutuhan dasar sekaligus sumber daya penting bagi kegiatan ekonomi dan lingkungan. Karena itu, keputusan tentang alokasi air perlu mempertimbangkan kondisi setiap wilayah, ketersediaan sumber, serta kebutuhan warga saat ini dan pada masa mendatang. Pengawasan yang terbuka juga penting agar penggunaan air oleh industri dapat dinilai secara akuntabel.
Pembagian air yang proporsional perlu mengakomodasi rumah tangga, pertanian, peternakan, dan industri, tanpa mengabaikan kebutuhan ekosistem. Pemerintah dapat menetapkan prioritas pemakaian, mengukur ketersediaan air secara berkala, dan menyusun aturan yang jelas bagi pengguna berskala besar. Perencanaan tersebut perlu didukung data tentang konsumsi, dampak terhadap sumber air, serta perubahan kebutuhan setempat. Jika pasokan terbatas, perlindungan kebutuhan dasar warga harus menjadi pertimbangan utama. Pada saat yang sama, efisiensi, penggunaan kembali air, dan teknologi pendinginan yang lebih hemat dapat membantu industri mengurangi tekanan terhadap sumber daya bersama.
Tantangan ini akan semakin penting seiring pertumbuhan populasi dan ekspansi ekonomi digital yang meningkatkan kebutuhan air untuk berbagai aktivitas, termasuk pengoperasian pusat data. AHY mengingatkan agar transformasi digital tidak terbentur persoalan krisis air. Ekonomi dan keuangan digital dipandang akan menjadi arus utama ekonomi Indonesia dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, sehingga kesiapan infrastruktur perlu berjalan seiring dengan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu merencanakan pertumbuhan tersebut secara terpadu: memperhitungkan kebutuhan air sejak tahap pemilihan lokasi, menetapkan standar penggunaan yang efisien, serta melibatkan warga dalam pengawasan. Dengan demikian, perluasan layanan digital dapat berlangsung tanpa mengorbankan akses air masyarakat atau keberlanjutan sektor pangan dan peternakan.
AHY mengakui bahwa konsumsi air pada setiap data center tidak dapat disamaratakan. Kebutuhan tersebut berbeda-beda, lain bergantung pada kapasitas fasilitas yang dibangun. Karena skala dan kapasitas operasional tiap pusat data tidak selalu sama, jumlah air yang digunakan pun dapat bervariasi. Dengan demikian, pembahasan mengenai dampak pertumbuhan data center terhadap sumber daya air perlu memperhatikan karakteristik masing-masing fasilitas, bukan hanya melihat industri ini sebagai satu kelompok yang seragam.
Perbedaan kebutuhan air tersebut menjadi pertimbangan penting dalam merencanakan pembangunan. Pemerintah menekankan agar aspek lingkungan diperhitungkan sejak tahap awal, ketika rencana fasilitas masih disusun. Perencanaan sejak awal memungkinkan kebutuhan dan dampak yang berkaitan dengan lingkungan menjadi bagian dari pertimbangan pembangunan, seiring dengan penentuan kapasitas. Penekanan ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap lingkungan tidak semestinya muncul hanya setelah fasilitas beroperasi, melainkan ikut menyertai proses pembangunan sejak permulaannya.
Dalam konteks pertumbuhan industri digital, ketersediaan air merupakan bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai penggunaan sumber daya. Data center mendukung kebutuhan layanan digital, tetapi pengembangannya juga berkaitan dengan kebutuhan air yang berbeda sesuai kapasitas fasilitas. Karena itu, percepatan pembangunan industri digital perlu dipahami bersama tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya. Pengakuan mengenai variasi konsumsi air dan penekanan pada perencanaan lingkungan sejak awal menegaskan bahwa pertumbuhan sektor ini tidak berdiri sendiri dari kondisi lingkungan di sekitarnya.
Gagasan utamanya adalah bahwa kemajuan industri digital perlu berjalan selaras dengan pengelolaan sumber daya air dan perlindungan kebutuhan dasar masyarakat.
Baca juga: Tantangan Serius untuk Iklim Investasi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Hukum | Arahan Prabowo untuk Menjaga Kesehatan APBN | Tantangan Sudaryono di Badan Gizi Nasional: Keracunan Makanan Mengemuka
